Dishub Usul Pengadaan Sarpras Lalu Lintas, Penanganan Titik Rawan Lakalantas di Jalinbar

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 04 Feb 2024 - 22:34

USUL: Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mukomuko kembali mengusulkan pengadaan sarana prasarana (sarpras) penangan titik rawan kecelakaan lalu lintas (lakalantas). FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mukomuko kembali mengusulkan pengadaan sarana prasarana (sarpras) penangan titik rawan kecelakaan lalu lintas (lakalantas).

Usulan Sarpras itu diajukan Dishub Kabupaten Mukomuko ke Kementerian Perhubungan dan BPTD Kelas III Bengkulu.

Sarpras penanganan titik rawan lakalantas yang diusulkan itu untuk direalisasikan di Jalan lintas barat (Jalinbar) Sumatera.

Dishub Kabupaten Mukomuko kembali mengusulkan sarpras penanganan titik rawan lakalantas 2024, karena masih banyak usulan yang belum dapat direalisasikan pada 2023 lalu.

Pada 2023 lalu, Dishub Kabupaten Mukomuko melakukan pengusulan penanganan titik rawan lakalantas di sepanjang ruas Jalinbar Sumatera yang ada di Mukomuko.

Dan hanya berhasil mendapatkan dua unit traffic light. Maka saat ini Dishub kembali membuat perencanaan agar kembali dapat diusulkan tahun ini.

Hal tersebut dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kabupaten Mukomuko, Rabiadi, SE.

Ia mengatakan ada lima usulan pada 2023 lalu yang disampaikan ke Kementerian Perhubungan.

Usulan sarpras penanganan titik rawan lakalantas meliputi pemasangan traffic light, warning light, Guardrail, lampu jalan dan Bus sekolah.

Namun hanya satu yang disetujui, yaitu pemasangan traffic light yang akan dipasang di dua titik oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bengkulu.

