Kejari Siap Bantu Pemulihan Kelebihan Bayar Rp3,5 Miliar Perjalanan Dinas DPRD

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 13 Feb 2024 - 23:05

MoU: Kejaksaan dan Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan menandatangani MoU kesiapan bantu pemulihan kelebihan bayar perjalanan dinas DPRD Rp 3,5 miliar. Foto: Rio Agustian/RB--

kejari siap bantu pemulihan kelebihan bayar rp3,5 miliar perjalanan dinas dprd                             kota manna, koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan (bs) telah sepakat membantu upaya pemulihan kelebihan bayar perjalanan dinas anggota dprd bengkulu selatan tahun 2023 lalu. 
sebagaimana temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, kelebihan bayar perjalanan dinas anggota mencapai rp3,5 miliar.
oleh sebab itu dprd bengkulu selatan meminta bantuan kejaksaan negeri bengkulu selatan membantu melakukan pemulihan kelebihan bayar tersebut. 
baca juga:perabotan rumah diangkut penagih utang, penerima utang pilih lapor polisi
baca juga:mui ingatkan serangan fajar haram, bawaslu: laporkan politik uang! 
sebagaimana dalam perjanjian kerja sama atau mou antara kejari bengkulu selatan dengan sekretariat dprd bengkulu yang baru saja dilakukan.
dalam wawancara bersama rb, kepala kejaksaan negeri bengkulu selatan nurul hidayah, sh mh mengatakan, jaksa merupakan  pengacara negara.
oleh sebab itu jaksa siap membantu memulihkan keuangan negara yang digunakan tidak sesuai aturan.
“kalau dalam skk mou ini nanti pihak sekretariat dprd mengajukan permintaan bantuan untuk pemulihan tptgr, kami siap. tapi nanti akan ditelaah lagi oleh tim jpn, apakah itu (pemulihan tptgr) masuk dalam ranah datun atau tidak,” kata kajari.
adapun perjanjian kerjasama dengan sekretariat dprd mencakup seluruh kegiatan di lembaga legislatif tersebut. 
terkait apa saja yang akan dituangkan dalam satuan kerja khusus (skk) mou, pihak kejari sebut nurul menunggu penyampaian dari sekretariat dprd. 
“penandatanganan mou senin, 12 februari 2024, mencakup seluruh kegiatan di lembaga dprd. mengenai nanti soal itu (temuan kelebihan bayar perjalanan dinas anggota dewan), kami menunggu pengajuan skk dari sekretariat dprd, apakah itu dimasukan atau tidak,” sambung kajari.
ketua dprd bengkulu selatan, barli halim se berharap dengan perjanjian kerja sama antara dprd dan kejaksaan negeri bengkulu selatan ada pemulihan keuangan negara. 
oleh sebab itu barli menyetujui sekretariat dprd bengkulu selatan melakukan dengan kejaksaan negeri bengkulu selatan. 
selain itu mou ini sambung barli akan memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam hal melaksanakan kegiatan.
baca juga:sidang 2 perkara korupsi, kajari sebut terdakwanya 
baca juga:jumlah daerah gelar pemungutan suara susulan berpotensi bertambah, baca lengkapnya di sini 
“tentu mou ini sangat bagus. sekretariat dprd akan lebih mudah untuk berkomunikasi terkait kegiatan di lembaga. kejaksaan tentu lembaga yang lebih memahami terkait aturan dan diiharapkan ada masukan dan bimbingan," kata barli.
terkait temuan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas, barli menegaskan bahwa hal itu tanggungjawab personal masing-masing anggota dewan. 
sebagai pimpinan lembaga, barli berharap agar hal itu cepat ditindaklanjuti dan diselesaikan sebelum masa waktu berakhir.
“kalau saya sebagai pribadi, tentu siap menindaklanjuti,” tukas barli.
sebelumnya, badan pemeriksa keuangan ri melakukan audit terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) bengkulu selatan tahun 2023. 
 
dan dalam audit tersebut, lagi- lagi ada temuan dalam pemeriksaan belanja daerah kabupaten bengkulu selatan.
dan temuan tersebut hingga rp5 miliar tahun 2023 pada kelebihan bayar.
temuan tersebut pada 2 organisasi perangkat daerah (opd) pemkab bengkulu selatan.
berikut item temuan itu berada di sektor perjalanan dinas untuk 25 anggota dprd bengkulu selatan dengan nilai sebesar rp3,5 miliar. 
dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) pada bidang jalan dan jembatan senilai rp1,5 miliar. 
oleh sebab itu pemerintah daerah kabupaten bengkulu selatan mendesak agar temuan tersebut bisa diselesaikan oleh pihak-pihak terkait khususnya dua opd tadi. 
apabila temaun itu tidak ditindaklanjuti selama waktu 60 hari pasca temuan 12 januari 2024, maka siap-siap saja proses penagihan akan diambil alih oleh aparat penegak hukum (aph). 
baca juga:26 cjh belum lunasi bipih, diperpanjang hingga 23 februari 
baca juga:pemkab terbitkan het 3 pupuk subsidi mt1, segini harganya 
inspektur inspektorat kabupaten bengkulu selatan, hamdan syarbaini s.sos mengatakan, untuk saat ini upaya penagihan sudah terus diupayakan, salah satunya menyurati opd terkait, sayangnya sejak lhp dikeluarkan dua opd tersebut diketahui belum pernah mencicil sama sekali.
selain itu untuk opd-opd yang lain, proses pengembalian sudah dilakukan, sebab rata-rata nilai tidak terlalu besar.
"sudah kita surati untuk diselesaikan secepat mungkin, namun sampai hari ini, tidak ada yang menggubris, silakan nanti aph yang mengambil alih," kata hamdan syarbaini. 
di sisi lain, untuk temuan nilai yang terkecil ada di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) yakni rp3 juta, dan diketahui temuan itu sudah dikembalikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 14 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan