3 Bulan Pasca Pengumuman, PPPK Belum Terima NIP, Dewan Dorong Ini

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 08 Mar 2024 - 22:48

PPPK: Pasca pengumuman kelulusan PPPK pada 21 Desember 2023 lalu. Hingga saat ini belum terdengar kelanjutan perekrutan PPPK tersebut. FOTO: BELA/RB--

3 bulan pasca pengumuman, pppk belum terima nip, dewan dorong ini                            koranrb.id - proses perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2023, saat ini masih berlanjut.
pasca pengumuman kelulusan pppk pada 21 desember 2023 lalu.
hingga saat ini belum terdengar kelanjutan perekrutan pppk tersebut. bahkan, terhitung desember, artinya sudah berlalu 3 bulan sejak pengumuman.
seperti diketahui, kemenpan rb sudah mengumumkan 678 orang yang sudah lulus.
dengan rincian, 616 orang tenaga fungsional guru, 55 orang tenaga kesehatan dan 7 orang tenaga teknis penyuluh pertanian.
baca juga:harga mahal di pantai panjang, dispar turunkan tim lakukan ini
baca juga:56 ribu anak di kota bengkulu miliki kia, stok blanko kia 2024 tersisa 13.789 
saat ini semuanya masih dalam proses, baik untuk nomor induk pegawai (nip) maupun penempatannya.
sebab, peraturan kemenpan rb saat ini, untuk perekrutan pppk akan diberikan nip terlebih duhulu baru kemudian dilakukan penempatan.
belum adanya kabar kapan akan dilakukan pengangkatan tersebut, cukup menimbulkan kekhawatiran para calon pppk yang sudah lulus di 2023 lalu. 
mendorong proses tersebut agar segera terselesaikan, ketua komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm meminta
agar proses pengangkatan honorer yang lulus pengadaan pppk 2023 dilakukan dengan adil, transparan dan mengikuti kebijakan yang mengatur. 
baca juga: bank indonesia provinsi bengkulu buka penukaran uang, sediakan rp3,1 triliun, ini jenis pecahannya
baca juga:digelar 3 hari, ini selisih harga di pasar murah
terutama untuk penempatan pppk, dirinya tidak menginginkan adanya manipulasi atau praktik kecurangan  yang dilakukan.
"saya kira tempatkan di sekolah asalnya. tidak usahlah misalnya digertak-gertak, kalau ngasih sekian ditempatkan kembali. kita tidak mau seperti itu," tegas edwar samsi.
selain itu, ia juga meminta agar opd terkait dapat melakukan penempatan terhadap para calon pppk sesuai dengan formasi yang ada dan kebutuhan setiap sekolah. 
sehingga proses pendidikan dapat dilakukan dengan optimal tanpa meninggalkan polemik.
baca juga:15 lagu populer anak 90-an yang masih enak didengar sampai sekarang.
baca juga: 500 kartu kusuka disalurkan dkp kota bengkulu, ini kegunaannya
"harapan kita, mereka yang mengikuti pppk sesuai dengan formasi dan sekolah tersebut , ditempatkan disitu, biar tidak terjadi polemik,'' pungkas edwar.
sementara itu, mengenai penempatan pppk pengadaan tahun 2023, yang belum ada kejelasan karena nomor induk pegawai (nip) sampai saat ini belum juga diterbitkan. 
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi meminta agar calon aparatur sipil negara (casn) dan pppk ini tetap bersabar.
saat ini pihaknya masih menunggu penerbitan nip pppk dari kemenpan rb dan badan kepegawaian negara (bkn).
"untuk penempatan sampai saat ini nip belum diterima, artinya mendapatkan nip pppk dulu baru kita sk-kan dan penandatanganan kontrak. ya bersabarlah dulu karena nip itu belum kita terima," ujarnya.
sebelum adanya nip tersebut dijelaskan gunawan suryadi, pemerintah daerah belum bisa melakukan proses pengangkatan dan menentukan penempatan masing-masing asn (aparatur sipil negara) pppk yang dinyatakan lulus beberapa waktu lalu. 
diakuinya untuk proses penerbitan nip pppk, masing-masing calon asn yang dinyatakan lulus sudah melengkapi pemberkasan dan sampai saat ini belum ada kejelasan dari kementerian.
"saat ini proses administrasi di menpan rb sama bkn, ya kita tunggu saja. karena semua persyaratan sudah dilengkapi tinggal kita menunggu dari pusat," tambahnya.
sementara menjawab terkait penempatan asn pppk yang akan bekerja di lingkungan pendidikan dan kebudayaan provinsi bengkulu dijelaskan gunawan suryadi akan disesuaikan dengan analisis beban kerja (abk) di masing-masing satuan pendidikan.
dengan pengaturan tersebut, para honorer yang sebelumnya bekerja di sekolah tertentu dikatakannya belum pasti ditempatkan di sekolah asal.
apalagi jika sesuai abk ternyata sekolah yang bersangkutan sudah memenuhi abk dengan jumlah pegawai yang ada.
"untuk tenaga pendidik belum ditentukan penempatan, sudah berkoordinasi dengan kemendikbud. karena kadang-kadang ada honorer yang diupayakan penempatan pada sekolah asal, tetapi kalau abk tidak tersedia maka akan ditempatkan pada sekolah yang membutuhkan," ucapnya. 
mengenai formasi casn yang hingga saat ini masih belum ada kabarnya, gunawan mengatakan pihaknya sudah bekerjasama dengan biro organisasi
sedang menyusun jenis jabatan dan abk yang dibutuhkan pada perekrutan casn di tahun 2024 ini. 
"jenis jabatan ini, seperti yang sudah kita beritahukan sebelumnya, apakah juga akan mengakomodir yang tamatan sekolah dasar (sd) untuk tenaga supir atau sebagainya," terang gunawan, senin 26 februari 2024 lalu.
sembari pihaknya menunggu perjembangan dari pemerintah pusat, mengenai usulan kouta dan formasi untuk pengangkatan casn 2024.
"kita lihat dulu perkembangan, berapa formasi yang kita dapatkan dari pemerintah pusat. dari pengajuan kuota yakni sebanyak 500 orang tersebut," ucapnya.
berapapun kuota dan formasi yang diterima nanti, dikatalan gunawan akan dilaksanakan di provinsi bengkulu. apakan pengusulan 500 kuota tersebut bisa bertambah, bahkan bisa juga berkurang. 
"kita jalankan sesuai dengan formasi yang kita terima," ucapnya. 
pengajuan 500 kuota tersebut, dikatakan gunawan merupakan hasil pertimbangan yang matang mengenai kebutuhan dan jumlah anggaran pemerintah daerah. 
"ketika dua-dua ini ada, kita akan mengikuti. artinya yang bisa kita teruskan itu hanya 500 orang, baik statusnya pppk maupun cpns," ucapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 9 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan