Jangan Asal Kejar Tayang Lelang, Pastikan Jejak Rekam Kontraktor

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Minggu , 25 Feb 2024 - 23:36

AWAS : BLP Kabupaten Lebong diminta jangan asal kejar tayang dalam proses lelang kegiatan fisik tahun 2024.--Muharista Delda/RB

jangan asal kejar tayang lelang, pastikan jejak rekam kontraktor                            tubei, koranrb.id - anggota dprd kabupaten lebong, wilyan bachtiar, s.ip mengingatkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong lebih teliti dalam menentukan perusahaan atau kontraktor pelaksana kegiatan fisik di kabupaten lebong tahun 2024 ini. 
jangan sampai teknis lelang kegiatan fisik asal kejar tayang sehingga realisasinya jatuh ke tangan kontraktor yang tidak berpengalaman atau punya jejak rekam buruk. 
‘’kami harap blp (badan layanan pengadaan, red) tidak hanya mengejar waktu dalam pelaksanaan lelang kegiatan fisik. tetapi yang harus lebih diperhatikan adalah kualitas rekanan pelaksana yang telah ditunjuk sesuai hasil pelaksanaan lelang kegiatan fisik,'' kata wilyan.
artinya proses lelang kegiatan fisik yang akan dijalankan tahun 2024 ini haras benar-benar mengedepankan asas profesional.
baca juga:tp sriwijaya dapat hibah rp200 juta dari pemprov bengkulu
melalui proses lelang yang profesional, diharapnya  perusahaan dan kontraktor yang ditetapkan untuk mengerjakan kegiatan fisik di lebong adalah pihak yang benar-benar memiliki pengalaman dan kualitas kerja yang baik. 
‘’bukan kontraktor amatiran yang asal dalam menjalankan pekerjaannya sehingga berujung timbulnya permasalahan hukum karena pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan. 
makanya pemkab lebong harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan proses lelang kegiatan fisik,’’ terang wilyan.
sementara kepala bagian layanan pengadaan, sekretariat kabupaten lebong, eldi satria, st memastikan tidak akan menerima berkas lelang kegiatan fisik dari perusahaan yang masuk daftar hitam.
baca juga:pilbup lebong, pan bisa usung sendiri paslon 
namun sepanjang tahun 2023 tidak ada satupun pengajuan blacklist terhadap rekanan pelaksana kegiatan fisik yang disampaikan organisasi perangkat daerah (opd). 
‘’artinya seluruh perusahaan atau kontraktor yang melaksanakan kegiatan fisik di kabupaten lebong tahun 2023 bisa mengikuti proses lelang kegiatan fisik pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemkab lebong tahun 2024,’’ tukas eldi.
diakuinya, sepanjang tahun 2023 blp kabupaten lebong berhasil menyelesaikan 62 paket lelang kegiatan fisik dengan kontrak mencapai rp73 miliar. 
melalui proses lelang itu, blp berhasil melakukan penghematan anggaran hingga rp2 miliar lebih. 
baca juga:14 tahun rs tiara sella, tingkatkan pelayanan dan peduli pendidikan
terpisah, bupati lebong, kopli ansori meminta proses lelang pengadaan barang dan jasa tahun 2024 ini harus dipercepat dari tahun-tahun sebelumnya. 
diharapnya untuk proses lelangnya sudah dapat diselesaikan paling lambat di triwulan pertama.
‘’dangan harapan masuk triwulan kedua sudah teken kontrak dan kegiatan fisiknya sudah bisa dimulai. tetapi bukan berarti blp hanya diminta fokus mengejar waktu penyelesaiannya saja, implementasinya tetap harus mengedepankan kualitas pekerjaan,’’ ungkap kopli. 
itu artinya dalam penentuan pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan fisiknya, semua jejak rekamnya harus benar-benar terukur. 
baca juga:pemprov kantongi izin kasn, pejabat segera dirotasi
jangan sampai ada perusahaan yang sudah diblacklist, namun lolos dalam pelaksanaan lelang kegiatan fisik di blp kabupaten lebong. 
dijelaskannya, tujuan utama proses lelang yang profesional adalah ditunjuknya rekanan pelaksana kegiatan fisik di kabupaten lebong yang profesional juga.
ia tidak mau mendengar ada kegiatan fisik tahun 2024 yang tidak selesai karena kontraktornya bermasalah. 
‘’artinya untuk rekanan yang jejak rekamnya tidak bagus, baik yang kerjanya lambat maupun yang kerja asal-asalan sehingga hasilnya tidak maksimal, jangan lagi dipakai,'' tegas bupati.
baca juga:peringati 2 abad traktat london, tour de bencoolen bakal diikuti lintas negara
keberhasilan pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika rekanan pelaksananya sendiri tidak berkomitmen atau tidak mendukung program pemerintah. 
sudah banyak contoh pekerjaan fisik tidak selesai sehingga meninggalkan permasalahan lantaran tidak ada komitmen dari rekanan pelaksana menjalankan tugasnya dengan maksimal. 
sementara kepada opd teknis pelaksana kegiatan fisik, dimintanya terus melakukan pengawasan. 
tidak hanya soal waktu, fisik pekerjaan juga harus benar-benar dipastikan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. 
baca juga:resmikan gedung gic, gubernur: kehadiran hmi menjadi penyeimbang
jika hasil pekerjaannya tidak sesuai kontrak, opd pelaksana kegiatan dimintanya tidak menerima pekerjaan. 
tidak hanya itu, opd bersangkutan juga harus mengusulkan blacklist terhadap perusahaan yang tidak becus dalam bekerja. 
di sisi lain kopli juga meminta pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu maupun balai kementerian yang melaksanakan kegiatan fisik di kabupaten lebong, benar-benar aktif dalam melakukan pengawasan. 
tujuannya agar seluruh pekerjaan fisik di kabupaten lebong dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat. 
baca juga:akhirnya, lahan tempat pemakaman umum warga danau nibung diakomodir
antara lain untuk kegiatan pemeliharaan jalan provinsi atau peningkatan sistem irigasi yang ada di kabupaten lebong. 
jangan sampai prosesnya lambat karena memang cara kerja rekanan pelaksananya yang sering menunda-nunda pekerjaan tidak terpantau akibat kurang maksimalnya pengawasan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan