Kewaspadaan Maksimal, Bawaslu Kawal Ketat Pleno Tingkat KPU Kabupaten/Kota di Bengkulu

kewaspadaan maksimal, bawaslu kawal ketat pleno tingkat kpu kabupaten/kota di bengkulu koranrb.id - bawaslu provinsi bengkulu menyuarakan pentingnya pengawasan ketat terhadap pleno di tingkat kpu kabupaten/kota di provinsi bengkulu. mereka menegaskan perlunya kewaspadaan maksimal untuk memastikan transparansi dan integritas proses penghitungan suara. ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.  "kami mengajak bawaslu kabupaten/kota di bengkulu untuk mengawal pleno kpu dengan sangat ketat guna mencegah potensi pelanggaran atau ketidaktransparan," ujar fahamsyah. baca juga:angket bisa diproses bersama sengketa di bawaslu dan mk, ini pendapat pakar hukum tata negara baca juga:4 manfaat tanaman hijau di ruangan rumah, bisa berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental fahamsyah menjelaskan, bawaslu provinsi bengkulu juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada bawaslu tingkat kabupaten/kota dalam menjalankan tugas pengawasannya.  tambah fahmasyah, bawaslu kabupaten/kota harus menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. “ini sudah jadi komitmen kami bawaslu provinsi bengkulu, namun kerja sama tentunya jauh lebih penting antar pengawas,” ucap fahamsyah. fahamsyah menyebutkan pihaknya akan dikerahkan secara maksimal untuk memastikan setiap tahapan pleno kpu diikuti dengan cermat dan sesuai prosedur. bawaslu mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut untuk bekerja dengan transparansi dan tanggung jawab. baca juga:dipastikan meninggal dunia, evakuasi warga kaur hanyut berlangsung dramatis baca juga:kisah nabi adam as dan wasiatnya sebelum meninggal dunia semua pihak diharapkan dapat bekerja sama demi suksesnya penyelenggaraan pemilu demokratis dan dapat dipercaya oleh masyarakat.  bawaslu provinsi bengkulu berharap agar upaya ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di bengkulu. “kita akan mengerahkan seluruh elemen pengawas, mulai dari bawaslu, panwascam serta pkd nantinya, beberapa daerah sudah melakukan pleno tingkat kecamatan, dan sebentar lagi usai,” kata fahamsyah. sementara itu, koordinator divisi penanganan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto mengungkapkan apabila ada temuan pelanggaran saat penyelenggaraan pleno. maka, bawaslu akan memproses temuan tersebut. baca juga:kenali 10 jenis dan manfaat pisang untuk kesehatan tubuh, salah satunya mengandung antioksidan baca juga:berikut 10 manfaat kesehatan jika berpuasa menurut eko, potensi pelanggaran dapat terjadi dimanapun serta kapanpun. walaupun, biasanya penyelenggaraan pleno dilakukan ditiap kantor kpu kabupaten/kota se provinsi bengkulu. “kita akan tetap awasi, potensi pelanggaran bisa terjadi kapanpun dan dimanapun oleh oknum yang tak bertanggungjawab,” jelas eko. eko menekankan, saksi dari setiap peserta pemilu, baik pilpres, dpd ri, dpr ri, dprd provinsi bengkulu maupun dprd kabupaten/kota. diharapkan, untuk mengawasi perolehan suara yang telah didapati selama pleno di tingkat kecamatan. “perolehan itu diawasi, disampaing itu saksi harus tetat melakukan pengawasan, hingga ditetapkan siapa yang menang dan kalah nantinya,” ucap eko. baca juga:harapan 3 ganda campuran indonesia di german open baca juga:bayer leverkusen kembali ukir rekor usai taklukkan mainz di bagian lain eko sugianto menyampaikan bahwa seluruh laporan yang masuk pada bawaslu provinsi bengkulu akan tetaap ditindaklanjuti. “adapun temuan pelanggaran yang telah masuk pada kami tentu tetap akan berjalan prosesnya, kami akan telusuri,” ucap eko. eko menegaskan, komitmennya untuk tetap profesional dalam menangani temuan dan laporan terkait pelanggaran kampanye menjelang pemilihan.  meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, bawaslu provinsi bengkulu memastikan bahwa seluruh proses penanganan akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku. baca juga:88 kasus dbd di seluma, 2 meninggal dunia penyakit lain menyertai baca juga:pencarian korban hanyut masih nihil, ini kendala basarnas "kami menghargai partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran kampanye. setiap laporan akan tetap diproses secara teliti dan objektif sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan," kata eko. eko mengungkapkan, walaupun dihadapkan pada situasi yang serba dinamis, bawaslu bengkulu menegaskan bahwa tanggung jawab mereka adalah menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan.  masyarakat diharapkan tetap mempercayai dan mendukung upaya bawaslu dalam menciptakan pemilihan yang bersih dan berintegritas di provinsi bengkulu. “kita tetap yakin, sduah jadi tugas kita untuk memproses itu, bersama masyarakat tentunya untuk ikut mengawasi,” ujar eko. eko mencatat, temuan selama pelaksanaan kegiatan kampanye yang telah diawasi oleh jajaran pengawas pemilu se-provinsi bengkulu, yang dimulai pada tanggal 28 november 2023 sampai pada awal februari 2024.  pihaknya mencatat, dua pelanggaran pemilu yang masuk kategori dugaan pidana, dua dugaan netralitas asn/peraturan perundang-undangan lainnya kemudian tiga masih ditemukannya beberapa pelanggaran adminstrasi oleh panwas kecamatan. “terdapat dua dugaan pidana, dua dugaan netralitas asn dan terakhir tiga pelanggaran administratif,” sampai eko. eko menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan yang terdapat dugaan pelanggaran yang ditangani oleh jajaran bawaslu se-provinsi bengkulu adapun, dugaan pidana kasus, pada saat pembagian kendaraan (motor) untuk kades, diduga diikuti dengan ajakan untuk mendukung salah satu calon pada pemilu 2024.  kemudian, dugaan pembagian bahan kampanye (minyak goreng) oleh salah satu peserta pemilu. “oknum kades diduga berkampanye dalam bentuk bagi – bagi kendaraan motor, kemudian bagi – bagi bahan kampanye salahi aturan yaitu berupa minyak goreng,” ucap eko. tambah eko, kemudian dugaan netralitas asn yang melanggarar peraturan perundang-undangan lainnya  seperti, asn menjadi pengurus/anggota partai politik. asn/honorer memberikan dukungan kepada peserta pemilu.   “itu dua melanggar peraturan lain, yaitu terkait netralitas asn, ada yang terdaftar di parpol ada juga yang secara terang mendukung caleg,” ujar eko. sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah memastikan seluruh tindak pelanggaran yang telah diproses atau baru dilaporkan, itu akan tetap di proses sebagaimana mestinya.  hal tersebut, lantaran sudah jadi tanggungjawab serta komitmen mereka selaku badan pengawas pemilu di provinsi bengkulu. “kita pastikan setiap tindak pelanggaran akan diproses sesuai tahapan penanganan pelanggaran, baik yang sudah jalan ataupun tidak,” tegas fahamsyah. (**)   

Tag

• # pleno
• # bawaslu
• # pemilu
• # kpu
• # bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•