Minggu-Minggu Rawan Politik Uang, Saran Sebaiknya Bansos Tunai

Reporter: Patris Muwardi |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 08 Feb 2024 - 20:09

Ilustrasi. Pembagian bansos menjelang pemungutan suara pemilu yang rawan politik kepentingan untuk mendongkrak perolehan suara pihak tertentu. Foto: jabarekspres--

"Terutama untuk mereka pemilih muda," katanya. Mudahnya ke arah nontunai untuk berbagai keperluan. Semisal, untuk token listrik dan kuota internet.

Sementara itu, perguruan tinggi ikut menyoroti peningkatan anggaran bansos. Dalam diskusi bertema Bansos Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik, dihadiri Guru Besar Universitas Paramadina Didin Damanhuri.

Dia menuturkan bahwa saat ini dana bansos meningkat Rp 53,6 triliun.

Dari 2023 hanya sebesar Rp 443,5 triliun menjadi Rp 496,8 triliun pada 2024.

Ilustrasi. Pembagian bansos sebaiknya dalam bentuk tunai bukan berupa barang. Foto: jabarekspres.disway--

"Problemnya penggelontoran dana bansos ini saat akan Pilpres, hingga bisa menjadi alat politik," ujarnya.

Indikasi ke arah konflik kepentingan untuk memenangkan calon presiden tertentu diperkuat dengan sejumlah hal. Diantaranya, pembagian dilakukan oleh Presiden Jokowi, bukan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Apalagi bansos dilabeli paslon tertentu. Bahkan ada pesan bila bansos tidak dilanjutkan bila Capres 1 dan Capres 3 yang menang," urai Didin sebagaimana dikutip Jawa Pos.

Apakah bansos akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dia mengatakan, saat ini tingkat ketimpangan atau gini rasio justru meningkat dengan menyentuh 0,4.

Tingkat ketimpangan 0,4 itu menunjukkam bahwa kesejahteraan tidak berhubungan dengan bansos yang dibagikan Jokowi. "Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen itu juga terfokus ke perusahaan besar," ujarnya.

Seharusnya bila kondisi ekonomi dan politik normal, bansos masuk dalam jaminan sosial. Seperti BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Bila melihat kembaga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya frasa melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka, seharusnya bansos dipandang sebagai amanat UUD.

Maka, seharusnya memang bansos dilembagakan. Sekaligus dibedakan pemberinya, dibedakan antara pembiat kebijakan dengan lembaga implementasinya.

Mantan Wapres, Jusuf Kalla (JK) tak menepis penyaluran bansos ditengarai untuk mencari dukungan masyarakat.

Secara khusus JK mengkritik bansos, yang belakangan disalurkan oleh Presiden Jokowi.

minggu-minggu rawan politik uang, saran sebaiknya bansos tunai                            bengkulu,koranrb.id - pelaksaan pemungutan suara (pencoblosan) pemilu 2024 pada 14 februari, tinggal menghitung hari. sisa beberapa hari ini, terbilang minggu-minggu rawan dari praktik money politic (mp).
datang dari kelompok atau gelongan tertentu maupun individu yang menjadi kontestan pemilu 2024, dalam upaya mendulang suara untuk meloloskan sebagai pemenang.
salah satu yang saat ini menjadi sorotan dan terus menggelinding soal dugaan penggunaan anggaran negara untuk memobilisasi bantuan sosial (bansos).
wakil ketua kpk nurul ghufron sebagaimana dilansir sejumlah media massa sependapat bahwa sepekan menjelang coblosan adalah minggu-minggu rawan. terkait bansos dia menyarankan dalam bentuk bansos tunai.
baca juga:6 manfaat buah nanas dan 6 cara yang baik mengonsumsinya untuk kesehatan
baca juga:masih bingung pilih calon presiden 2024, berikut 3 biografinya 
kpk menyarankan agar seluruh bansos yang berikan harus tetap sasaran. sesuai dengan nama dan alamat penerima yang datanya sudah diupdate oleh pemerintah. 
"kami menyarankan agar bansos berbentuk tunai. bukan natura," ujar ghufron. dengan skema pencarian lewat kantor pos langsung kepada penerima. atau bisa langsung ditransfer ke penerima bansos.
ilustrasi. pembagian bansos sebaiknya dalam bentuk tunai. foto: palembangekspres--
cara terakhir ini menurutnya lebih mudah untuk mengawal tepat tidaknya bansos diberikan kepada mereka yang berhak. 
karena biasanya, nomor rekening itu langsung tergabung atau menyesuaikan dengan nik di ktp. 
ghurfon menyebut, bansos dalam bentuk natura atau barang memiliki risiko. khususnya dalam segi biaya distribusinya. yang kadang bisa membengkak dan menjadi celah korupsi. 
pola distrubusi dan pengunaan anggaran dalam skema bansos terus dalam pengawasan kpk. termasuk pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. 
dengan potensi kerawanan makin tinggi menjelang pencoblosan pemilu, deputi pendidikan dan peran serta masyarakat kpk wawan wardiana mengingatkan, praktik politik uang tak hanya terjadi h-1 pencoblosan atau sebelum orang berangkat memilih.
"terutama untuk mereka pemilih muda," katanya. mudahnya ke arah nontunai untuk berbagai keperluan. semisal, untuk token listrik dan kuota internet. 
sementara itu, perguruan tinggi ikut menyoroti peningkatan anggaran bansos. dalam diskusi bertema bansos pengentasan kemiskinan atau tujuan politik, dihadiri guru besar universitas paramadina didin damanhuri.
dia menuturkan bahwa saat ini dana bansos meningkat rp 53,6 triliun. 
dari 2023 hanya sebesar rp 443,5 triliun menjadi rp 496,8 triliun pada 2024.
ilustrasi. pembagian bansos sebaiknya dalam bentuk tunai bukan berupa barang. foto: jabarekspres.disway--
 "problemnya penggelontoran dana bansos ini saat akan pilpres, hingga bisa menjadi alat politik," ujarnya. 
indikasi ke arah konflik kepentingan untuk memenangkan calon presiden tertentu diperkuat dengan sejumlah hal. diantaranya, pembagian dilakukan oleh presiden jokowi, bukan menteri sosial tri rismaharini.
"apalagi bansos dilabeli paslon tertentu. bahkan ada pesan bila bansos tidak dilanjutkan bila capres 1 dan capres 3 yang menang," urai didin sebagaimana dikutip jawa pos. 
apakah bansos akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? dia mengatakan, saat ini tingkat ketimpangan atau gini rasio justru meningkat dengan menyentuh 0,4. 
tingkat ketimpangan 0,4 itu menunjukkam bahwa kesejahteraan tidak berhubungan dengan bansos yang dibagikan jokowi. "pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen itu juga terfokus ke perusahaan besar," ujarnya. 
seharusnya bila kondisi ekonomi dan politik normal, bansos masuk dalam jaminan sosial. seperti bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan.
 bila melihat kembaga undang-undang dasar 1945 khususnya frasa melindungi segenap bangsa indonesia. maka, seharusnya bansos dipandang sebagai amanat uud.
maka, seharusnya memang bansos dilembagakan. sekaligus dibedakan pemberinya, dibedakan antara pembiat kebijakan dengan lembaga implementasinya.
mantan wapres, jusuf kalla (jk) tak menepis penyaluran bansos ditengarai untuk mencari dukungan masyarakat. 
secara khusus jk mengkritik bansos, yang belakangan disalurkan oleh presiden jokowi. 
dia menilai, presiden jokowi yang turun langsung membagikan bansos masuk kategori melanggar aturan.
"membagikan bansos di tempat umum merupakan hal yang melanggar aturan," katanya. 
menurut jk, seharusnya bansos disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. sedangkan yang dilakukan jokowi dengan membagikan bansos di pinggir jalan, itu bersifat random atau acak. 
jk menegaskan sejak dahulu, pencairan bansos terikat dengan data sasaran penerima. teknis penyaluran bansos, lebih efektif secara non tunai. kalaupun diberikan secara fisik, bansos bisa disalurkan oleh kepala desa, lirah, atau camat. 
ilustrasi. pembagian bansos sebaiknya dalam bentuk tunai. foto: bengkuluekspress. disway--
masih menurut jk, pemilu yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih. sebaliknya jika prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. 
di tempat berbeda mahfud md ikut buka suara. dia menegaskan bahwa bantuan sosial adalah hak dan milik rakyat, bukan kedermawanan pemerintah. ”bantuan sosial itu milik rakyat yang dikembalikan ke rakyat. lalu ada yang ngaku ini dari saya, bukan. bantuan sosial itu bantuan dari rakyat,” ungkap dia kemarin. 
mahfud menyebut, siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib memberikan bantuan sosial kepada rakyat yang membutuhkan. 
mahfud mencontohkah mekanisme penyerahan bansos yang keliru. misalnya, masyarakat dikumpulkan di pinggir jalan kemudian bantuan sosial dibagikan. ”itu tidak boleh,” katanya.
bantuan sosial harus tepat sasaran lantaran anggaran yang dipakai juga berasal dari rakyat. untuk itu, butuh data akurat dan valid agar tidak ada lagi bantuan sosial melenceng. 
kemenko pmk, muhadjir menampik jika bansos sengaja disalurkan dalam rangka pemilu.
”bansos ini agar jangan sampai ada gejolak. ini untuk antisipasi situasi darurat. dan ini bukan hanya di indonesia, beras di dunia juga sasah. mau impor saja susah,” tegasnya.