Rugikan Negara Rp1,5 Miliar, Ini Dakwaan JPU Perkara Korupsi Belanja Operasional Setwan Seluma 2021

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 07 Mar 2024 - 23:02

DAKWAAN: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma saat membacakan surat dakwaan perkara dugaan korupsi belanja operasional Setwan Seluma Tahun Anggaran 2021, Kamis, 7 Maret 2024. FOTO; DOK/RB--

KORANRB.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma mendakwa tiga terdakwa

yang terseret perkara dugaan korupsi belanja operasional Setwan Seluma Anggaran 2021.

Tiga terdakwa yakni mantan Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Seluma tahun 2021, Rahmat Efendi Tanjung, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021, M. Husni

dan mantan Analisis Tata Usaha Setwan DPRD Seluma 2021, Salamun.

Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis, 7 Maret 2024 dengan Ketua Majelis Hakim, Agus Hamza, SH, MH.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, ketiga terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dakwaan primair.

Kemudian Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

rugikan negara rp1,5 miliar, ini dakwaan jpu perkara korupsi belanja operasional setwan seluma 2021                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma mendakwa tiga terdakwa
yang terseret perkara dugaan korupsi belanja operasional setwan seluma anggaran 2021. 
tiga terdakwa yakni mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021, rahmat efendi tanjung, mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021, m. husni
dan mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun.
sidang perdana ini digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kamis, 7 maret 2024 dengan ketua majelis hakim, agus hamza, sh, mh. 
baca juga:tersangka korupsi retribusi tka bengkulu tengah dilimpahkan ke pengadilan
baca juga: dpo curas jalan lintas curup tertangkap, 2 lagi diburu
dalam surat dakwaan yang dibacakan jpu, ketiga terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, dakwaan primair.
kemudian pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, dakwaan subsidair.
baca juga:dua tsk pembobol rumah warga kandang ditangkap, ini kronologisnya
baca juga:nota kosong untuk potong 2 persen dana bok kaur, ini penjelasan jpu
dan pasal 9 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
diuraikan dalam surat dakwaan jpu, atas perbuatan ketiga terdakwa dalam pengelolaan belanja operasional setwan seluma tahun anggaran 2021 menimbulkan kerugian negera (kn) rp1,5 miliar lebih. 
jpu kejari seluma, reki afrizal, sh menjelaskan, kn rp1,5 miliar lebih ini timbul dari 11 item belanja rutin.
baca juga:tidak puas vonis oknum polisi, korban ajukan gugatan perdata
baca juga:gunakan kursi roda, bupati kaur dihadirkan sebagai saksi di sidang korupsi
diantaranya 11 item belanja rutin ini mulai dari dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.
“11 kegiatan, surat pertanggungjawab dibuat secara fiktif atas persetujuan pengguna anggaran, dibuat oleh bendahara dan dibantu oleh bagian analisi tata usaha,” terang reki. 
dari nilai kn rp1,5 miliar tersebut, informasinya yang sudah dipulihkan oleh para terdakwa kurang lebih rp900 juta. dengan demikian terdapat sisa rp600 juta lagi yang belum pulih.
“untuk kn yang sudah dipulihkan itu ratusan juta,” tutupnya. 
diberitakan rb sebelumnya, pada kamis 29 februari 2024 lalu tiga melalui keluarganya telah melakukan cicilan pengembalian kn kepada jaksa kejari seluma. 
yakni total rp173 juta, adapun rinciannya yakni terdakwa mh sebanyak rp73 juta, terdakwa re rp50 juta dan terdakwa sa sebanyak rp 50 juta.
hal ini dibenarkan oleh kepala kejaksaan negeri (kajari) seluma, wuriadhi paramitha, sh,mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh,mh. 
"titipan pengembalian kn kembali kita terima sebesar rp173 juta dari keluarga tiga terdakwa pada kamis siang, tidak berselang lama dari pelimpahan berkasnya ke pengadilan negeri tipikor," ungkap ghufroni. 
dengan adanya cicilan pengembalian kn pada kamis ini, artinya dari total kn sebesar rp 1,5 miliar
berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik (kap), saat ini tersisa rp 427 juta yang belum dikembalikan, dan sekitar rp 1 miliar lebih sudah masuk ke rekening titipan kejari seluma.
"total uang yang belum dikembalikan sekitar rp 400an juta dan saat ini proses pengembaliannya masih akan kita tunggu," ujar ghufroni.
dengan adanya upaya pengembalian ini, ghufroni menyambut baik adanya itikad dari para terdakwa.
dan pengembalian ini masih akan ditunggu sebelum agenda penuntutan. dengan adanya pengembalian kn ini, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.
"pengembalian ini merupakan itikad baik para terdakwa, hingga saat ini pengembalian masih akan kita tunggu hingga sebelum masa penuntutan,"sambung ghufroni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 8 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan