244 Pejabat Pemprov Bengkulu Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Reporter: Redaksi |

Editor: Redaksi |

Minggu , 18 Feb 2024 - 21:40

Inspektur Provinsi Bengkulu, Dr. H. Heru Susanto SE,MM--BELA/RB

244 pejabat pemprov bengkulu belum serahkan lhkpn ke kpk                            bengkulu, koranrb.id - sebanyak 244 pejabat di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu belum melakukan laporan harta kekayaan pejabat negara (lhkpn).
meski begitu, pengisian lhkpn tahun ini masih berlanjut. bahkan, batas waktu yang sudah ditentukan  yakni 31 maret 2024.
inspektur provinsi bengkulu, dr. h. heru susanto se,mm, menyebutkan hingga saat ini, baru ada 46 persen pejabat di lingkungan pemprov bengkulu yang sudah melaporkan lhkpn kepada komisi pemberantasan korupsi (kpk).
"saat ini, terpantau baru ada 46 persen atau sekitar 207 pejabat yang sudah melakukan laporannya," terang heru, minggu 18 februari 2024.
baca juga:belum ada proyek pembangunan yang masuk lelang di situs lpse rejang lebong
dikatakan heru, dengan begitu belum setengah pejabat di lingkungan pemprov bengkulu yang sudah menyampaikan lhkpn.
dari total 451 pejabat pemprov yang diwajibkan mengisi lhkpn  baru 207 orang yang telah memenuhinya. sementara itu, 244 orang lainnya masih belum menyerahkan laporan mereka.
"laporan sementara  itu terpantau dilakukan sebelum pemilu. sebanyak 207 yang sudah, 244 nya (pejabat) belum," terang heru.
pejabat yang diwajibkan menyampaikan lhkpn termasuk gubernur, wakil gubernur, anggota dprd provinsi, sekretaris daerah (sekda), asisten i, ii, dan iii, pejabat eselon ii, pejabat pengadaan, pejabat keuangan, pejabat yang mengeluarkan perizinan, dan pejabat pembuat regulasi.
baca juga:dd rp 41 miliar sudah masuk kas daerah, sudah bisa pencairan tahap i 
kewajiban lhkpn ini diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
"akan ada sanksi jika ada pejabat yang tidak menyampaikan lhkpn," ucapnya.
mengacu pada peraturan gubernur bengkulu nomor 28 tahun 2020 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu, pasal 7 ayat 4 huruf i, tpp tidak akan diberikan kepada pegawai yang wajib tetapi belum menyampaikan lhkpn dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (lhkasn).
"kita harap, tidak ada sanksi yang didapatkan. jika semua lhkpn itu diberikan," tuturnya.
baca juga:masih ada cjh belum lunasi bipih, kemenag beri waktu hingga 23 februari
heru mengimbau kepada seluruh pejabat yang belum menyampaikan lhkpn untuk segera menyelesaikannya sebelum batas waktu yang ditentukan. hal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan di provinsi bengkulu.
"masih ada waktu, untuk memberikan lhkpn," imbuhnya.
sebelumnya, pihaknya juga sudah membuat surat edaran (se) terkait menyampaikan (lhkpn) tahun 2023. se tersebut juga sudah disampaikan kepada seluruh opd pemprov bengkulu.
"jelas, undang-undang mewajibkan kepada pejabat negara agar dapat melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat," tuturnya. 
baca juga:waspada! dinkes bengkulu tengah kembali temukan 3 kasus tbc 
selain itu, heru juga mengungkapkan pejabat negara juga wajib untuk bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.
dengan begitu, ia berharap ratusan pejabat tersebut, dapat segera melaporkan sesegeranya. tidak menunggu masa pelaporan akan berakhir. 
"kita harapkan lhkpn disampaikan tepat waktu, tidak perlu disampaikan pada akhir batas waktu. sehingga dengan begitu tidak menumpuk nantinya," imbuhnya. 
bagi pejabat wajib lapor, baik gubernur dan wakil gubernur, sekretaris daerah (sekda), para asisten, legislatif, hingga badan usaha milik daerah bumd), laporan yang disampaikan dapat tuntas 100 persen seperti tahun sebelumnya. 
baca juga:selasa, 11 ppk di bengkulu tengah gelar pleno tingkat kecamatan
terlebih berdasarkan penilaiannya, tahun ini proses pelaporan lebih mudah dan sederhana dalam mengupload data. 
"pelaporan lhkpn saat ini sangat mudah ya, kalau punya tanah tidak perlu lagi upload sertifikat, kalau punya rekening tidak perlu pakai rekening koran," ujarnya.
dengan begitu menurutnya, saat ini semua sudah digital.
misalnya, mencantumkan saldo 1000 direkening bank x, kpk sudah bisa mengakses.
baca juga:7 manfaat jeruk nipis untuk kesehatan, boleh dicoba dan rasakan sendiri khasiatnya
kemudahan penyampaian lhkpn telah diterapkan sejak pandemi covid-19, untuk mempermudah para wajib lapor lhkpn untuk menyampaikan harta kekayaannya.
namun masih ada alasan klasik yang kerap muncul bagi wajib lhkpn yakni rekening koran. 
"sudah serba mudah. jadi tidak ada alasan. alasan klasik masalah rekening koran itu tidak perlu lagi," demikian heru.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan