Pemberi dan Penerima Uang Caleg Bisa Dipenjara, Bawaslu Ingatkan Peserta Pemilu

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 05 Feb 2024 - 23:10

SIMULASI: Simulasi pencoblosan di TPS yang diperagakan KPU Bengkulu Selatan belum lama ini. Pemilih dan peserta pemilu diingatkan untuk tidak terlibat politik uang.-foto: rio/koranrb.id-

pemberi dan penerima uang caleg bisa dipenjara, bawaslu ingatkan peserta pemilu                            koranrb.id – peringatan bagi pemberi dan penerima politik uang yang berasal dari caleg, karena bisa terancam dipenjara. 
isu politik uang untuk mendapatkan suara ini mulai merebak menjelang pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) 14 februari 2024.
mencegah hal itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bengkulu selatan (bs) mengingatkan peserta pemilu khususnya caleg dan masyarakat untuk tidak terlibat politik uang.
caleg yang diusung parpol saat ini masih melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten bengkulu selatan.
beragam cara kampanye peserta pemilu, mulai dari mendatangi warga secara langsung hingga melalui media sosial (medsos).
baca juga:hasil uji kompetensi 41 pejabat diserahkan ke gubernur, ini tindak lanjutnya 
kabar peserta pemilu yang akan membagikan uang untuk membeli suara masyarakat juga kian memanas.
terkait hal itu, dalam pasal 523 undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan kalau pemberi dan penerima politik uang dapat dijerat pidana.
tidak main-main, pemberi maupun penerima politik uang bisa diancam pidana hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal rp 28 juta.
ketua badan pengawas pemilu kabupaten bengkulu selatan, sahran se, melalui koordinator divisi hpph m. arif hidayat s.pd.i menegaskan tidak ada alasan untuk bermain politik uang. 
setiap peserta pemilu baik dprd kabupaten, dprd provinsi, dprd ri hingga dpd ri dan calon presiden tidak boleh bermain politik uang.
apabila terjadi, sebut arif, maka hal tersebut merupakan pelanggaran.
peserta pemilu maupun masyarakat yang terlibat politik uang dapat dikenakan pidana. 
"bawaslu kembali mengingatkan. jangan terlibat politik uang. ada pidananya," terang arif.
baca juga:infrastruktur masih menjadi persoalan di kota bengkulu 
ia menambahkan bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu akan melakukan pengawasan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) dituntut untuk memonitor kegiatan peserta pemilu.
“setiap kegiatan kami awasi. bukan hanya di lapangan, tapi juga media sosial," ujar arif.
saat ini transaksi jual beli suara semakin terang-terangan.
bahkan, pihak pemberi dan penerima berlomba menetapkan tarif untuk satu suara.
hasil penelusuran rb, untuk suara dprd tingkat kabupaten dibanderol dengan tarif yang paling mahal.
disusul dprd tingkat provinsi, dpd ri dan dpr ri.
baca juga:dkpp menjatuhkan sanksi peringatan terhadap kpu, status pencalonan prabowo-gibran masih aman 
untuk tarif suara dprd kabupaten mulai rp 150 ribu, rp 200 ribu sampai rp 300 ribu per satu suara.
sedangkan, untuk tarif dprd provinsi dibanderol mulai dari rp 50 ribu, rp 75 ribu sampai dengan rp 100 ribu per satu suara.
sedangkan, untuk tarif terkecil yakni ada di kalangan calon dpd ri dan dpr ri.
untuk tarif harga suara legislatif tingkat nasional ini hanya dibanderol mulai dari rp 20 ribu sampai rp 25 ribu per satu suara.
arif mengingatkan masyarakat dapat melaporkan jika mengetahui terjadi politik uang.
sehingga badan pengawas pemilu kabupaten bengkulu selatan dapat bertindak. 
"masyarakat boleh melapor ke kami (bawaslu)," sampai arif.
baca juga:buku ke-10 gubernur rohidin segera terbit di ipusnas
terpisah, sekda kabupaten bengkulu selatan, sukarni dunip sp m.si berulang kali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (asn) se-kabupaten bengkulu selatan untuk netral dan tidak terlibat politik.
apalagi politik uang peserta pemilu 2024.
ditegaskannya, sanksi bagi aparatur sipil negara yang terlibat tidak main-main.
bahkan dapat dipecat sebagai asn. 
"jangankan terlibat politik uang. ikut kampanye saja asn sudah melanggar. jadi kembali kami ingatkan," ujar sekda.
selain itu, lanjut sekda, setiap calon peserta pemilu pun dilarang menggunakan fasilitas negara.
menurutnya, fasilitas negara bukan untuk ajang kampanye.
baca juga:bawaslu panggil 3 asn dinas kesehatan kota bengkulu, ini kasusnya 
seperti mobil dinas, rumah dinas, dan alat-alat negara lainnya. 
"fasilitas negara juga jangan dijadikan alat kampanye. itu salah dan melanggar," tandas sekda.
bukan hanya badan pengawas pemilu yang ikut memantau pemilu 2024,  tim saber pungli bengkulu selatan juga akan memantau seluruh kegiatan yang mencurigakan selama pemilu 2024.
wakil ketua tim saber pungli bengkulu selatan, hamdan syarbaini s.sos mengatakan, tidak boleh ada transaksi uang atau jual beli suara dalam pemilu.
apabila terjadi maka tim saber pungli akan bertindak dan mengamankan pelaku dan pemberi.
"jangan coba-coba, kami mengawasinya," ingat hamdan.
untuk itu, ia berharap pesta demokrasi pemilu 14 februari 2024 tidak diciderai dengan politik uang.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan