Angka Golput di Lebong Tak Sampai 20 Persen

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Fazlul Rahman |

Minggu , 18 Feb 2024 - 22:53

TURUN: Angka golput di Kabupaten Lebong dalam Pemilu 2024 diyakini turun dibanding Pemilu 2019. (FOTO: Muharista Delda/RB)--

TUBEI, KORANRB.ID - Kendati angka pastinya baru akan diketahui pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun angka golongan putih (golput) di Kabupaten Lebong diyakini tak sampai 20 persen.

Dari 81.682 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercatat di KPU Kabupaten Lebong, sesuai jumlah suara sementara yang masuk sudah menembus angka 85 persen.

Artinya jumlah golput atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya paling tinggi berkisar 15 persen. Namun angka golput itu masih berpotensi naik seiring penambahan input data suara yang masuk ke KPU.

''Untuk angka partisipasi pemilih masih kami lakukan penghitungan sehingga untuk angka golput belum bisa disimpulkan,'' kata Ketua KPU Kabupaten Lebong, Yoki Setiawan, S.Sos.

Peluang golput naik masih terbuka lebar karena jumlah pemilih di lapangan belum terdata secara final.

Mulai dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hingga Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercatat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Rabu, 14 Februari 2024.

''Kalaupun nantinya naik, kami optimis angka golput tidak akan mencapai 20 persen. Tetapi untuk kepastiannya kita lihatlah nanti seperti apa hasil final penghitungan suara nanti,'' terang Yoki.

Dijelaskannya, dalam Pemilu 2019 angka partisipan masyarakat Kabupaten Lebong hanya 79 persen.

Artinya jika dibandingkan angka golput dalam Pemilu 2019, besar kemungkinan angka golput tahun ini sudah dapat dipastikan turun.

“Mudah-mudahan saja angka golput dalam Pemilu kali ini tidak melebihi Pemilu sebelumnya sehingga hasil pesta demokrasi lima tahunan ini benar-benar mengimplementasikan suara rakyat secara keseluruhan,” ungkap Yoki.

Perlu dipahami, tingginya angka golput sangat dipengaruhi selera pilih masyarakat.

Walaupun tidak bisa dipungkiri sikap apatis masyarakat terhadap politik yang lebih mendominasi tingginya angka golput dalam pelaksanan Pemilu selama ini.

angka golput di lebong tak sampai 20 persen                             tubei, koranrb.id - kendati angka pastinya baru akan diketahui pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara oleh komisi pemilihan umum (kpu), namun angka golongan putih (golput) di kabupaten lebong diyakini tak sampai 20 persen.
dari 81.682 daftar pemilih tetap (dpt) yang tercatat di kpu kabupaten lebong, sesuai jumlah suara sementara yang masuk sudah menembus angka 85 persen. 
artinya jumlah golput atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya paling tinggi berkisar 15 persen. namun angka golput itu masih berpotensi naik seiring penambahan input data suara yang masuk ke kpu. 
''untuk angka partisipasi pemilih masih kami lakukan penghitungan sehingga untuk angka golput belum bisa disimpulkan,'' kata ketua kpu kabupaten lebong, yoki setiawan, s.sos.
baca juga:mitos atau fakta di balik nama talang aur, desa di kabupaten empat lawang
peluang golput naik masih terbuka lebar karena jumlah pemilih di lapangan belum terdata secara final.
mulai dari daftar pemilih tambahan (dptb) hingga daftar pemilih khusus (dpk) yang tercatat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) rabu, 14 februari 2024. 
''kalaupun nantinya naik, kami optimis angka golput tidak akan mencapai 20 persen. tetapi untuk kepastiannya kita lihatlah nanti seperti apa hasil final penghitungan suara nanti,'' terang yoki. 
dijelaskannya, dalam pemilu 2019 angka partisipan masyarakat kabupaten lebong hanya 79 persen.
baca juga: dugaan pencemaran sungai gasan, limbah pt aip diuji ulang pasca pemilu
artinya jika dibandingkan angka golput dalam pemilu 2019, besar kemungkinan angka golput tahun ini sudah dapat dipastikan turun. 
“mudah-mudahan saja angka golput dalam pemilu kali ini tidak melebihi pemilu sebelumnya sehingga hasil pesta demokrasi lima tahunan ini benar-benar mengimplementasikan suara rakyat secara keseluruhan,” ungkap yoki.
perlu dipahami, tingginya angka golput sangat dipengaruhi selera pilih masyarakat.
walaupun tidak bisa dipungkiri sikap apatis masyarakat terhadap politik yang lebih mendominasi tingginya angka golput dalam pelaksanan pemilu selama ini. 
baca juga:ini jadwal pt pos kirim 360 ton beras gratis ke 36.068 keluarga di bengkulu utara
khusus untuk masyarakat yang terlanjur apatis terhadap politik atau tidak lagi peduli dengan urusan politik, sulit untuk menyadarkannya.
ketidakpedulian serta ketidakpercayaan masyarakat tersebut muncul karena mereka merasakan bahwa tidak ada dampak positif yang terjadi padanya setelah pemilihan. 
sementara, berita korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin serta wakil rakyat semakin meningkatkan apatis masyarakat terhadap para pejabat.
padahal, golput tidak akan menjadi solusi untuk  menyelesaikan masalah tersebut. 
baca juga:omzet pedagang di wisata kota tuo merosot tajam
justru dengan menggunakan hak pilih saat pemilu, maka masyarakat bisa memilih pemimpin berintegritas dan antikorupsi sehingga pemerintahan dapat dijalankan secara bersih, antikorupsi, adil dan merata. 
masyarakat harus bisa menciptakan pemerintahan yang berintegritas dengan berani menolak politik uang menjelang pemilu. 
dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari golput antara lain bisa menimbulkan gerakan radikal.
kelompok yang tidak menggunakan hak suara pada saat pemilu berpotensi menjadi kekuatan yang dapat melakukan “sabotase” atas program-program yang telah disusun oleh pemerintah yang dikomandoi oleh presiden terpilih.
baca juga:pleno kota arga makmur, potensi dua incumbent bertahan 
risiko ini dapat berupa pembelokan arah pembangunan, maupun berupa hambatan yang dapat memperlambat laju pembangunan.
apabila golput semakin berkembang, rakyat indonesia bisa mengalami krisis identitas. 
rakyat indonesia malah tidak akan menerapkan lagi yang namanya demokrasi di kehidupan.
padahal rakyat indonesia adalah rakyat demokrasi.
dampak buruk lain dari golput adalah dapat merugikan negara. pada saat melaksanakan pemilu, biaya yang dikeluarkan oleh negara tidaklah sedikit.
baca juga:dikeluhkan warga, tps liar tak pernah tuntas
pemerintah pasti akan mengeluarkan dana untuk mendapatkan kotak suara, dan juga kertas pemilu beratus juta lembar.
ditambah lagi dengan biaya distribusi dan biaya pendukung lainnya yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu.
jika masyarakat memutuskan untuk golput, sama halnya menyianyiakan semuanya sehingga bisa dianggap merugikan negara.
selain itu, golput juga akan memperbesar potensi manipulasi suara. saat seseorang tidak menggunakan hak pilih, berarti ada satu surat suara yang tidak terpakai.
baca juga:jalan inpres, 1 kabupaten diusulkan dapat satu link
tidak hanya sampai di situ, surat suara yang tidak terpakai akan membuka potensi terjadinya kecurangan.
dampak negatif dari golput lainnya adalah tidak terdukungnya program pemerintah, yang padahal program tersebut cukup efektif. hal ini karena kurangnya minat masyarakat.
tingkatan minat tadi juga turun karena adanya berbagai pihak yang memutuskan untuk golput. padahal, apabila mereka tidak golput, maka program pemerintah tadi sudah bisa berjalan dengan semestinya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan