Berkas Dua Tersangka Korupsi PNPM Dilengkapi, Ini yang Dilakukan Jaksa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 18 Feb 2024 - 23:02

PNPM:ejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) masih melakukan pemberkasan terkait kasus dugaan korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD). KASI INTEL KEJARI BENGKULU UTARA/RB --

“Menurut penyampaian klien saya uang Rp30 juta yang di maksud adalah hutang-piutang antara klien saya dengan terdakwa lainya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan buka semua cerita dan proses sebanarnya di persidangan,” tutur Sopian.

Untuk diketahui, AS selaku mantan Kepala Dinas PMD dan SA diduga makelar dalam perkara ini, ditetapkan tersangkan oleh Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Kaur pada 30 November 2023 lalu.

Sebelum ditetapkannya SA dan AS sebagai tersangka dalam perkara ini, Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Kaur telah memeriksa 45 saksi dan tiga orang ahli. Bertujuan untuk memperkuat dugaan kepada para terdakwa.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Kaur beberapa waktu lalu, diketahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan jasa tersebut mencapai Rp1,2 miliar.

Anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 Kecamatan di Kabupaten Kaur.

Diduga perkara ini bermula saat terdakwa SA diduga makelar meminta terdakwa AS agar bisa mendapatkan pengadaan jas.

Bertujuan agar, SA mendapat proyek pengadaan jas itu. Diduga SA menjanjikan kepada AS keuntungan sebesar Rp700 ribu per satu setel jas.

Diketahui satu setel jas tersebut di banderol dengan harga Rp 2,5 juta.

berkas dua tersangka korupsi pnpm dilengkapi, ini yang dilakukan jaksa                            bengkulu, koranrb.id – kejaksaan negeri bengkulu utara (bu) masih melakukan pemberkasan terkait kasus dugaan korupsi dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mpd).
jaksa kejaksaan negeri bengkulu utara sudah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana pnpm kecamatan air napal tersebut.
keduanya adalah mantan ketua unit pelaksana kegiatan (upk) pnpm air napal am dan mantan bendahara  berinisial h.
kejaksaan negeri bengkulu utara pradana probo setyarjo, se, sh, mh melalui kasi intel ekke widoto khahar, sh, mh menerangkan jika jaksa saat ini masih melengkapi berkas.
baca juga:ditabrak dari belakang, pelajar meninggal dunia, ini kronologisnya
baca juga: dugaan pencemaran sungai gasan, limbah pt aip diuji ulang pasca pemilu
jaksa melengkapi berkas dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam tahap penyidikan tersebut.
“kita melakukan pemeriksaan saksi termasuk ahli untuk melengkapi berkas tersebut agar membuktikan sangkaan kita pada kedua tersangka,” terangnya.
bukan hanya pihak-pihak yang terlibat seperti pengelola kegiatan pnpm, jaksa juga memeriksa seluruh orang yang namanya tercatat menerima program tersebut.
pnpm kecamatan air napal melaksanakan program simpan pinjam perempuan  (spp) yang dilakukan di setiap kelompok di masing-masing desa di kecamatan air napal.
baca juga:24 jam polda bengkulu terima 14 laporan, ini rinciannya
baca juga: residivis! tsk curanmor diringkus di tpi pulai baai, ada 4 motor diamankan, ini kronologisnya
“kita sudah menemukan bukti dan menguatkan dengan saksi-saksi terkait perkara tersebut, termasuk memeriksa ahli atas dugaan kasus korupsi pnpm tersebut,” terangnya.
sekadar mengetahui, jaksa sudah melakukan penahanan pada tersangka am dan h sejak sekitar satu bulan lalu.
berdasarkan hasil audit, keduanya disangka melakukan korupsi dana program pnpm yang dikelola mereka.
bahkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor kejaksaan tinggi bengkulu, ditemukan kerugian negara rp1,2 miliar dalam pelaksanaanya.
baca juga: pencuri sepeda di masjid ditangkap warga, ini kronologisnya
baca juga:rumah warga kandang dibobol, vespa hingga iphone dicuri, total kerugian capai rp55 juta
kerugian ini muncul dari dugaan terjadinya pinjaman atau peminjam dengan nama fiktif yang diduga dilakukan oleh kedua tersangka.
hal ini menyebabkan dana tersebut seolah-oleh mengalir pada peminjam, sedangkan setelah ditelusuri penyidik nama yang tercantum sebagai peminjam tidak ditemukan atau tidak meminjam dana koperasi tersebut. 
di tempat berbeda. perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana pengadaan jas desa tahun anggaran 2022 di dinas pemberdayaan masyarkat desa (pmd) kabupaten kaur berlanjut ke meja hijau persidangan.
perkara dugaan korupsi dana pengadaan jas desa ini menyeret dua terdakwa ke persidangan nantinya.
keduanya yakni, mantan kepala dinas pmd kaur, asdyarman serta sangkut yang diduga berperan sebagai makelar atau broker dalam perkara ini. 
berkas perkara kedua terdakwa sudah dilimpahkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, selasa 6 februari 2024 lalu. 
“sudah kita limpahkan ke pengadilan selasa lalu (6 februari 2024, red),” kata kepala kejari (kajari) kaur, muhamad yunus, sh, mh, melalui kasi pidana khusus (pidsus), bobby muhamad ali akbar, sh, mh, saat dikonfirmasi rb, kamis (15/2). 
dikatakan bobby, untuk sidang perdana kedua terdakwa di agendakan pada pekan depan, tepatnya pada kamis, 22 februari 2024 mendatang di pn tipikor bengkulu, dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
“dakwaan kita sudah siap. sidang perdana di agendakan minggu depan,” singkat bobby. 
sementara itu, penasehat hukum (ph) terdakwa mantan kepala dinas pmd, sopian siregar, sh, mkn mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerima surat dakwaan dari jpu. 
untuk itu, terang sopian semua perbuatan kliennya dalam surat dakwaan jpu harus dibuktikan di muka persidangan.
“menurut penyampaian klien saya uang rp30 juta yang di maksud adalah hutang-piutang antara klien saya dengan terdakwa lainya. untuk lebih jelasnya nanti kita akan buka semua cerita dan proses sebanarnya di persidangan,” tutur sopian. 
untuk diketahui, as selaku mantan kepala dinas pmd dan sa diduga makelar dalam perkara ini, ditetapkan tersangkan oleh penyidik tipikor satreskrim polres kaur pada 30 november 2023 lalu. 
sebelum ditetapkannya sa dan as sebagai tersangka dalam perkara ini, penyidik tipikor satreskrim polres kaur telah memeriksa 45 saksi dan tiga orang ahli. bertujuan untuk memperkuat dugaan kepada para terdakwa. 
dari hasil penyelidikan yang dilakukan satreskrim polres kaur beberapa waktu lalu, diketahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan jasa tersebut mencapai rp1,2 miliar. 
anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 kecamatan di kabupaten kaur. 
diduga perkara ini bermula saat terdakwa sa diduga makelar meminta terdakwa as agar bisa mendapatkan pengadaan jas. 
bertujuan agar, sa mendapat proyek pengadaan jas itu. diduga sa menjanjikan kepada as keuntungan sebesar rp700 ribu per satu setel jas. 
diketahui satu setel jas tersebut di banderol dengan harga rp 2,5 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan