TPS di 2 Kabupaten dan Kota PSU, 2 KPU Sidang Administrasi, Eko: Ada Dugaan Pelanggaran

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 20 Feb 2024 - 21:29

TPS di 2 Kabupaten dan Kota PSU, 2 KPU sidang administrasi, Eko: ada dugaan pelanggaran--Abdi/RB

“5 TPS itu di Mukomuko, Seluma dan Kota Bengkulu,” singkat Eko.

Eko juga menegaskan, akan menginstruksikan seperti Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Mukomuko serta Bawaslu Kota Bengkulu untuk memperketat pengawasan saat penyelenggaraan PSU.

“Untuk memperketat pengawasan terhadap PSU pada TPS di tempat mereka,” sampai Eko.

Eko menerangkan, dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikenal istilah pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa PSU diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya PSU.

Prosedur PSU diatur dalam, Pasal 373 ayat (2) mengatakan usul KPPS tersebut diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan'kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.

Selanjutnya pada Pasal 373 ayat (3) disebutkan bahwa PSU di rPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota

Serta, berdasarkan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, prosedur PSU di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau penyebab lainnya.

tps di 2 kabupaten dan kota psu, 2 kpu sidang administrasi, eko: ada dugaan pelanggaran                            koranrb.id – koordinator divisi penanganan dan pelanggaran (kordiv pp) badan pengawas pemilhan umum (bawaslu) provinsi bengkulu, eko sugianto m.si menyebut pemungutan suara ulang (psu)  akan dilaksanakan di  2 kabupaten yakni seluma dan mukomuko. psu juga dilakukan di kota bengkulu. 
seluma dan kota bengkulu dilaksanakan pada 22 februari 2024.
sementara mukomuko 24 februari 2024.
namun tidak semua tps di seluma, mukomuko dan kota bengkulu dilakukan psu.  
baca juga:hasil pleno kpu tetapkan tps 9 desa penarik psu, ini jadwalnya
baca juga:ada caleg bawa berkas pengaduan ke bawaslu, bakal psu? ini syaratnya
eko menerangkan selama pengawasan pihaknya mendapati sejumlah pelanggaran pemilu yakni 3 tps di kota bengkulu direkomendasikan melakukan psu.
bawaslu menemukan pemilih eksodus. 
sehingga direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang.
masing-masing di tps 06 kelurahan pekan sabtu, tps 16 kelurahan jalan gedang dan tps 4 cempaka permai. 
di mukomuko psu dilakukan di tps 9 desa penarik. bawaslu menemukan 58 surat suara sudah digunakan tetapi belum ditandatangi ketua kpps.
baca juga:kpu: kpps harus bekerja maksimal, upaya cegah psu
baca juga:gelar simulasi pemungutan suara, cegah terjadi penggelembungan suara dan psu
selanjutnya di seluma yakni tps 05 kelurahan napal. kabupaten seluma terdapat pemilih tidak terdaftar dpt dan dptb menggunakan hak pilih dengan ktp-el tidak sesuai alamat.
“5 tps itu di mukomuko, seluma dan kota bengkulu,” singkat eko.
eko juga menegaskan, akan menginstruksikan seperti bawaslu kabupaten seluma, bawaslu kabupaten mukomuko serta bawaslu kota bengkulu untuk memperketat pengawasan saat penyelenggaraan psu.
“untuk memperketat pengawasan terhadap psu pada tps di tempat mereka,” sampai eko.
baca juga:berhasil menang dengan suara terbanyak, elisa ermasari sampaikan ini 
baca juga:ini formasi 35 kursi dprd kota bengkulu, pan masih memimpin 
eko menerangkan, dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dikenal istilah pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
pemungutan suara ulang (psu) merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara (tps).
berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat (1) uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, psu di tps dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
baca juga:trik bermain golf: panduan lengkap untuk pemain pemula dan menengah
baca juga:cara merawat kucing ras bagi para pemula, jangan anggap sepele 
berdasarkan ketentuan pasal 373 ayat (1) uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa psu diusulkan oleh kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya psu.
prosedur psu diatur dalam, pasal 373 ayat (2) mengatakan usul kpps tersebut diteruskan kepada ppk dan selanjutnya diajukan'kepada kpu kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan. 
selanjutnya pada pasal 373 ayat (3) disebutkan bahwa psu di rps dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan kpu kabupaten/kota
serta, berdasarkan keputusan kpu no. 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, prosedur psu di tps yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau penyebab lainnya.
baca juga:jalur ekstrem gunung patah kabupaten kaur, rasakan surga alam tersembunyi
baca juga:ngeri! ini 8 mitos horor di indonesia paling legendaris, kamu pernah dengar?
sedangkan berdasarkan peraturan kpu nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum membagi psu menjadi dua kategori, yaitu rekomendasi pengawas pemilu yang kemudian diputuskan oleh kpu kabupaten/kota dan psu pasca putusan mahkamah konstitusi (mk) berdasarkan putusan mahkamah.
“itu semua diatur dalam undang  undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta pkpu nomor  3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum,” jelas eko.
eko juga menerangkan 2 kpu kabupaten akan memenuhi panggilan kpu provinsi bengkulu untuk melakukan sidang administrasi atas adanya dugaan pelanggaran.
yakni kpu mukomuko dan kpu kaur. 
eko mengungkapkan untuk kpu mukomuko dalam waktu dekat akan dilakukan sidang administrasi di kpu provinsi bengkulu.
sebab diduga adanya distribusi logistik tidak sesuai ketentuan. sehingga beberapa tps di kabupaten mukomuko mengalami kekurangan logistik. 
baca juga:bawaslu bengkulu tengah belum terima laporan pelanggaran dan kecurangan
baca juga:mobil dinas masuk jurang di liku sembilan bengkulu tengah, ini penyebabnya
kemudian, kpu kabupaten kaur terkait adanya salah satu jenis surat suara yang kurang di sejumlah tps sehingga pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 10 pagi dan selesai setengah 4 sore. 
“dua kpu kabupaten yaitu mukomuko dan kaur akan melakukan sidang administratif di kpu provinsi,” ungkap eko.
sebelumnya, anggota kpu provinsi bengkulu, sarjan efendi, se, m.ak menerangkan sebanyak 5 tps di wilayah bengkulu akan melakukan pemungutan suara ulang (psu) lantaran adanya kendala teknis dalam pemungutan suara pada 14 februari 2024 lalu. 
pemungutan suara ulang ini berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu. 
"ada 5 tps yang direkomendasi oleh bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang," ungkap sarjan di kantor kpu provinsi bengkulu. 
sarjan menyampaikan, psu pada kabupaten seluma dan kota bengkulu akan dilaksanakan pada 22 februari 2024. sementara, psu kabupaten mukomuko pada 24 februari 2024.
"pemungutan suara ulang ini untuk di kota bengkulu insya allah akan dilaksanakan 22 februari 2024. begitupun di kabupaten seluma pada 22 februari 2024. untuk kabupaten mukomuko informasi yang kami dapat akan dilaksanakan 24 februari 2024," ucap sarjan. 
sarjan menerangkan, dalam pemungutan suara ulang ini, sarjan menyebut tidak semua suara dilakukan pemilihan ulang. diantaranya untuk tps di kabupaten seluma hanya empat jenis surat suara. sedangkan untuk di kota bengkulu khusus untuk tps 6 pekan sabtu dilakukan terhadap tiga jenis surat suara yakni presiden, dpr ri dan dpd ri. 
lalu di tps 4 cempaka permai dilakukan terhadap 5 jenis pemilihan (semua) dan untuk tps 16 jalan gedang kecamatan gading cempaka hanya satu jenis pemilihan yaitu presiden. 
"untuk mukomuko sama seperti kabupaten semua yakni 4 jenis pemilihan," sampai sarjan. 
sarjan menyebutkan, penyebab terjadinya psu tersebut akibat adanya daftar pemilih khusus (dpk) yang ikut melakukan pemilihan/pencoblosan tidak sesuai dengan domisili yang ada di ktp elektronik. 
"penyebabnya, informasi yang kami dapat dari bawaslu berkenaan dengan orang yang ktp luar alamat domisili tps tapi memilih di tps itu. karena dpk itu hanya bisa memilih sesuai dengan alamat ktp elektroniknya," tuturnya. 
dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pemungutan suara ulang tersebut, sarjan menyebut khusus untuk daftar pemilih akan diberitahukan kembali kepada dpt (daftar pemilih tetap), dptb (daftar pemilih tambahan) dan dpk (daftar pemilih khusus). 
"untuk dpk yang betul-betul berdomisili di tps akan kita undang kembali, sedangkan dpk yang salah persepsi kemarin tidak kita undang kembali," tegasnya. 
sementara itu, untuk petugas tps yang akan melakukan pemungutan suara ulang masih sama seperti petugas yang melakukan pemungutan suara pada 14 februari 2024 lalu. 
"untuk petugas tps kita tetap pakai (petugas 14 februari 2024)," tutup sarjan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 21 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan