Jaksa Panggil Kelompok Tani Penerima Dana Replanting di Bengkulu Selatan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 14 Mar 2024 - 23:42

Kasi Intel Kejari Bengkulu Selatan, Hendra Catur Putra, SH. -foto: rio/koranrb.id-

jaksa panggil kelompok tani penerima dana replanting di bengkulu selatan                            koranrb.id – kasus dugaan korupsi program replanting kelapa sawit tahun 2023 di bengkulu selatan masih didalami kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan.
dalam tahap penyelidikan ini, jaksa telah dipanggil sejumlah pihak untuk diminta keterangan.
diantaranya asn di dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan, pihak penyedia, dan kelompok tani penerima dana program replanting.
program replanting kelapa sawit tahun 2023 di kabupaten bengkulu selatan ini dikerjakan lima kelompok tani penerima.
luas lahan replanting tahun 2023 mencapai 304 hektare.
baca juga:pemprov bengkulu gaungkan e-mosi caper, gaji asn terpotong, penuhi hak perempuan dan anak usai perceraian
dimana per hektare lahan replanting dibantu oleh pemerintah sebesar rp 30 juta.
sehingga apabila ditotalkan, anggaran program replanting kelapa sawit di kabupaten bengkulu selatan mencapai rp 9,1 miliar.
angka ini tentunya tidaklah sedikit, para kelompok tani hanya menyediakan lahan kelapa sawit yang tidak lagi produktif.
dengan kata lain peremajaan kelapa sawit.
namun fakta di lapangan, program replanting kelapa sawit ini menyimpang.
karena dari laporan masyarakat dan penelusuran oleh kejaksaan negeri bengkulu selatan, ada lahan semak belukar yang dikelola untuk masuk dalam program replanting kelapa sawit itu.
hal ini tentunya melanggar ketentuan dan aturan dari program replanting kelapa sawit tahun 2023.
baca juga:target pajak bumi dan bangunan 2024 kota bengkulu rp48 miliar, pembayaran bisa di kantor camat
kepala kejaksaan negeri (kajari) kabupaten bengkulu selatan, nurul hidayah sh mh melalui kasi intel hendra catur putra sh mengatakan, dalam kasus ini jaksa masih tahap penyelidikan. yaitu meminta keterangan terhadap pihak terkait. 
pihak-pihak terkait yang telah dipanggil oleh jaksa bengkulu selatan ini berjumlah 11 orang.
mulai dari asn dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan, pihak penyedia, dan kelompok tani.
pemanggilan ini, sebut hendra, masih sebatas meminta keterangan, dan belum masuk sebagai pemeriksaan saksi.
dari keterangan orang-orang yang telah dipanggil itu, sambung hendra, jaksa akan melakukan pengembangan.
tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak lain.
"dari dinas pertanian masih kita kembangkan data-data kita yang perlukan," beber hendra saat ditemui kamis, 14 maret 2024.
dijelaskannya, apabila dari 11 orang yang telah diminta keterangan itu sudah cukup bukti, maka akan diserahkan ke pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri bengkulu selatan.
secara rinci, hendra melanjutkan, dari lima kelompok tani tahun 2023 yang sedang ditangani oleh jaksa, masing-masing kelompok mempunyai anggaran rp 1,5 miliar lebih.
anggaran itu berdasarkan luas lahan replanting.
baca juga:pergub direvisi, disdikbud provinsi bengkulu bentuk satgas ppdb 2024
"yang kita tangani di pino raya ini dia punya lahan 50,4 hektare," ujar hendra.
beberapa masyarakat bengkulu selatan menyayangkan isu dugaan korupsi program replanting kelapa sawit tahun 2023 di kecamatan pino raya.
seperti diungkapkan tokoh pemuda bengkulu selatan, erwan, ia menyebut kasus replanting sawit akan membuat hilang kepercayaan pemerintah pusat kepada bengkulu selatan. program replanting murni dari pemerintah pusat yang diusulkan kelompok tani melalui dinas pertanian.
apabila kasus ini terbukti, erwan memastikan bengkulu selatan akan kehilangan program tersebut.
untuk itu ia berharap kepada aparat penegak hukum untuk cepat menyelesaikan kasus tersebut dan membuktikan siapa yang harus bertanggungjawab.
"kita berharap kasus ini tidak berdampak pada daerah. kalaupun ini benar-benar terbukti, maka aph harus buktikan siapa yang bertanggungjawab," ujar erwan.
senada disampaikan anggota dprd bengkulu selatan haswat.
program replanting sawit, menurutnya, sangat efektif apabila sesuai dengan aturan.
namun dalam beberapa tahun program tersebut masuk ke bengkulu selatan, ia menilai belum berdampak kepada masyarakat petani.
ia menduga program tersebut tidak merata dan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.
dinas pertanian sebagai opd teknis tidak melakukan pekerjaannya dengan baik.
"kami yakini program pemerintah pusat itu sangat baik. tapi di bengkulu selatan belum berdampak bagi petani," nilai haswat.
terkait penanganan kasus tersebut, ia berharap aparat penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan baik.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 15 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan