56 PNS Pensiun, Tahun 2024 Semakin Kekurangan Pegawai

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 21 Feb 2024 - 00:09

BERKURANG : Tahun 2024 ini 56 PNS di lingkungan Pemkab Lebong masuk pensiun sehingga kembali berkurang. Foto: Muharista Delda/RB --

TUBEI, KORANRB.ID – Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong akan semakin berkurang. Soalnya tahun

2024 ini terdata 56 PNS bakal pensiun.

Para PNS yang terdata memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) sesuai batas usia pegawai itu didominasi tenaga guru.

''Beberapa PNS lainnya adalah fungsional tenaga kesehatan dan struktural,'' ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Dari jumlah PNS yang terdata MPP itu, 23 diantaranya sudah mulai diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong.

Jika tidak ada kendala, terhitung bulan April sudah turun Surat Keputusan (SK) pensiunnya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk yang belum terproses di periode bulan April, akan diusulkan pensiunnya secara bertahap dengan limit Mei hingga Desember.

''Kami harap dengan pengurangan tenaga PNS karena pensiun itu, pemerintah pusat ke depan bisa menambah kuota ASN (aparatur sipil negara, red) untuk Kabupaten Lebong,'' terang Mustarani.

Baik untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kebutuhan yang diusulkan Pemkab Lebong. Soalnya sampai saat ini Pemkab Lebong masih kelurangan 2 ribuan tenaga pegawai.

Alhasil untuk mengakali kekurangan tenaga PNS itu, tahun 2024 ini Pemkab Lebong masih memberdayakan Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) dengan jumlah lebih 1.500 orang.

Mengingat kuota PPPK yang direkrut sejak 2022 belum memenuhi kebutuhan tenaga pegawai di Pemkab Lebong sesuai analisa jabatan (anjab) Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Kabupaten Lebong.

56 pns pensiun, tahun 2024 semakin kekurangan pegawai                            tubei, koranrb.id – jumlah pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong akan semakin berkurang. soalnya tahun
2024 ini terdata 56 pns bakal pensiun. 
para pns yang terdata memasuki masa persiapan pensiun (mpp) sesuai batas usia pegawai itu didominasi tenaga guru.
''beberapa pns lainnya adalah fungsional tenaga kesehatan dan struktural,'' ujar sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si. 
baca juga:anggaran menipis, dinsos khawatir usai pemilu jumlah odgj bertambah 
baca juga:2.250 perangkat desa belum gajian, tidak dibayar sejak januari 2024
dari jumlah pns yang terdata mpp itu, 23 diantaranya sudah mulai diproses oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong. 
jika tidak ada kendala, terhitung bulan april sudah turun surat keputusan (sk) pensiunnya dari badan kepegawaian negara (bkn). 
untuk yang belum terproses di periode bulan april, akan diusulkan pensiunnya secara bertahap dengan limit mei hingga desember.
 ''kami harap dengan pengurangan tenaga pns karena pensiun itu, pemerintah pusat ke depan bisa menambah kuota asn (aparatur sipil negara, red) untuk kabupaten lebong,'' terang mustarani.
baca juga:wajah-wajah baru mendominasi dprd mukomuko, data mereka berikut
baik untuk perekrutan calon pegawai negeri sipil (cpns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) sesuai kebutuhan yang diusulkan pemkab lebong. soalnya sampai saat ini pemkab lebong masih kelurangan 2 ribuan tenaga pegawai.
alhasil untuk mengakali kekurangan tenaga pns itu, tahun 2024 ini pemkab lebong masih memberdayakan tenaga harian lepas terdaftar (thlt) dengan jumlah lebih 1.500 orang. 
mengingat kuota pppk yang direkrut sejak 2022 belum memenuhi kebutuhan tenaga pegawai di pemkab lebong sesuai analisa jabatan (anjab) bagian organisasi tata laksana (ortala) sekretariat kabupaten lebong.
sementara pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong, benny kodratullah, mm mengatakan, jumlah pns di lingkungan pemkab lebong saat ini tercatat 2.243 orang. sementara untuk pppk tercatat sekitar 700an orang. 
namun jumlah pns yang dimiliki pemkab lebong masih jauh dari kebutuhan ideal yang setidaknya mencapai 5 ribuan orang. 
makanya pemkab lebong belum bisa meniadakan tenaga pegawai berstatus honorer yang sesuai kebijakan pusat harus benar-benar diakhiri per tutup tahun pada desember 2024.
baca juga:vonis 5 tahun aipda sa, ayah korban: mana mungkin saya puas 
tetapi para thlt yang dibolehkan direkrut oleh pemerintah daeeah sesuai kebijakan pusat adalah para tenaga honorer yang terdaftar dalam data base bkn.
''artinya tidak boleh ada penambahan baru karena ke depannya para tenaga honorer itu akan diangkat sebagai pppk secara bertahap,'' ungkap benny.
untuk diketahui, sepanjang tahun 2023 terdapat 74 pns di lingkungan pemkab lebong yang telah dipensiunkan. meliputi 37 tenaga guru dan 25 tenaga teknis. termasuk 2 tenaga kesehatan serta 10 pensiun janda duda. 
sekadar mengingatkan, terhitung tahun 2023 terdapat beberapa ketentuan batas usia pensiun untuk pns yang harus diperhatikan. batas usia pensiun pns pada tahun 2023 tidak lagi 56 tahun seperti sebelumnya. 
perlu diingat bahwa batas usia pensiun pns pada tahun 2023 berbeda-beda tergantung pada jabatan dan golongan. 
oleh karena itu, pns yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2023 harus memperhatikan ketentuan batas usia pensiun yang berlaku dan mempersiapkan diri dengan baik. 
selain itu, pns juga disarankan untuk mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh instansi terkait untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. 
perubahan nomenklatur itu sedikit banyak juga berpengaruh pada aturan batas usia pensiun asn. 
sedangkan jika mengacu kepada surat kepala bkn nomor: k.26-30/v.119-2/99 tertanggal 3 oktober 2017, maka batas usia pensiun ditentukan berdasarkan fungsi dan jabatan yang diemban masing-masing pns.
batas usia pensiun pns pada tahun 2023 berbeda-beda tergantung pada jabatan dan golongan. 
batas usia pensiun pns pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan adalah 58 tahun.
sedangkan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya adalah 60 tahun. pns yang menduduki jabatan pejabat fungsional ahli utama adalah 65 tahun.
batas usia pensiun pns yang menduduki jabatan fungsional (jf) yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. 
pns yang berusia di atas 60 tahun dan sedang menduduki jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya tetap 65 tahun.
sedangkan pns yang berusia di atas 58 tahun dan sedang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan fungsional penyedia, batas usia pensiunnya tetap 60 tahun.