Hakim Terima Gugatan PT DDP Sebagian, Petani Berjuang Sampai Darah Penghabisan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 08 Mar 2024 - 21:28

HIKMAT: Sidang gugatan PT DDP terhadap petani Tanjung Sakti beberapa waktu lalu Foto:Firmansyah/RB--

hakim terima gugatan pt ddp sebagian, petani berjuang sampai darah penghabisan                             mukomuko,koranrb.id – setelah melalui persidangan yang panjang, akhirnya melalui e courd, pengadilan negeri (pn) mukomuko mengeluarkan putusan gugatan nomor:6/pdt.g/2023/pn mkm. 
penggugat pt. daria darma pratama (ddp), dan pihak tergugat 3 petani tanjung sakti harapandi, ibnu amin dan rasuli, warga kecamatan ipuh kabupaten mukomuko.
atas putusan majelis hakim pn mukomuko ini, petani tanjung sakti menilai ada sejumlah kejanggalan. karena itu mereka akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan keadilan.
baca juga:breaking news: gugatan dikabulkan bawaslu, ppp tetap laporkan kpu bengkulu tengah ke dkpp
baca juga:pinjaman online di bsi, syarat mudah! plafon maksimal rp 50 juta dengan tenor 36 bulan 
diketahui, dalam pokok perkara tersebut, amar putusan majelis hakim menyebutkan bahwa telah mengabulkan gugatan penggugat (pt. ddp) sebagian. 
namun, dalam pokok perkara putusan tersebut disebutkan juga bahwa tergugat (3 orang petani) telah melakukan perbuatan melawan penggugat. 
dimana para tergugat dikatakan menghalang-halangi proses panen buah sawit di atas lahan hak guna usaha (hgu) nomor 125 ha milik pt ddp.
kemudian, para tergugat juga dikatakan mengambil buah sawit tanpa memiliki hak hasil panen. buah sawit tersebut milik pt ddp yang berada di atas lahan hak guna usaha (hgu) nomor 125. 
dalam amar putusan majelis hakim juga tertera bahwa tergugat i dan tergugat iii menghalang-halangi kegiatan usaha pt ddp di lahan hak guna usaha nomor 125 milik penggugat dengan menggunakan nama kelompok tani lain.
.’’atas amar putusan majelis hakim, maka para tergugat diharuskan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah rp1.363.000. yang kami bayarkan hanya biaya perkara,’’ kata kuasa hukum petani tanjung sakti ridhotul hairi, sh ketika dihubungi koran ini.
putusan majelis hakim pengadilan negeri mukomuko atas gugatan pt ddp, ditegaskan ridhotul tidak dapat dieksekusi.baca juga:manfaat kesehatan buah kurma, sangat cocok untuk menu berbuka puasa
baca juga:kenali 7 manfaat konsumsi buah pir untuk kesehatan, cocok untuk buka puasa
itu lantaran tidak ada pernyataan adanya kerugian penggugat, dan putusan harus adanya ganti rugi terhadap kerugian.
kemudian juga, dijelaskan rihotul, dalam amar putusan tidak ada juga yang menyatakan bahwa para petani (tergugat) harus  mengosongkan atau merobohkan bangunan atau pondok  yang berada di lahan hgu 125,  sesuai dengan posita maupun  petitum dari gugatan penggugat.
"perjuangan kita belum berakhir. oleh karena itu saya meminta kepada teman-teman advokat, teman-teman yang selama ini mendukung perjuangan petani untuk tetap mengawal konflik yang ada. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,’’ ujarnya.
sedangkan untuk petani tanjung sakti diminta tetap berjuang dan semangat dalam mencari keadilan yang sebenar-benarnya.
harapandi salah satu petani yang digugat pt ddp menyatakan, meskipun sebagai orang kecil yang tidak memiliki pengetahuan lebih, tapi petani tidak tidur.
mereka dapat melihat bahwa selama persidangan pihak penggugat tidak pernah menunjukan peta hgu 125 ha yang terus disebutkan pada saat persidangan. 
padahal, sebut harapandi, sangat jelas pada sidang lapangan titik-titik lokasi yang diambil oleh kantor pertanahan atr/bpn  mukomuko, bukanlah lokasi yang menjadi objek konflik antara pt ddp dan petani.
"kami yang digugat tentu sangat tahu yang mana titik lahan dipermasalahkan. hingga diduga seorang hakim wanita turun dari kendaraan toyota hilux warna hitam nopol b 9976 pbe merupakan milik pt ddp jika dicek melalui data kepolisian. namun kami tidak tahu apakah boleh hakim difasilitasi oleh pihak-pihak yang tengah berperkara,’’ tandasnya.
lanjutnya, petani sangat bingung dengan putusan majelis hakim. pasalnya, penggugat dalam hal ini pt ddp telah mengakui bahwa lahan di devisi 5 dan 7 air pendulang estate (ape) yang menjadi objek konflik belum mempunyai hgu.
dimana  hal ini disebutkan oleh pt ddp dalam surat nomor 113/dd ape/iii/2022 tertanggal 9 maret 2022. itu sesuai alat bukti hgu 125 ha yang alamatnya tidak berada diwilayah desa serami baru. 
baca juga:mendes larang dana desa dibangun kantor desa, rebut 100 kuota besiswa perangkat desa
baca juga:ini daftar 13 abroad perkuat timnas indonesia, 4 nama anyar, kualifikasi piala dunia 2026 kontra vietnam
"tentu putusan ini sangat membingungkan kami. ini membuat kami semakin yakin bahwa perjuangan atas tanah yang saat ini kami lakukan adalah perjungan yang benar dan kami tetap akan bertahan sampai titik darah penghabisan demi tercapainya keadilan,’’ tutup harapandi. 
diketahui pt ddp memiliki usaha perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit (pks) di kabupaten mukomuko. 
lokasi lahan perkebunan pt ddp tersebar di beberapa wilayah di kabupaten mukomuko yang selama ini rentan memicu konflik dengan petani. 
untuk wilayah kecamatan malin deman, pt ddp mengalami konflik berkaitan dengan eks hgu pt bumi bina sejahtera ( bbs) dengan kelompok petani maju bersama (pmb), sejak 10 tahun lebih.
sedangkan untuk di wilayah kecamatan pondok suguh, izin hgu lahan perkebunan pt ddp telah habis. petani yang tergabung di dalam koalisi masyarakat sipil (ksm) menolak dilakukan proses perpanjangan hgu. meminta lahan diserahkan kepada masyarakat. 
begitupun di wilayah air pendulang estate, pt ddp juga mengalami konflik dengan petani tanjung sakti yang berujung gugatan perdata ke pn mukomuko.
sebagai investor dibidang perkebunan, pt ddp berdiri pada tanggal 9 september 1981 di jakarta. kemudian berkembang 
dan memiliki perkebunan kelapa sawit di kecamatan mukomuko selatan bengkulu utara (saat ini kecamatan ipuh kabupaten mukomuko) 15 november 1984.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 9 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan