Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran, Catat Sejarah! Gibran Wapres Termuda

Prabowo-Gibran menang satu putaran, catat sejarah! Gibran wapres termuda --anto/rb

Bagja mengatakan, akumulasi pelanggaran administrasi tersebut tidak dapat diteruskan. Meski pihak PPLN Kuala Lumpur telah melakukan penghitungan suara, dia meminta dihentikan. "Karena berpotensi mempengaruhi kemurnian suara," tuturnya.

Dalam pemilihan ulang metode pos dan KSK, Bawaslu meminta para pemilih yang telah menyalurkan hak suara di TPS didata demi memastikan mereka tidak masuk dalam pemilihan metode Pos dan KSK. "Menghindari pemilih coblos dua kali," terangnya.

Selain kasus di Malaysia, dalam pemantauan kemarin Bawaslu juga menemukan sejumlah kasus lainnya. Seperti surat suara telah tercobloz di Gunung Putri Bogor hingga tidak ditemukannya surat suara di sebuah TPS di Cimahi.

Untuk jumlah pelanggaran, Bawaslu masih dalam proses proses pengumpulan data. "Ini baru laporan-laporan cepat," jelasnya. 

 Menjaga Keamanan Dalam Negeri

Kemarin, bertempat di Lapangan Silang Monas, Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menggelar Pengecekan Kesiapan Pasukan Pengamanan Pemilu Operasi Mantap Brata 2023-2024. Dalam kesempatan itu keduanya melihat kesiapan personel yang bertugas untuk menanggulangi potensi gangguan saat pemilu. 

 Listyo menyatakan ada 260 ribu personel TNI dan Polri bersiap di TPS. Menurut laporan yang diterimanya hingga kemarin, situasi aman.

“Kami terus mengikuti sampai dengan rangkaian pencolblosan selesai, penghitungan, dan setelah itu dampak-dampak apa yang diantisipasi,” ujarnya. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 Listyo sempat menyebut jika di Papua ada beberapa distrik yang mengalami kendala dalam pemilu.

Sehingga jadwal pemungutan suara dimundurkan. Sebab ada desakan dari beberapa pihak. Selain itu ada beberapa daerah yang terjadi bencana. Misalnya saja banjir. Ini menyebabkan adanya relokasi tempat pemilihan.  

 Selain itu, di Sampang, Madura, juga terjadi kericuhan akibat banyaknya warga yang tidak mendapatkan undangan untuk pemilu. Listyo mengingatkan jika situasi masih terkendali. Dia juga menyerahkan kepada KPU terkait sitem untuk mengatasi hal ini. 

Pasca pemilu pun masih terus diawasi. Dia berharap jika seluruh pihak mengikuti proses hukum yang sudah ditetapkan.

Misalnya saja pelaporan kecurangan ke Bawaslu hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “TNI dan Polri akan mengamankan masyarakat sehingga hal-hal seperti pengalaman 2019 dapat diminimalisir,” ungkap Listyo. Pada pemilu lalu,  ada aksi masa yang turun ke lapangan karena ketidakpuasan hasil pemilu. Beberapa diantaranya meninggal dunia. Dia menegaskan jika aksi turun ke jalan dibolehkan. Asal tidak membahayakan masyarakat.   

Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan bahwa instansinya sudah mengerahkan puluhan ribu prajurit untuk bertuga bawah kendali operasi (BKO) di Polri. Total, tidak kurang dari 90 ribu prajurit TNI yang BKO di Polri untuk membantu pengamanan pelaksanaan pemilu serentak.

”Ada yang pengamanan ke TPS-TPS dan ada yang stand by,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan