12 PNS Pemprov Bengkulu Dipecat, Ini Penyebabnya!

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Senin , 05 Feb 2024 - 21:53

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes menyampaikan soal 12 ASN Pemprov Bengkulu yang dipecat atau PTDH.--BELA/RB

12 pns pemprov bengkulu dipecat, ini penyebabnya!                            bengkulu, koranrb.id – 12 pegawai negeri sipil (pns) pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dipecat.
12 pns diberhentikan tidak dengan hormat (ptdh) dalam kurun waktu terakhir.
penyebabnya 12 pns di dipecat, kebanyakan mereka tersandung kasus korupsi dan telah mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan tetap. 
dikatakan sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, para mantan pns yang terkena ptdh itu, sebagian besar telah menjalani masa hukuman.
baca juga:jalan ambles akses karang tinggi menuju pondok kubang diperbaiki tahun ini
meski begitu, isnan fajri menyebutkan ke-12 orang tersebut selama ini berupaya memperjuangkan nasib mereka supaya tidak dipecat dan  tetap aktif bekerja di lingkungan pemprov bengkulu. 
bahkan dengan berulangkali melakukan audiensi dengan pemerintah di daerah juga sampai ke pusat supaya mereka tidak di ptdh atau dikenakan pemecatan. 
“mereka beberapa kali beraudiensi, meminta diakomodir untuk diaktifkan kembali," terang isnan, usai memimpin rapat tindak lanjut tentang pns ptdh se-provinsi bengkulu, di ruang kerja sekretaris daerah (sekda) kantor gubernur bengkulu, senin 5 februari 2024.
baca juga:gaji guru bantu daerah bengkulu tengah naik, segini besarannya
namun dikatakan isnan fajri, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena belum ada regulasi untuk pengaktifan kembali pns yang sudah diproses ptdh. 
"tapi kita tidak bisa karena nggak ada regulasinya,” imbuhnya. 
dijelaskan isnan, para pns yang dipecat atau ptdh tersebut, meminta diakomodir kembali tersebut, dengan alasan membutuhkan biaya hidup.
disamping telah menebus kesalahan dengan menjalani vonis yang ditetapkan pengadilan, para mantan pns itu meminta untuk tidak didiskriminasikan dan tetap diberikan peluang aktif kembali sebagai pegawai. 
baca juga:rejang lebong butuh tambahan 1.000 tenaga guru, dibuka seleksi cpns dan pppk 
“mereka ini diberhentikan dalam kondisi ada yang memang sedang berkarir, sedang banyak kebutuhan hidup.
mereka berasumsi, setelah dinyatakan bersalah kan sudah menebus kesalahan tersebut.
seharusnya mereka tidak didiskriminasi lagi, tapi kan tidak bisa seperti itu.
mereka sudah di-ptdh sesuai ketentuan,” ungkap isnan.
baca juga:terseret dugaan korupsi dana belanja tak terduga seluma rp1,5 miliar, 12 terdakwa jalani sidang perdana
kendati demikian, sesuai kebijakan pimpinan dan masih mempertimbangkan rasa kemanusiaan dijelaskan isnan fajri, pemerintah provinsi bengkulu tetap akan mencarikan solusi. 
“ada semacam rasa toleransi kemanusiaan dari pimpinan, dicarikan untuk penyaluran pekerjaan.
jadi ini masih dicarikan solusinya,” tambahnya.
mantan pns yang diproses itu menurut isnan fajri masih terbatas pada 12 orang yang selama ini berkelompok untuk meminta dilakukan peninjauan kembali atas keputusan ptdh.
baca juga:3 zat kimia berbahaya pada vape picu 6 penyakit, batasi peredaran
sementara pns lainnya seperti yang selama ini mangkir dari pekerjaan, karena aktif melakukan pekerjaan pilot di salah satu maskapai penerbangan swasta belum di proses ptdh. 
“yang lainnya tidak, ini hanya terhadap yang 12 orang.
mereka ini mengelompok selalu berjuang kemana-mana, sampai ke pusat,” terangnya.
ia menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan pns tersebut dilakukan ptdh sesuai undang-undang asn nomor 20 tahun 2023. 
baca juga:setan dan jin auto kabur, ini 7 tanaman yang ditakuti makhluk halus
seperti, asn baik pns dan pppk melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
selanjutnya, asn pns dan pppk melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat seperti penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, terlibat kkn hingga pelanggaran pemilu.
selain itu, asn pns dan pppk dipidana penjara atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berhubungan dengan jabatannya.
"terakhir, asn, baik pns dan pppk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
baca juga:bekerja terlalu lama, 5 risiko mengintai
untuk berbagai macam pelanggaran disiplin asn juga sudah diatur dalam peraturan bkn nomor 6 tahun 2022 berdasarkan pp nomor 94 tahun tahun 2021," demikian isnan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan