H-1 Pencoblosan, 4 Ribu THL Pemprov Bengkulu Gajian

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Selasa , 13 Feb 2024 - 23:38

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli, S.IP, M.Si--BELA/RB

h-1 pencoblosan, 4 ribu thl pemprov bengkulu gajian                            bengkulu, koranrb.id – h-1 pencoblosan, lebih kurang 4.041 tenaga harian lepas (thl) atau honorer di lingkungan pemeritah provinsi (pemprov) bengkulu menerima gaji.
gaji mereka dibayar tuntas menjelang hari pencoblosan pemilihan umum (pemilu) serentak pada 14 februari tahun 2024.
pembayaran gaji thl ini memang sedikit mengalami keterlambatan lantaran beberapa kendala. 
namun, menjelang h-1 pencoblosan ini, yakni selasa 13 februari 2024, seluruh gaji tenaga honorer bulan januari tuntas dibayar.
baca juga:peringati hpn 2024, astra motor beri layanan servis dan oli gratis untuk insan pers
hal ini disampaikan kepala bidang (kabid) anggaran badan pengelola keuangan daerah (bpkd) provinsi bengkulu, rizqi al fadli, s.ip, m.si pada selasa 13 februari 2024. 
"gaji thl per pagi tadi masih 8 opd yang belum mengajukan pencairan gaji thl. tetapi insya allah hari ini sudah clear," terangnya.
pencairan gaji honorer untuk bulan januari 2024 telah mulai diajukan sejak jumat  9 februari 2024.
senin 12 februari 2024 mulai dibayarkan. 
baca juga:toyota lakukan penarikan 5 produk dengan tahun tertentu yang ada di pelanggan
per kamis 15 februari 2024, rizqi memastikan tidak ada lagi thl atau honorer yang belum gajian.
"sebenarnya sudah sejak hari jumat dan kemarin (senin) sudah mulai proses bayar.
artinya perangkat daerah sudah mengajukan spm ke bpkd kemudian kita cairkan," jelasnya. 
tidak ada permasalahan, karena anggarannya sudah siap sehingga gaji tersebut tinggal dibayarkan. 
baca juga:guru slb dan honorer tamatan sd diakomodir pppk 2024
ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji honorer untuk bulan januari 2024 karena proses administrasi seperti ada penguatan ulang dan pembaruan sk dan proses lainnya. 
selain itu, sistem keuangan juga menjadi kendala karena masih menyesuaikan.
"menurut saya belum terlalu terlambat karena ada proses pengangkatan ulang seperti sk baru dan lainnya," ujar rizqi.
sementara itu, untuk gaji bulan februari 2024 bagi honorer pemprov bengkulu bisa diajukan kembali sekitar tanggal 20 februari 2034 ini.
baca juga: kpu musnahkan 6.630 surat suara pemilu kedapatan rusak
rata-rata gaji honorer atau thp pemprov bengkulu rp1,5 juta sampai rp2 juta.
"karena sistemnya masih penyesuaian, itu salah satu kendala juga. tapi hari ini, kita pastikan tuntas gaji thl.
besarannya rp2 juta per satu bulan. untuk gaji bulan februari sekitar 20 februari sudah bisa diajukan kembali," tuturnya.
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap mengatakan, jumlah pegawai non asn di pemerintah provinsi bengkulu tahun 2023, terverifikasi sebanyak 4.719 orang.
baca juga:logistik pemilu disalurkan berjenjang, ini tingkatannya 
sudah lulus pppk penerimaan tahun 2023 sebanyak 678 orang.
sehingga menyisakan sekitar 4.041 orang thl tersebar di seluruh opd.
"angka pastinya, saat ini masih dalam tahap perhitungan.
sementara masih sama dengan angka sebelumnya, sebab yang sudah lulus pppk tahun 2023 lalu, statusnya juga masih honorer saat ini," terangnya. 
sementara itu, proses perpanjangan surat keputusan (sk) thl/honorer ini sudah dimulai januari. 
baca juga:6 cjh bengkulu batal berangkat, 2 lainnya masih dievaluasi
sementara untuk pengajuan gajinya, sesuai dengan arahan pimpinan, harusnya sudah menerima gaji.
"semuanya sudah dalam berproses.
kendala ini bukan hanya saja terjadi thl, tetapi juga pns pula.
karena sistem aplikasinya yang baru dan baru penyesuaian," terangnya. 
baca juga:satgas ppa diminta petakan potensi kasus kekerasan perempuan dan anak
sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, menegaskan secara berjenjang batas akhir pengangkatan honorer menjadi pppk yakni hingga desember 2024.
ini berdasarkan kebijakan terbaru undang-undang managemen aparatur sipil negara (asn).
namun, ke depan, pihaknya tetap akan melihat kembali peraturan pemerintah mengenai petunjuk teknis uu asn tersebut. 
"kita masih menunggu juknis uu asn tersebut tersebut seperti apa yang akan kita jadikan panduan.
baca juga:penyaluran logistik selesai, kpu ajak warga gunakan hak suara
namun secara umum itu akan diselesaikan secara bertahap melalui pengangkatan pppk," kata isnan.
pengangkatan tenaga honorer menjadi pppk, saat ini sudah mulai dilakukan. 
namun pengangkatan tersebut tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.
melainkan bagi tenaga honorer gang sudah terdata di badan kepegawaian nasional (bkn) saja. 
baca juga:siagakan mobil damkar lebong tersendiri di kecamatan topos 
"jadi perekrutan itu tidak menyeluruh maupun seluruhnya," ujarnya.
lebih lanjut isnan mengatakan, sering kali perekrutan tenaga harian lepas (thl), terutama guru, saat ini masih banyak dilakukan oleh oknum kepala sekolah. 
akibatnya, sekian tahun dari perekrutan tersebut kepala sekolah tersebut akan merengek karena guru yang diangkat tersebut tidak mendapat sk gubernur. 
"ini susah memantaunya kalau internal kepala sekolah melakukan rekrutmen terus.
baca juga:19 tps rawan bencana, ini yang bisa jadi pemicunya 
padahal surat edaran sudah jelas tidak ada lagi rekrutmen tetapi diam-diam melakukan rekrutmen," singgungnya.
isnan menegaskan, untuk saat ini tidak ada lagi perekrutan honorer tersebut.
baik di instansi opd pemprov maupun untuk guru. "saat ini, pengangkatan honorer selesai semua. jadi tidak ada lagi," kata isnan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 14 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan