Akhir Triwulan, Pemkab Lebong Evaluasi Kinerja Seluruh PNS

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Minggu , 03 Mar 2024 - 22:55

PRIORITAS: Sesuai instruksi bupati yang diterbitkan sejak 2023, kinerja PNS di lingkungan Pemkab Lebong harus dievaluasi setiap tiga bulan-- Muharista Delda/RB

Sedangkan untuk pola distribusi kinerja pegawai digunakan sebagai pertimbangan Pejabat Penilai Kinerja (PPK) dalam menentukan predikat kinerja pegawai.

Jika capaian kinerja organisasi istimewa, maka idealnya sebagian besar pegawai mendapatkan predikat kinerja sangat baik.

Namun tidak menutup kemungkinan di dalam pola distribusi kinerja pegawai itu didapati yang hasilnya di bawah itu, misalnya pegawai yang berpredikat kinerja baik, butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang.

Terakhir, dalam menetapkan rating kinerja pegawai ada tiga langkah yang harus dilakukan PPK.

Antara lain menetapkan rating hasil kerja pegawai, menetapkan rating perilaku kerja pegawai dan menetapkan predikat kinerja pegawai.

Setelah melakukan evaluasi kinerja pegawai, PPK melakukan pelaporan kinerja pegawai yang dilakukan dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja pegawai secara periodik dan tahunan.

akhir triwulan, pemkab lebong evaluasi kinerja seluruh pns                             tubei, koranrb.id - setiap pegawai negeri sipil (pns) yang mengabdi di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong dituntut lebih maksimal lagi dalam bekerja karena pemkab lebong akan melaksanakan evaluasi kinerja pns setiap triwulan. 
''sesuai instruksi bupati yang diterbitkan sejak 2023, kinerja pns harus dievaluasi setiap tiga bulan,'' ujar pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong, benny kodrarullah, mm.
pelaksanaan evaluasi kinerja pns akan dilakukan secara langsung oleh bkpsdm dan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) kabupaten lebong tanpa memandang pangkat dan golongan. 
setiap pns yang kedapatan tidak disiplin atau bekerja semaunya, baik eselon iv, iii maupun eselon ii dipastikan akan dijatuhkan sanksi karena dinilai bertentangan dengan program peningkatan kinerja pns yang menjadi salah satu program prioritas pemkab lebong. 
baca juga:mengenal 35 manfaat alpukat untuk kesehatan tubuh, salah satunya meningkatkan kesehatan jantung 
sementara sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si menjelaskan, evaluasi terhadap kinerja pns yang rutin dilaksanakan per triwulan itu dimaksudkan demi mewujudkan pelayanan pemkab lebong yang prima. 
‘’motornya ada di pns itu sendiri, kalau kinerja pns sudah maksimal, mudah-mudahan visi misi opd (organisasi perangkat daerah, red) dan pemkab lebong bisa terwujud dengan baik sebagaimana yang diharapkan,’’ tukas sekda.
kinerja pns yang buruk sudah pasti akan berpengaruh terhadap penilaian indeks pelayanan publik yang setiap tahun disurvei ombudsman sehingga pemkab lebong tidak akan menolerir penurunan pelayanan opd akibat kinerja pns yang buruk. 
‘’tentu saja kami akan menjatuhkan sanksi kepada pns yang kinerjanya buruk dan sebaliknya, bagi pns yang kinerjanya maksimal akan diberikan reward,’’ terang mustarani.
baca juga:garuda ekspansi rute serta lanjutkan penjajakan merger dimulai akhir maret 2024
bentuk sanksi yang akan dijatuhkan disesuaikan dengan aturan disiplin pns. 
bisa berupa teguran lisan, tertulis maupun pemberhentian dari pns. 
tergantung tidak kelalaian yang dilakukan masing-masing pns.
selain itu, pemkab lebong juga telah menerapkan sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai (tpp) bagi pns yang tidak disiplin atau berkinerja buruk.
baca juga:sambut ramadan, satpol pp lebong siapkan operasi miras
 sejak diterapkan, bertahap peningkatan kinerja pns di lingkungan pemkab lebong terus membaik. 
untuk diketahui, peningkatan kinerja pns menjadi program yang harus diprioritaskan setiap pemerintah daerah sebagaimana ketetapan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil.
termasuk surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil.
bahkan kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi dan birokrasi kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk menilai kinerja pns. 
baca juga:hanya 9 parpol dapat kursi, pan kembali jabat ketua dprd lebong
penilaian atau evaluasi kinerja tersebut tertuang dalam surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 03 tahun 2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja pegawai aaparatur sipil negara.
melalui aturan ini, penetapan predikat kinerja paratir sipil negara (asn) atau pns sekarang bisa dilakukan dengan memperhatikan pola distribusi predikat kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi tempatnya bekerja.
ada dua jenis evaluasi kinerja berdasarkan periodiknya yakni siklus pendek dan siklus penuh. 
evaluasi kinerja periodik pegawai siklus pendek dilakukan setiap bulan atau per kuartal (setiap 4 bulan). 
baca juga:100 lebih desa belum cairkan dana desa di bengkulu utara
sedangkan evaluasi kinerja tahunan pegawai (siklus penuh) dilakukan setiap akhir bulan desember tahun berjalan atau maksima akhir bulan januari tahun berikutnya.
dalam aturan baru ini terdapat 3 tahapan evaluasi kinerja yakni menetapkan kinerja organisasi, menetapkan pola distribusi dan menetapkan predikat kinerja pegawai.
capaian kinerja organisasi digunakan untuk menetapkan kinerja pegawai dan diperoleh berdasarkan capaian rencana aksi perjanjian kinerja. 
capaian kinerja organisasi ini dinyatakan dalam beberapa predikat yakni istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang.
baca juga:seharian, antrean mengular di jalan lintas kepahiang–curup karena truk batubara
sedangkan untuk pola distribusi kinerja pegawai digunakan sebagai pertimbangan pejabat penilai kinerja (ppk) dalam menentukan predikat kinerja pegawai. 
jika capaian kinerja organisasi istimewa, maka idealnya sebagian besar pegawai mendapatkan predikat kinerja sangat baik. 
namun tidak menutup kemungkinan di dalam pola distribusi kinerja pegawai itu didapati yang hasilnya di bawah itu, misalnya pegawai yang berpredikat kinerja baik, butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang. 
terakhir, dalam menetapkan rating kinerja pegawai ada tiga langkah yang harus dilakukan ppk.
baca juga:stok beras hingga idulfitri aman, pemkab bengkulu utara siapkan hal ini jika ada lonjakan harga 
 antara lain menetapkan rating hasil kerja pegawai, menetapkan rating perilaku kerja pegawai dan menetapkan predikat kinerja pegawai.
setelah melakukan evaluasi kinerja pegawai, ppk melakukan pelaporan kinerja pegawai yang dilakukan dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja pegawai secara periodik dan tahunan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 4 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan