Minggu-Minggu Rawan Politik Uang, Saran Sebaiknya Bansos Tunai

Dia menilai, Presiden Jokowi yang turun langsung membagikan bansos masuk kategori melanggar aturan.

"Membagikan bansos di tempat umum merupakan hal yang melanggar aturan," katanya. 

Menurut JK, seharusnya bansos disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Sedangkan yang dilakukan Jokowi dengan membagikan bansos di pinggir jalan, itu bersifat random atau acak. 

JK menegaskan sejak dahulu, pencairan bansos terikat dengan data sasaran penerima. Teknis penyaluran bansos, lebih efektif secara non tunai. Kalaupun diberikan secara fisik, bansos bisa disalurkan oleh kepala desa, lirah, atau camat. 

Ilustrasi. Pembagian bansos sebaiknya dalam bentuk tunai. Foto: Bengkuluekspress. disway--

Masih menurut JK, pemilu yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih. Sebaliknya jika prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. 

Di tempat berbeda Mahfud MD ikut buka suara. Dia menegaskan bahwa bantuan sosial adalah hak dan milik rakyat, bukan kedermawanan pemerintah. ”Bantuan sosial itu milik rakyat yang dikembalikan ke rakyat. Lalu ada yang ngaku ini dari saya, bukan. Bantuan sosial itu bantuan dari rakyat,” ungkap dia kemarin. 

Mahfud menyebut, siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib memberikan bantuan sosial kepada rakyat yang membutuhkan. 

Mahfud mencontohkah mekanisme penyerahan bansos yang keliru. Misalnya, masyarakat dikumpulkan di pinggir jalan kemudian bantuan sosial dibagikan. ”Itu tidak boleh,” katanya.

Bantuan sosial harus tepat sasaran lantaran anggaran yang dipakai juga berasal dari rakyat. Untuk itu, butuh data akurat dan valid agar tidak ada lagi bantuan sosial melenceng. 

Kemenko PMK, Muhadjir menampik jika bansos sengaja disalurkan dalam rangka pemilu.

”Bansos ini agar jangan sampai ada gejolak. ini Untuk antisipasi situasi darurat. Dan ini bukan hanya di Indonesia, beras di dunia juga sasah. Mau impor saja susah,” tegasnya.