Dewan Masih Buka Kans Revisi UU Pilkada, Ketua Komisi II DPR RI Doli Beri Penjelasan

dewan masih buka kans revisi uu pilkada, ketua komisi ii dpr ri doli beri penjelasan koranrb.id - revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada), tampaknya, masih bisa terjadi. dewan masih buka kans revisi uu pilkada.  sikap itu dilontarkan dewan kendati sudah ada putusan mahkamah konstitusi pada akhir februari, yang memerintahkan pilkada 2024 tetap diadakan serentak pada november. ketua komisi ii dpr ahmad doli kurnia beri penjelasan. menurutnya putusan mk harus dihormati. namun, dari pencermatannya, dia menilai dalam putusan mk masih memungkinkan diserahkan kepada pembuat undang-undang. baca juga: pemilu 2024 ada psu, evaluasi untuk pilkada baca juga:pembangunan masih kurang, gusnan beri sinyal maju pilkada 2024 ’’makanya, kalau kami tetap mendorong supaya terjadi revisi undang-undang itu,’’ ujarnya di dpp partai golkar minggu 10 maret 2024 malam. doli beri penjelasan, jika pilkada tetap diselenggarakan pada november, potensi pelantikan serentak sulit terjadi. sebab, ada potensi sengketa hingga 2025. di sisi lain, masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2020 habis pada desember 2024 sehingga pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah berpotensi harus kembali dilakukan. menurut dia, terdapat 271 kepala daerah yang habis masa jabatannya. karena itulah, pj harus ditunjuk. baca juga:jangan sampai mutasi pns di lebong, jadi alat politik jelang pilkada baca juga:berpeluang rekrut ulang badan adhoc kpu, ini tahapan pilkada 2024 ’’nah, daripada kita nunjuk-nunjuk pj terus berkali-kali, waktu itu kita majukan,’’ tuturnya beralasan. namun, untuk kepastiannya, doli mengakui bahwa diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan fraksi lain. meski di pembahasan sebelumnya semua sepakat revisi dilakukan, bukan tidak mungkin ada perubahan sikap akibat gesekan politik pada pemilu 2024. ’’mungkin dulu ada teman-teman yang dukung berubah menjadi september, tapi sekarang udah enggak lagi gitu. nah, jadi bergantung itu semua nanti,’’ ujarnya. pembahasan itu, lanjut dia, bergantung keputusan pimpinan dpr untuk melanjutkan pembahasan dalam rapat badan musyawarah. baca juga:lengkap! ini tahapan pilkada serentak 2024, calon kepala daerah wajib tahu baca juga:kpu buka pendaftaran pemantau pilkada terpisah, anggota dewan pembina perludem titi anggraini meminta dpr menghormati putusan mk yang bersifat final dan mengikat. jika putusan itu diabaikan, terjadi persoalan secara hukum. sebab, mk telah menyatakan yang konstitusional sesuai dengan jadwal. ’’bisa menjadi kontroversi luar biasa,’’ ungkapnya saat dihubungi. titi mengingatkan, niatan memajukan pilkada menjadi september tengah disorot. baca juga:kabarnya bupati sapuan tak maju pilkada, minta kades dukung putra daerah baca juga:bupati kopli bebas pilih pasangan di pilkada lebong 2024, pan bisa usung paslon sendiri mengingat, ada indikasi dari rezim pemerintahan saat ini untuk bisa mengendalikan pilkada di bawah masa jabatannya yang habis pada oktober. ’’presiden akan dianggap cawe-cawe dalam pilkada serentak 2024,’’ terangnya. karena itu, dia berharap dpr dan pemerintah menjalankan pilkada sesuai dengan jadwal sebagaimana amanah mk. (**) 

Tag

• # revisi
• # uu pilkada
• # dpr
• # mk

Share

• 
• 
• 
• 
•