dishub usul pengadaan sarpras lalu lintas, penanganan titik rawan lakalantas di jalinbar                            koranrb.id – dinas perhubungan (dishub) kabupaten mukomuko kembali mengusulkan pengadaan sarana prasarana (sarpras) penangan titik rawan kecelakaan lalu lintas (lakalantas). 
usulan sarpras itu diajukan dishub kabupaten mukomuko ke kementerian perhubungan dan bptd kelas iii bengkulu. 
sarpras penanganan titik rawan lakalantas yang diusulkan itu untuk direalisasikan di jalan lintas barat (jalinbar)  sumatera.
dishub kabupaten mukomuko kembali mengusulkan sarpras penanganan titik rawan lakalantas 2024, karena masih banyak usulan yang belum dapat direalisasikan pada 2023 lalu. 
pada 2023 lalu, dishub kabupaten mukomuko melakukan pengusulan penanganan titik rawan lakalantas di sepanjang ruas  jalinbar sumatera yang ada di mukomuko. 
baca juga:kuota lpg 3 kg kurang, usul tambah, belum pasti
baca juga:usai pendataan, perkim akan usulkan relokasi perumahaan
dan hanya berhasil mendapatkan dua unit traffic light. maka saat ini dishub kembali membuat perencanaan agar kembali dapat diusulkan tahun ini. 
hal tersebut dibenarkan pelaksana tugas (plt) kepala dishub kabupaten mukomuko, rabiadi, se. 
ia mengatakan ada lima usulan pada 2023 lalu yang disampaikan ke kementerian perhubungan.
usulan sarpras penanganan titik rawan lakalantas meliputi pemasangan traffic light, warning light, guardrail, lampu jalan dan bus sekolah. 
baca juga:bisa dapat rp30 juta perhektare, ini jumlah poktan mukomuko diusul replanting
baca juga:dua versi asal usul nama mukomuko yang ternyata punya kesamaan
namun hanya satu yang disetujui, yaitu pemasangan traffic light yang akan dipasang di dua titik oleh balai pengelola transportasi darat (bptd) kelas iii bengkulu.
“pemasangan dua unit sapras lalin (lalu lintas, red) berupa pemasangan traffic light atas usulan kami tahun lalu (2023, red) yang akan dipasang di persimpangan desa ranah karya dan desa lubuk gedang kecamatan lubuk pinang. untuk penangan titik rawan lakalantas,” ujarnya.
karena masih banyak usulan yang belum dapat direalisasikan. maka tahun ini dishub kembali mengsulkan pengadaan sarpras.
baca juga:bnpb verifikasi 2 jembatan usulan pemkab mukomuko
baca juga:bnpb verifikasi 2 jembatan usulan pemkab mukomuko
‘’semua titik rawan di sepanjang jalinbar telah kami sampaikan kementerian perhubungan dan bptb agar bisa mendapatkan bantuan perbaikan dan pengadaan sarpras penangan titik rawan lakalantas,” kata rabiadi.
dijelaskan rabiadi, dalam penanganan titik rawan lakalantas di jalinbar tersebut.
dishub mengusulkan pemasangan warning light di sembilan titik. 
dimana sembilan lokasi tersebut sering terjadi lakalantas. baik rawan karena jalanan yang ramai, karena adanya persimpangan.
kemudian karena kontur jalan yang menurun dan menanjak. 
sebab jalinbar diwilayah kabupaten mukomuko memiliki jalan yang tidak rata dan lurus. namun di dominasi menurun, menanjak dan berkelok.
baca juga:usul ca jadi blok khusus, tunggu tahap penataan
baca juga:usulan ppks terhambat batas kawasan
“sesuai yang kita usulkan, enam warning light akan dipasang di wilayah kecamatan penarik dan tiga lagi di wilayah kecamatan teramang jaya yang menjadi titik rawan lakalantas,” ujarnya. 
ditambahkannya, sarpras lalin tersebut untuk penangan titik rawan lakalantas yang sering kali terjadi di lokasi tersebut. 
selain itu juga dishub mukomuko mengusulkan pemasangan gguardrail di tiga wilayah.
yang lokasinya di jalinbar kecamatan ipuh, kecamatan penarik dan kecamatan lubuk pinang. 
‘’untuk penanganan titik rawan lakalantas ini sebelumnya telah dilakukan pemetaan.
baik kondisi dilapangan, dan angka kecelakaan yang terjadi. maka dari itu menjadi bahan pertimbangan kita dalam meminta bantuan kementerian perhubungan,” sampainya.
baca juga:28 desa masuk kawasan kumuh, penanganan diusulan lewat dak tematik 
baca juga:padang gading usul penangkaran buaya 
usulan pemasangan warning light dan bangunan guardrail ini, diharapkan dapat direalisasikan tahun ini. 
“kalau bisa diakomodir oleh pemangku kewenangan jalinbar sumatera tahun ini maka akan lebih baik.
namun jika belum bisa, kami harap karena ini jalan nasional, ditahun 2025 usulan kami dapat direalisasikan,” harapnya.
kemudian untuk dua bantuan lagi. yaitu pemasangan lampu penerangan jalan umum (pju) sebanyak 30 titik, serta empat unit bus sekolah. 
untuk mempermudah transportasi pelajar di mukomuko.
sebab untuk kabupaten mukomuko ini tidak memiliki angkutan umum yang beroperasi, serta angkutan desa (angdes).
“jadi ada empat usulan yang kami sampaikan ditahun ini. seluruhnya sudah disampaikan ke pemerintah pusat,” bebernya.
lanjutnya, untuk jalinbar sumatera ini merupakan jalan nasional yang tidak bisa perbaikan dan melengkapi sarpas lalinnya menggunakan dana apbd mukomuko.
sedangkan untuk bus sekolah, memang ada slot pembagiannya di kementerian perhubungan.
namun memang daerah harus bersabar. sebab kebijakan penuh kembali ke pemerintah pusat.
“jangankan membeli sarpras lalin. menambal lubang jalan nasional ini saja tidak boleh menggunakan apbd kita,” terangnya. 
sedangkan untuk sarpras lalin yang terpasang saat ini seperti traffic light, penujuk arah perjalanan, ada beberapa yang mengalami kerusakan. 
baik terkena tabrak kendaraan, kemudian roboh terkena angin, dan mengalami kerusakan istalasinya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan