Lapak Pasar Inpres Belum Ditempati, Ternyata Ini Alasannya!

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Senin , 11 Mar 2024 - 22:22

SEPI : Lapak pedagang di Pasar Inpres Bintuhan tampak sepi.--RUSMAN AFRIZAL/RB

Setalah adanya hibah, para pedagang masih enggan untuk pindah ke lapak yang telah disediakan.

Maka, pihak Disprindagkop akan mengambil langkah tegas dengan terjun langsung ke lapangan untuk menertibkan para padagang.

Tentu sebelum penertiban, para pedagang akan disurati terlebih dahulu.

"Jika memang tidak mau pindah tentu akan kita tertibkan, untuk apa kita bangun lapak kalau tidak mau ditempati," tegasnya.

Terpisah Endy menjelaskan di tahun ini, Disperindagkop menargetkan Pajak dan Retribusi Daerah (PAD) dari sektor pasar tak jauh beda dengan tahun 2023 yang lalu, target PAD hanya naik di kisaran Rp 5 juta saja dengan total keseluruhan sekitar Rp 205 juta.

Kenaikan PAD sendiri hanya di lakukan di salah satu pasar utama Pemkab Kaur yakni pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur.

"Tak jauh beda dengan tahun lalu, kita sudah ada gambaran untuk target PAD pasar. Tapi masih gambarannya saja," ungkap Endy.

Target PAD dari 12 pasar yang di bawah naungan Pemkab Kaur terbesar dari Pasar Inpres Bintuhan Rp 65 juta.

kemudian disusul pasar Merpas Rp 60 juta.

Sementara sisanya, menyerasikan dengan jumlah pengunjung yang ada di pasar.

"PAD sendiri kita pungut dari, lapak para pedagang yang berjualan.

Mereka akan dimintai uang retribusi dari pihak ketiga pengelola pasar, kemudian barulah akan disetorkan oleh pihak ketiga untuk Pemkab Kaur," ujar Endy.

lapak pasar inpres belum ditempati, ternyata ini alasannya!                            bintuhan, koranrb.id - hingga saat ini, lapak pedagang di pasar inpres yang telah dibangun oleh pemerintah kabupaten (pemkab) kaur melalui dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm (disperindagkop ukm) kaur belum juga ditempati pedagang.
padahal pembangunanan lapak yang menelan anggaran rp 2,7 miliar lebih yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (apbn) tahun 2023 tersebut telah selesai sejak tahun 2023 yang lalu.
belum didapatkannya hibah dari kementrian perdagangan republik indonesia (kemendag), menjadi salah satu alasan mengapa hingga saat ini lapak tak kunjung ditempati oleh para pedagang.
"untuk lapak masih menunggu hibah dari kemendag, kalau sudah ada nanti baru bisa ditempati," kata kepala disperindagkop endy yurizar, sp.
baca juga:indikator perbankan masih kuat, sektor rumah tangga, perdagangan dan pengolahan penyumbang kredit terbesar
para pedagang masih enggan menempati lapak tersebut, juga karena belum adanya aturan jelas mengenai pajak dan retribusi lapak tersebut. 
pihak ketiga pengelola pun juga belum bisa memungut pajak dan retribusi jika hibah dari kemendag belum dikeluarkan.
"kalau belum ada hibah, pajak dari pedagang belum bisa dipungut," ujar endy.
dia mengungkapkan, sebelumnya telah menyurati kemendag untuk segera mendapatkan hibah dari bangunan yang telah dibangun tersebut. 
baca juga: tangani debitur bermasalah ini langkah bank bengkulu cabang bintuhan
namun hingga saat ini, belum ada kejelasan kapan hibah tersebut akan didapatkan. 
diperkirakannya, 2 minggu ke depan hibah dari kementerian tersebut akan didapatkan. 
kemudian akan dilanjutkan dengan persemian, dan pemindahan para pedagang yang selama ini berjualan di lahan milik pribadi warga di belakang pasar inpres.
"kalau dari pantauan terakhir, kemungkinan hibah akan didapat dua minggu lagi," terangnya.
baca juga:pasokan bbm selama ramadan 3.600 ton untuk 3 spbu di bengkulu selatan
setalah adanya hibah, para pedagang masih enggan untuk pindah ke lapak yang telah disediakan. 
maka, pihak disprindagkop akan mengambil langkah tegas dengan terjun langsung ke lapangan untuk menertibkan para padagang. 
tentu sebelum penertiban, para pedagang akan disurati terlebih dahulu.
"jika memang tidak mau pindah tentu akan kita tertibkan, untuk apa kita bangun lapak kalau tidak mau ditempati," tegasnya.
baca juga:jaga kamtibmas selama ramadan, ini pesan kapolres kaur
terpisah endy menjelaskan di tahun ini, disperindagkop menargetkan pajak dan retribusi daerah (pad) dari sektor pasar tak jauh beda dengan tahun 2023 yang lalu, target pad hanya naik di kisaran rp 5 juta saja dengan total keseluruhan sekitar rp 205 juta.
kenaikan pad sendiri hanya di lakukan di salah satu pasar utama pemkab kaur yakni pasar inpres bintuhan kabupaten kaur.
"tak jauh beda dengan tahun lalu, kita sudah ada gambaran untuk target pad pasar. tapi masih gambarannya saja," ungkap endy.
target pad dari 12 pasar yang di bawah naungan pemkab kaur terbesar dari pasar inpres bintuhan rp 65 juta. 
baca juga:ketua dprd bengkulu selatan ingatkan bupati, pembangunan jangan mangkrak
kemudian disusul pasar merpas rp 60 juta.
sementara sisanya, menyerasikan dengan jumlah pengunjung yang ada di pasar.
"pad sendiri kita pungut dari, lapak para pedagang yang berjualan.
mereka akan dimintai uang retribusi dari pihak ketiga pengelola pasar, kemudian barulah akan disetorkan oleh pihak ketiga untuk pemkab kaur," ujar endy.
baca juga:nikmati rafflesia mekar di liku 9, ada bonus bunga bangkai
meskipun demikian, endy menjelaskan tak menutup kemungkinan akan ada perubahan dari target pad yang telah ditetapkan. 
sebab dari surat yang telah diberikan kepada pengelola pasar, ada beberapa pengelola pasar yang keberatan dengan target yang telah ditetapkan oleh pihak disprindagkop. 
salah satunya adalah pihak pengelola pasar sp3 bukit makmur kecamatan muara sahung.
"ada salah satu pengelola pasar yang keberatan dengan jumlah pad yang telah kita tentukan, mungkin akan ada perubahan nanti kita masih belum tahu," jelas endy.
baca juga:ini 7 lokasi safari ramadan bupati/wakil bupati kepahiang dan gubernur bengkulu
ditambahkan endy, tahun 2023 yang lalu target pad dari sektor pasar oleh disprindagkop telah terpenuhi yakni sebesar rp200 juta.
 untuk itu ditahun 2024 ini, disperindagkop kaur berkomitmen pad juga akan tetap terpenuhi dengan cara meminta bayaran pad di awal oleh pihak ketiga.
"pengawasan terus kita lakukan, jadi pembayaran pad ini kita minta dilakukan diawal oleh pihak ketiga.
sebelum semuanya diserahkan seluruhnya dengan mereka," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 12 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan