Tahun Ini Pemkab Lebong Terapkan Total e-Katalog Barang dan Jasa

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 23:43

Sekda Kabupaten Lebong Mustarani menyampaikan penerapan e-katalog secara total.--

Pemberlakuan e-Katalog ditetapkan untuk semua jenis penyedia barang dan jasa.

Sehingga seluruh transaksi akan menggunakan sistem e-Katalog. Tentunya hal ini membuka peluang bagi UMKM lokal dalam mengembangkan usahanya.

Diketahui, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar seluruh kepala daerah segera memfasilitasi UMKM terbaik yang ada di daerah untuk segera masuk ke dalam katalog elektronik sebanyak-banyaknya.

Diingatkannya agar akses UMKM terkait perizinan dan persyaratan lainnya dipermudah sehingga memenuhi target satu juta produk dalam katalog elektronik.

Presiden juga memastikan agar implementasi kebijakan tersebut dapat benar-benar dijalankan. Untuk itu kepala daerah juga diminta membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan BPKP untuk mengawasi transaksi belanja PDN-UMKM setiap saat. Apabila masih ada yang tidak mencapai target, pastinya akan diberi sanki berupa pemotongan DAK dan DAU nya ditahan.

tahun ini pemkab lebong terapkan total e-katalog barang dan jasa                            tubei, koranrb.id - sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si memastikan tahun ini pemerintah kabupaten (pemkab) lebong akan menerapkan secara total e-katalog. terutama  dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024. 
diakuinya, penggunaan sistem e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sudah lumrah digunakan. 
baca juga:kpu bengkulu utara kirim 1 truk logistik pemilu ke pulau enggano 
baca juga:sesalkan guru bk, murid korban penca**lan ayah 
terlebih penerapan e-katalog ini diinstruksikan langsung presiden. termasuk dianjurkan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) dan komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk setiap kegiatan transaksi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.
"yang jelas sistem e-katalog ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pemerintahan, baik pusat maupun daerah dalam pengadaan barang dan jasa,'' kata mustarani. 
terlebih saat ini pemkab lebong sudah memiliki e-katalog lokal. hal itu juga bertujuan untuk memajukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) melalui pemasaran yang dapat diakses secara luas secara digital. 
baca juga: anies tularkan semangat perubahan, prabowo rayakan hut gerindra, ganjar janji optimalkan sdm-sda 
''kami juga menilai penerapan e-katalog lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah akan semakin mempermudah setiap proses transaksi yang dilakukan,'' terang mustarani.
disisi lain penerapan sistem e-katalog juga semakin mempermudah pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh setiap opd.
pertanggungjawabannya dinilai lebih efisien dan efektif karena semua tercatat secara sistematis. 
''untuk teknisnya, masing-masing opd tinggal mengelik setiap barang atau jasa yang terpajang di etalase e-katalog sesuai jenis barang yang dibutuhkan,'' ungkap mustarani. 
justru itu setiap opd di lingkungan pemkab lebong terus didorong untuk meminimalisir transaksi secara manual.
namun sebaliknya, opd harus bisa memaksimalkan pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog lokal.
terkait masih minimnya pelaku umkm yang terdaftar dalam e-katalog lokal pemkab lebong, mustarani mengaku jika hal tersebut bukan suatu kendala. 
justru bagaimana ke depan opd terkait bisa mendorong setiap pelaku umkm yang ada di kabupaten lebong untuk bisa terdaftar sebagai penyedia di sistem e-katalog.
"artinya setiap opd kami minta gencar mendorong pelaku umkm mendaftarkan usahanya ke e-katalog lokal yang sudah kami siapkan,’’ sampainya. 
mustarni mengupamakan kegiatan usaha di bidang penyedia makan minum, atk (alat tulis kantor, red) dan lainnya yang dibutuhkan pemerintah.
terpisah, kepala bagian (kabag) pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten lebong, eldi satria, st mengatakan, sejauh ini sudah tersedia sebanyak 1.595 produk pada e-katalog lokal pemkab lebong. 
baca juga:ekspor bengkulu naik 134,13 persen, ini negara tujuan ekspor bengkulu 
produk yang ditayangkan itu berasal dari sekitar 100 penyedia. jumlahnya masih didominasi oleh pelaku usaha dari luar daerah.
perbandingannya, 60 persen penyedia luar daerah dan 40 persen lainnya penyedia dari pelaku umkm lokal di kabupaten lebong.
paling banyak dari kalangan penyedia atk dan percerakan serta penyedia bahan pokok makan dan minum.
sementara untuk mengakomodir pemasarannya, sudah disiapkan 27 etalase dalam e-katalog pemkab lebong. sedangkan untuk penyedia jasa outsourcing keamanan kantor, kebersihan dan cleaning service, semuanya masih berasal dari luar kabupaten lebong.
"untuk penyedia dari luar daerah memang mendaftarnya dari luar kabupaten lebong,’’ sebutnya. 
‘’tapi mereka bisa terdaftar di e-katalog pemkab lebong karena mereka tinggal memberikan tanda cek map untuk bisa tampil di e-katalog pemkab lebong," ujar eli satria. 
lebih lanjut eldi menerangkan, penerapan e-katalog dimaksudkan sebagai langkah yang dapat membangkitkan geliat umkm di kabupaten lebong. 
tujuan akhirnya seluruh umkm lokal dapat berpartisipasi dalam transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-katalog.
''dengan pemasaran yang mudah dan lebih luas itu diharap pertumbuhan ekonomi lokal meningkat yang mana akan menambah tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten lebong,'' demikian eldi.
baca juga:jangan curang, bawaslu ingatkan netralitas asn dan pemdes
pemberlakuan e-katalog ditetapkan untuk semua jenis penyedia barang dan jasa. 
sehingga seluruh transaksi akan menggunakan sistem e-katalog. tentunya hal ini membuka peluang bagi umkm lokal dalam mengembangkan usahanya. 
diketahui, presiden republik indonesia, joko widodo meminta agar seluruh kepala daerah segera memfasilitasi umkm terbaik yang ada di daerah untuk segera masuk ke dalam katalog elektronik sebanyak-banyaknya. 
baca juga: apel wbk menuju wbbm, kajati: lakukan perubahan, lawan korupsi!
diingatkannya agar akses umkm terkait perizinan dan persyaratan lainnya dipermudah sehingga memenuhi target satu juta produk dalam katalog elektronik.
presiden juga memastikan agar implementasi kebijakan tersebut dapat benar-benar dijalankan. untuk itu kepala daerah juga diminta membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri (p3dn). 
presiden meminta kementerian keuangan dan bpkp untuk mengawasi transaksi belanja pdn-umkm setiap saat. apabila masih ada yang tidak mencapai target, pastinya akan diberi sanki berupa pemotongan dak dan dau nya ditahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan