28 Desa Terganjal, Pencairan Dana Desa 2024 Tahap I

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Senin , 19 Feb 2024 - 22:02

DANA DESA: Aktivitas di Dinas PMD Kepahiang, sejauh ini 28 desa masih terganjal melakukan pencairan dana desa tahap I tahun 2024. Foto: HERU/koranrb.id--

28 desa terganjal, pencairan dana desa 2024 tahap i                            kepahiang, koranrb.id - di tengah proses verifikasi pencairan dana desa 2024 tahap i di kabupaten kepahiang yang terus berjalan saat ini, setidaknya 28 desa masih terganjal.
dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten kepahiang meminta perangkat di 28 desa tersebut, segera memperbaiki berkas jika memang ingin pencairan dana desa tahap i ingin segera dilakukan. 
kepala dinas pmd kabupaten kepahiang, iwan zamzam kurniawan, sh, senin 19 februari 2024 menyampaikan, sejak awal tahun pihaknya sudah membuka keran pencairan dana desa 2024.
karena memang, sesuai regulasi desa bisa mencairkan dana desa 2024 sesegera mungkin. 
baca juga:anak bupati berpeluang rebut kursi ketua dprd kepahiang, ini caleg berpeluang isi waka i dan waka ii
“kalau belum lengkap syaratnya ya, harus diperbaiki. seperti hasil verifikasi yang kami lakukan terhadap 28 desa, memang masih perlu perbaikan," kata iwan. 
sejauh ini, pihaknya baru meloloskan 6 desa ke tahapan lebih lanjut untuk pencairan dana desa tahap i tahun 2024.
yakni desa pulo geto dan desa simpang kota bingin, serta desa batu ampar kecamatan merigi, desa cinta mandi dan desa pagar agung kecamatan bermani ilir, desa meranti jaya kecamatan ujan mas.
artinya, proses pencairan dana desa di 6 desa tahap i di atas tinggal menunggu waktu saja. dijelaskan, ada yang berbeda pada proses pencairan dana desa di tahun 2024 ini.
baca juga:ini prediksi sementara 35 calon anggota dprd kota bengkulu 
yakni, proses pencairan dana desa hanya dilakukan 2 tahap saja. khusus untuk desa dengan kategori desa mandiri, pada tahap i pencairan bisa dilakukan hingga 60 persen dan sisanya di tahap ii sebesar 40 persen. 
“kita persilahkan bagi perangkat desa yang merasa berkasnya sudah siap, segera ajukan pencairan dana desanya. jangan tunda-tunda lagi, selagi masih ada waktu ajukan segera," tambah iwan. 
diketahui, di ta 2024  pagu add di kabupaten kepahiang sebesar rp 47.413.927.100 dan dd sebesar rp 82.573.778.000.
jumlah add maupun dd tahun ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 lalu. yakni add mengalami kenaikan sebanyak rp5 miliar lebih dan dd naik rp 561 juta. 
baca juga:nasdem amankan satu kursi dpr ri dapil bengkulu 
dari data diperoleh, sebagian besar desa di kabupaten kepahiang mendapatkan dana desa di bawah rp1 miliar  hanya 9 desa dari 105 desa yang ada mendapatkan porsi dana desa 2024 di atas rp1 miliar.
tahun ini, pemerintah pusat menggelontorkan dd di kabupaten kepahiang mencapai rp82,57 miliar. besaran dana tersebut guna mengakomodir kebutuhan di 105 desa di kabupaten kepahiang. 
melihat besaran dana desa  yang diperoleh tahun ini buat kabupaten kepahiang, terus meningkat dari tahun ke tahun.
sebagai perbandingan, pada ta 2022 dd sebesar rp 78.223.781.000, kemudian ta 2023 menjadi rp 82.012.030.000. 
baca juga:caleg dprd kaur didominasi wajah baru, golkar rebut kursi ketua dprd
adapun pengelelolaan dana desa tahun ini di kabupaten kepahang, mulai menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) online.
tahap awal, 16 desa menerapkan pengelolaan dd dengan siskeudes. 
dengan siskeudes, mulai dari perencanaan dan pencairan, realisasi hingga pertanggungjawaban pengelolaan dana dana akan dilaporkan secara online.
bertahap kita terapkan, nantinya juga seluruh desa akan menerapkan siskeudes online.
baca juga:pembangunan diresmikan bupati mian, pasar modern purwodadi tuntas oktober, konsep pasar hijau, 825 kios 
dengan siskeudes, ada sejumlah keuntungan yang akan diperoleh pemerintah desa. diantaranya kemanan dataterjamin, lantaran datanya tersimpan di server dinas kominfo.
penyampaian informasinya pun dapat dilakukan secara otomatis, dapat dilakukan pengawasan dari jarak jauh, dan sejumlah manfaat lainnya.
perlu diketahui, penggunaan dd diantaranya untuk pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim.
seperti bantuan tunai langsung (blt) maksimal 25 persen dari total dd. sedangkan dd untuk operasional pemerintah desa maksimal hanya 3 persen, serta untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen. 
baca juga:pileg dprd mukomuko, 7 incumbent dan 18 wajah baru berpeluang duduk
yakni, wajib telah melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) 2024. tak bisa sembarangan, apbdes yang disusun mesti benar - benar sesuai dengan regulasi atau aturan yang telah ditetapkan.
misalnya,  untuk program ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pihak desa mesti jelas apa yang akan dikerjakan serta bentuk ketahanan pangannya apa.
bukan sekedar mencantumkan program, tanpa diketahui jenis programnya seperti apa. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 20 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan