Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket

Reporter: jawapos |

Editor: jawapos |

Jumat , 23 Feb 2024 - 23:02

Nasdem: Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu --(IG @official_nasdem)

"Kalau ada perselisihan terhadap hasil pemilu, MK sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini," ujarnya.

Oleh karenanya, Idham berharap, sebagai negara demokrasi yang besar, semua pihak mengikuti ketentuan yang sudah diatur.

Apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu, adalah berkepastian hukum.

"Saya ingin mengajak kepada semua pihak agar mari kembali pada UU pemilu," imbuhnya.

Soal hak angket yang disuarakan oleh calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Mahfud menyatakan bahwa itu bukan urusan capres dan cawapres. Menurut dia, hak angket menjadi urusan partai politik (parpol).

”Apakah partai itu menggertak apa nggak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga.

Maka saya ndak ikut-ikut di urusan partai,” ujarnya.

Dia pun menyebut, parpol tidak wajib koordinasi dengan capres dan cawapres untuk mengajukan hak angket.

Menurut Mahfud, urusan capres dan cawapres hanya yang terkait dengan pilpres.

”Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai.

Mau apa ndak, kalau ndak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu,” jelas dia.

Ketimbang ikut mengomentari soal hak angket dan hak interpelasi, Mahfud lebih ingin fokus menunggu hasil penghitungan suara oleh KPU.

koalisi perubahan siap dukung hak angket                            jakarta, koranrb.id – wacana pengguliran hak angket dpr untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu semakin kencang. kamis (22/2), tiga partai koalisi perubahan menyatakan siap bersama pdi perjuangan (pdip) untuk menggulirkan hak tersebut.
mereka tinggal menunggu tindak lanjut pdi-p sebagai partai terbesar di dpr. 
sekjen partai nasdem hermawi taslim mengatakan, tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan (nasdem, pkb, pks) punya semangat yang sama. 
yakni menggulirkan hak angket dpr sebagaimana disampaikan capres nomor urut 1 anies baswedan beberapa waktu lalu. 
baca juga:pasca gelar diskusi tentang kelestarian hayati, badan karantina akan menemui gubernur bengkulu
”posisi kami (tiga partai koalisi perubahan, red), data sudah siap,” ujarnya di nasdem tower.
hermawi menegaskan, dukungan terhadap wacana hak angket itu merupakan sikap menginginkan kebenaran.
 menurutnya, pihaknya akan bersekutu dengan siapa pun yang memiliki itikad baik menegakan kebenaran dan keadilan. terlebih, inisiator hak angket tersebut bukan orang sembarangan. 
”ganjar, kader terbaik (pdi-p), capres partai terbesar di indonesia. jadi kita anggap ini serius,” ujarnya.
baca juga:12 kecamatan selesai pleno, sam dan sukaraja minggu
hal tersebut diamin dua sekjen partai koalisi perubahan yang lain. yakni pkb dan pks.
sekjen pkb hasanuddin wahid menyatakan pihaknya saat ini menunggu langkah pdi-p. 
itu menyusul wacana pengguliran hak angket kali pertama diinisiasi ganjar pranowo, capres yang diusung pdi-p. ”kita tunggu langkah dari pdi-p seperti apa,” ungkapnya. 
sekjen pks aboe bakar al-habsy menambahkan, pihaknya sangat mendukung inisiatif hak angket dpr.
baca juga: pasca pemilu, rumah sakit kesehatan jiwa soeprapto terima 7 pasien, ada pasien caleg? ini penjelasannya 
pihaknya juga siap mengawal dan menguliti secara detail masalah penyelenggaraan pemilu yang terjadi.
 ”kita dengar banyak sekali keluhan-keluhan kecurangan (pemilu, red),” ujar anggota dpr fraksi pks yang duduk di komisi iii tersebut. 
hasanuddin menambahkan, saat ini partai koalisi perubahan masih mengikuti dengan cermat seluruh tahapan penghitungan suara. 
selain itu, tiga partai koalisi pengusung anies-muhaimin itu juga terus mengumpulkan dan memverifikasi seluruh data yang diperlukan untuk menguatkan dugaan kecurangan. 
baca juga:logistik psu selesai didistribuskan, kpu minta 278 pemilih gunakan hak suara
”rekapitulasi (penghitungan suara, red) manualnya yang kita tunggu,” terangnya.
anggota dpr ri dari fraksi partai golkar muhammad sarmuji mengatakan, hak angket itu diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
 "bukan untuk kepentingan orang per orang," terang sarmuji kepada jawa pos kemarin. 
menurutnya, pemilu 2024 sudah selesai dan rakyat sudah memberikan keputusan. 
baca juga:pemerintah kabupaten rejang lebong lirik potensi budidaya durian, ini yang akan dilakukan
dia menegaskan bahwa yang diperlukan bukan hak angket, tapi jiwa besar mereka yang berkontestasi dalam menyikapi hasil pesta demokrasi lima tahunan itu.
ketua dpd partai golkar jawa timur itu menegaskan, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (kpu) yang independen. 
"komisi yang dipilih oleh dpr sendiri. lalu apa urgensinya hak angket,?" bebernya.
sarmuji mengatakan, pasangan ganjar-mahfud sebaiknya legowo menerima hasil pemilu 2024.
baca juga:2 jurusan nakes ini diyakini mampu turunkan stunting di seluma
sebab, selama pihak yang berkontestasi tidak legowo, maka sampai ke pengadilan yang paling adil pun tidak akan memuaskan. 
"jadi ya sudahlah, nggak perlu ngadi - ngadi," tegasnya. 
sementara itu, sekretaris tim kampanye nasional prabowo gibran nusron wahid menilai usulan angket merupakan hak siapa pun. 
namun dia menilai usulan itu berlebihan jika dilakukan atas nama kecurangan pemilu.
baca juga:bus csh 88 ditenggarai jadi biang kerok, truk hantam 3 rumah, ini daftar korbannya
"nanti kalau ada hak angket, di boyolali malah ketahuan semua yang melakukan kecurangan siapa nanti kalau seperti itu. saya kira itu berlebihan," ujarnya.
meski demikian, nusron menilai upaya itu wajar dilakukan pihak-pihak yang kalah.
dalam politik selalu ada rumus, yang kalah selalu mengatakan kpu curang, bawaslu tidak tegas. 
"kata pak mahfud begitu kan," tuturnya.
komisi pemilihan umum (kpu) juga mengomentari wacana pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. 
baca juga:krisis obat berakhir, kini rsud mukomuko tak bisa layani rontgen 
komisioner kpu idham holik mengatakan, dari sisi regulasi, uu 7 tahun 2017 telah mendesain penyelesaian berkaitan dengan pemilu.
penanganan itu tidak melalui angket, melainkan di kelembagaan badan pengawas pemilu (bawaslu) dan mahkamah konstitusi (mk). 
terhadap dugaan pelanggaran administrasi, ada mekanisme di bawaslu yang menangani. 
"kalau ada perselisihan terhadap hasil pemilu, mk sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini," ujarnya.
baca juga:pemprov perbaiki 3 titik jalan ambles di lebong tahun ini
oleh karenanya, idham berharap, sebagai negara demokrasi yang besar, semua pihak mengikuti ketentuan yang sudah diatur.
 apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu, adalah berkepastian hukum.
"saya ingin mengajak kepada semua pihak agar mari kembali pada uu pemilu," imbuhnya.
soal hak angket yang disuarakan oleh calon presiden (capres) nomor urut 03 ganjar pranowo, mahfud menyatakan bahwa itu bukan urusan capres dan cawapres. menurut dia, hak angket menjadi urusan partai politik (parpol).
baca juga:proyeksi surplus 2025, hilirisasi dan sektor jasa dongkrak neraca perdagangan 
 ”apakah partai itu menggertak apa nggak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga.
maka saya ndak ikut-ikut di urusan partai,” ujarnya. 
dia pun menyebut, parpol tidak wajib koordinasi dengan capres dan cawapres untuk mengajukan hak angket. 
menurut mahfud, urusan capres dan cawapres hanya yang terkait dengan pilpres.
baca juga:epson gandeng 7 desainer asean fashion designers showcase, salah satunya dari indonesia
  ”saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai.
mau apa ndak, kalau ndak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu,” jelas dia. 
ketimbang ikut mengomentari soal hak angket dan hak interpelasi, mahfud lebih ingin fokus menunggu hasil penghitungan suara oleh kpu.
 ”sampai ada ketokan terakhir dari kpu, ini yang sah, sudah,” tambahnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 24 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan