Parpol dan Calon Anggota DPD RI Wajib Tahu Batas LPSDK, Catat Tanggalnya

Reporter: Abdi Fatul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 04 Feb 2024 - 23:52

Parpol dan Calon Anggota DPD RI eajib tahu batas LPSDK, catat tanggalnya --Abdi/rb

KORANRB.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu memberikan imbauan kepada partai politik (Parpol) dan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk segera melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Parpol dan calon anggota DPD RI wajib tahu batas LPSDK, catat tanggalnya.

Paling lambat pada tanggal 11 Februari 2024.

Imbauan ini dilakukan dalam rangka menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). KPU Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses kampanye untuk mematuhi aturan terkait pelaporan dana kampanye.

"Kami menghimbau Parpol dan calon DPD di Provinsi Bengkulu untuk mematuhi tenggat waktu pelaporan LPSDK. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye," sampai Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Sarjan Effendi Minggu (4/2) kemarin.

Sarjan sebut pihak KPU Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa ketentuan ini sejalan dengan upaya pencegahan pelanggaran hukum terkait pembiayaan kampanye.

Dengan adanya pelaporan LPSDK, diharapkan dapat meminimalisir risiko korupsi dan praktik-praktik tidak sehat dalam proses pemilihan.

“Ini untuk mencegah adanya dana kampane yang tidak sesuai dalam pelaksanaan kampany ini,” terang Sarjan.

Sarjan mengungkapkan KPU menyediakan panduan dan bantuan teknis bagi Parpol dan calon DPD yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses pelaporan LPSDK.

Pihak KPU berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap peserta pemilu mematuhi aturan yang berlaku demi menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis di Provinsi Bengkulu.

parpol dan calon anggota dpd ri wajib tahu batas lpsdk, catat tanggalnya                             koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu memberikan imbauan kepada partai politik (parpol) dan calon dewan perwakilan daerah (dpd) untuk segera melaporkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk).
parpol dan calon anggota dpd ri wajib tahu batas lpsdk, catat tanggalnya.  
paling lambat pada tanggal 11 februari 2024.
imbauan ini dilakukan dalam rangka menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). kpu provinsi bengkulu menekankan pentingnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses kampanye untuk mematuhi aturan terkait pelaporan dana kampanye.
baca juga:16 jpu dikerahkan kawal perkara korupsi btt seluma, ini jadwal sidang perdaa 12 terdakwa 
baca juga:makin diterima market, penjualan mobil hybrid terus menanjak
"kami menghimbau parpol dan calon dpd di provinsi bengkulu untuk mematuhi tenggat waktu pelaporan lpsdk. hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye," sampai komisioner kpu provinsi bengkulu, sarjan effendi minggu (4/2) kemarin.
sarjan sebut pihak kpu provinsi bengkulu menegaskan bahwa ketentuan ini sejalan dengan upaya pencegahan pelanggaran hukum terkait pembiayaan kampanye.
dengan adanya pelaporan lpsdk, diharapkan dapat meminimalisir risiko korupsi dan praktik-praktik tidak sehat dalam proses pemilihan.
“ini untuk mencegah adanya dana kampane yang tidak sesuai dalam pelaksanaan kampany ini,” terang sarjan.
baca juga:kemenperin gencar terbitkan sertifikat tkdn industri kecil
baca juga:partisipasi pemilih, kpu kaur patok target tinggi, ini alasannya!
sarjan mengungkapkan kpu menyediakan panduan dan bantuan teknis bagi parpol dan calon dpd yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses pelaporan lpsdk.
pihak kpu berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap peserta pemilu mematuhi aturan yang berlaku demi menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis di provinsi bengkulu.
“kita pastikan peserta pemilu ini patuh, jadi sudah kita koordinasikan kepada mereka, agar patuh,” ujar sarjan.
sarjan mengungkapkan, sama seperti pada 7 januari 2024 saat laporan awal dana kampanye (ladk) pemilu 2024.
baca juga:dokumen 1. 560 calon pppk bengkulu utara siap kirim, tinggal tunggu nipppk 
baca juga:masa tenang rawan politik uang, caleg terbukti bisa dibatalkan 
kpu provinsi bengkulu juga menekankan agar tidak ada keterlambatan dari peserta pemilu, keterlambatan tentunya akan membuahkan sebuah sanksi tegas dari kpu provinsi bengkulu.
tambah sarjan, peringatan tersebut ditujukan  kepada seluruh parpol pada penyerahkan laporan awal dana kampanye (ladk) pemilu 2024.
“sama seperti ladk kemarin kita juga ingatkan jauh jauh hari, untuk dpd ri empat yang belum menyerahkan laporan dana kampanyenya,” ucap sarjan.
sarjan menjelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap jadwal penyerahan ladk dapat berakibat pada sanksi berat, termasuk pembatalan pencalonan atau diskualifikasi sebagai peserta pemilu. 
baca juga:industri alat kesehatan asal indonesia gandeng perusahaan belanda
baca juga:waspada! awal tahun sudah ada 5 kasus dbd di kabupaten kaur
"ladk dan lpsdk merupakan syarat wajib, dan ketidakpatuhan dapat berujung pada pembatalan sebagai peserta pemilu sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu)," ujarnya 
sarjan menerangkan ladk dan lpsdk  tersebut akan dilaporkan melalui, sistem informasi kampanye dan dana kampanye (sikadeka). ia menyampaikan bahwa kpu telah memberikan klarifikasi melalui bimbingan teknis (bimtek) terkait penyusunan dana kampanye untuk memastikan parpol tidak keliru dalam pembuatan laporan.
"parpol diingatkan agar tidak keliru dalam menggunakan aplikasi khusus yang sudah disiapkan. laporan harus diterima paling lambat pukul 23.59 wib," tambahnya.
sarjan mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis laporan yang harus disusun oleh parpol, yakni laporan dana awal kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. laporan dana awal kampanye harus dilampirkan dengan rincian sumbangan dana kampanye, mencantumkan sumber dari perseorangan, badan usaha, dan parpol yang ikut menyumbang.
baca juga:dilema bantuan, 32.258 keluarga penerima manfaat di bengkulu utara tunggu kepastian blt elnino 
baca juga:15 hektare sawah di kabupaten kaur terancam gagal panen, ini penyebabnya!
"untuk laporan akhir dana kampanye, parpol dapat menyerahkannya ke kpu satu hari setelah tahapan kampanye berakhir, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran calon serta partai politik selama kampanye," pungkasnya.
sementara itu, koordinator badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu eko sugianto m.si menerangkan pihaknya akan mengawasi terkait ladk tersebut. eko sebut sudah mengintruksikan bawaslu kabupaten/kota untuk lakukan pengawasan.
“tetap kita awasi, dan teman-teman di kabupaten/kota (bawaslu, red) sudah dintruksikan untuk lakukan pengawasan,” ujar eko.
eko sangat mengharapkan adanya laporan yang sesuai dengan dana yang dikeluarkan selama masa kampanye, sehingga jalannya pemilu memang mencerminkan pemilu yang damai serta jujur dan adil (jurdil).
tambah eko, masyarakat juga bisa mengawasi atas dana kampanye ini karena masyarakat termasuk peran sentral dalam pemilu.
“kita sangat harapkan laporan yang diberikan sesuai dengan fakta lapangan jangan ada yang piktif laporannya, sehingga itu akan menciptakan pemilu yang damai dan jurdil, kepada masyarakat harap juga mengawasi itu,” harap eko. (**_

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan