Lelang Mess Pemkab Lebong Masih Tunggu Sertifikat

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Fazlul Rahman |

Minggu , 18 Feb 2024 - 22:59

TERKENDALA : Kabid Aset, BKD Kabupaten Lebong, Gundala, SE mengatakan rencana lelang Mess Pemkab Lebong di Bandung masih menunggu penerbitan sertifikat yang hilang. (FOTO: Muharista Delda/RB)--

Dalam hal ini Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang.

Termasuk penggunaan jasa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung untuk pelaksanaan lelangnya.

Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, kegiatan lelang Mess Pemkab Lebong di Kabupaten Bandung itu hanya dianggarkan Rp100 jutaan saja.

Anggaran itu sudah termasuk seluruh item kegiatan, mulai dari penerbitan sertifikat hingga proses lelang.

Diyakini dengan anggaran yang disiapkan itu tidak akan cukup membiayai seluruh item kegiatan lelang.

Namun untuk kekurangan anggarannya akan diusulkan Bidang Aset dalam perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2024.

Sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian yang dilakukan KJPP tahun 2023 berkisar Rp14,3 miliar.

''Namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung NJOP (nilai jual objek pajak, red) serta kondisi asetnya,'' ungkap Gundala.

Terpisah, Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, BKD Kabupaten Lebong, Monginsidi, S.Sos mengaku dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 penjualan Mess Pemkab Lebong di Bandung itu ditarget tembus Rp18 miliar.

Namun dalam prakteknya diharapkan bisa melampaui dari nilai yang telah ditargetkan.

Soalnya target PAD tahun 2024 ini mengalami kenaikan hingga 60 persen dari target tahun 2023.

Nilainya tembus Rp79 miliar dengan rincian sumbangsih terbesar dibebankan pada pos pendapatan lain-lain daerah yang sah senilai Rp36,6 miliar.

lelang mess pemkab lebong masih tunggu sertifikat                             tubei, koranrb.id - rencana pemerintah kabupaten (pemkab) lebong menjual aset tanah dan bangunan mess di kabupaten bandung, provinsi jawa barat tahun 2024 ini masih terkendala masalah sertifikat. 
sejauh ini pemkab lebong masih menunggu penerbitan ulang 4 sertifikat lahan yang diklaim tercecer alias hilang.
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong, erik rosadi, s.stp, m.si melalui kepala bidang (kabid) aset, gundala, se mengaku sudah koordinasi ke badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten bandung. 
''untuk proses penerbitan sertifikat baru, tetap harus atas nama pemilik pertama sesuai identitas yang tercatat pada sertifikat yang hilang,'' kata gundala.
baca juga:angka golput di lebong tak sampai 20 persen 
tidak dipungkirinya, proses yang harus dijalani cukup rumit.
antara lain pemkab lebong harus mencari pemilik lahan sesuai identitas yang tercatat dalam sertifikat lama yang hilang sebagai syarat utama pengajuan penerbitan ulang sertifikat yang baru. 
kendalanya tiga dari 4 pemilik lama lahan mess pemkab lebong itu diketahui sudah meninggal dunia.
mau tidak mau prosesnya harus menemui para ahli waris yang selanjutnya dibuatkan keterangan resmi bahwa tanah itu sudah dijual kepada pemkab lebong dan prosesnya harus di hadapan notaris.
baca juga:mitos atau fakta di balik nama talang aur, desa di kabupaten empat lawang
kalau sudah diterbitkan ulang sesuai identitas pemilik dalam sertifikat lama yang hilang, barulah dilakukan balik nama pada sertifikat baru atas nama pemkab lebong.
 ''artinya untuk sampai pada tahapan lelang, masih sangat banyak proses dan persyaratan yang harus dilengkapi,'' terang gundala. 
disentil apakah bisa mengejar lelangnya terlaksana tahun 2024 ini, gundala belum bisa memastikan.
mengingat sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.
baca juga:masuk musim tanam, stok pupuk subsidi petani terancam kurang di bengkulu utara
dalam hal ini kantor penilai jasa publik (kjpp) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang.
termasuk penggunaan jasa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bandung untuk pelaksanaan lelangnya.
sedangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2024, kegiatan lelang mess pemkab lebong di kabupaten bandung itu hanya dianggarkan rp100 jutaan saja.
 anggaran itu sudah termasuk seluruh item kegiatan, mulai dari penerbitan sertifikat hingga proses lelang. 
baca juga:ini jadwal pt pos kirim 360 ton beras gratis ke 36.068 keluarga di bengkulu utara
diyakini dengan anggaran yang disiapkan itu tidak akan cukup membiayai seluruh item kegiatan lelang.
namun untuk kekurangan anggarannya akan diusulkan bidang aset dalam perumusan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (rapbdp) 2024. 
sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian  yang dilakukan kjpp tahun 2023 berkisar rp14,3 miliar. 
''namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung njop (nilai jual objek pajak, red) serta kondisi asetnya,'' ungkap gundala. 
baca juga:omzet pedagang di wisata kota tuo merosot tajam
terpisah, kabid pendapatan dan bagi hasil, bkd kabupaten lebong, monginsidi, s.sos mengaku dalam struktur pendapatan asli daerah (pad) tahun 2024 penjualan mess pemkab lebong di bandung itu ditarget tembus rp18 miliar.
namun dalam prakteknya diharapkan bisa melampaui dari nilai yang telah ditargetkan. 
soalnya target pad tahun 2024 ini mengalami kenaikan hingga 60 persen dari target tahun 2023.
nilainya tembus rp79 miliar dengan rincian sumbangsih terbesar dibebankan pada pos pendapatan lain-lain daerah yang sah senilai rp36,6 miliar. 
baca juga:pleno kota arga makmur, potensi dua incumbent bertahan 
sementara penjualan aset daerah sendiri termasuk ke dalam pendapatan lain-lain daerah yang sah. 
''makanya besar harapan kami penjualan aset mess di bandung itu bisa mencapai target, akan lebih baik lagi kalau realisasinya bisa lebih dari yang ditargetkan,'' tukas monginsidi.
diketahui, aset mess pemkab lebong yang persisnya berlokasi di desa cimekar, kecamatan cileunyi itu berupa 5 unit gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektare. 
seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemilihan. sementara 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan pemkab lebog dengan dalih tercecer. 
baca juga:pleno kota arga makmur, potensi dua incumbent bertahan 
pada 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar. namun 15 kamar sudah dalam kondisi rusak berat. pembangunan mess pemda itu awalnya dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi warga lebong yang menempuh pendidikan tinggi di bandung. 
namun faktanya tidak ada warga lebong yang berminat menempatinya karena kondisinya yang tidak terawat.
bupati lebong, kopli ansori menargetkan aset mess itu harus segera dijual agar tidak lagi membebankan anggaran daerah hanya untuk kegiatan pemeliharaan. 
dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati uang hasil penjualan aset tak bergerak itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah di dekat rsud m yunus, kota bengkulu.
fasilitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat ketika ada keluarga yang menjalani pengobatan di kota bengkulu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan