Dinas PMD Tegaskan Tak Ada Pungli Pengadaan 142 Tornas Kades, Polda Bengkulu: Baru Klarifikasi

Reporter: Jeri Yasprianto |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 22:02

BERI PENJELASAN: Kadis PMD Kabupaten Bengkulu Tengah, Hendri Donal membantah adanya pungli pengadaan tornas ke 142 kades. Foto: Dok. Rakyat Bengkulu.--

Kemudian cukup merepotkan, jarak desa ke Polda Bengkulu yang cukup jauh, apalagi bagi kades di pedalaman Kabupaten Bengkulu Tengah.

“Tentu pengusutan ini jadi pembahasan kami juga dari para kades. Pada intinya kami bingung, sebenarnya pokok permasalahan ini dimana dan kami juga tidak tahu,” sampai Mulyantoni.

Dalam kesempatan kali ini, ia kembali menegaskan jika para Kades belum ada niatan untuk mengembalikan Tornas tersebut. Sebab ia meyakini jika semua proses pengadaan sampai hibah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu saat RB meminta keterangan dari Sekda Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP, yang bersangkutan tidak ingin berkomentar. “Tidak ada tanggapan ya,” singkat Rachmat.

Untuk diketahui, pengadaan 142 unit Tornas ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,2 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2023.

Kabid Humas: Diminta Klrafikasi

Di tempat berbeda, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol. Anuardi membenarkan pemeriksaan sejumlah Kades Bengkulu Tengah. Juga dilakukan pemeriksaan terhadap PPTK Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

Dikatakan Anuardi, pemanggila klarifikasi terkait pengadaan motor dinas yang dilakukan oleh Pemkab Benteng pada tahun 2023 lalu.

“Diminta klarifikasi. Baru itu saja,” singkat Anuardi, saat dikonfirmasi RB, Sabtu (16/3).

Informasinya, klrafikasi yang dilakukan Polda Bengkulu untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan dalam pengadaan tornas tersebut.

Mengingat anggaran untuk pengadaan tornas terbilang besar, mencapai Rp2,2 miliar. “Iya, klarifikasi,” tegas Anuardi lagi

dinas pmd tegaskan tak ada pungli pengadaan 142 tornas kades, polda bengkulu: baru klarifikasi                            benteng, koranrb.id - dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten bengkulu tengah degan tegas membantah adanya pungutan liar (pungli) terhadap para kades dalam pengadaan 142 motor dinas (tornas) tahun 2023.
kepala dinas pmd kabupaten bengkulu tengah, drs. hendri donal, sh, mh menegaskan, sangat tak mungkin adanya pungli dalam melakukan pengadaan maupaun saat tornas tersebut dibagikan ke 142 kades se-kabupaten bengkulu tengah. 
baca juga:kabarnya uang korupsi rsud mukomuko mengalir ke sejumlah oknum, berikut rinciannya
baca juga:keterangan tsk korupsi bos smkit selalu berubah-ubah, jaksa terkendala penambahan tersangka 
sebab, kata hendri, pengadaan tornas ini memang benar-benar atas usulan para kades dikarenakan tornas mereka gunkan selama ini sudah berusia tua, umumnya sudah tak layak pakai.
“tidak benar terkait informasi adanya . saya pastikan dalam pengadaan ini bersih dan memang untuk kebutuhan kades. kalau ada yang berbicara telah terjadi pungli, temui saya dan tunjukkan siapa orangnya,” tegasnya.
hendri donal juga memastikansudah memanggil dan meminta kepastiak dari pejabat pelaksaan teknis kegiatan (pptk) dan kasubag pengadaan tornas tahun 2023. 
pptk dan kasubag juga memastikan tidak ada pungli yang dilakukan. karena pengadaan tornas ini memang untuk kebutuhan kades dalam menjalankan tugas. 
“pptk siap mempertanggungjawabkan kemana pun persoalan ini. sebab memang tidak ada yang melakukan pungli. jangan mudah percaya terhadap info-info hoax yang bertebaran di lapangan,” tukasnya.
sebelumnya hendri donal sudah menjelaskan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tiga kali memenuhi panggilan polda bengkulu terkait pengadaan tornas 142 kades di kabupaten bengkulu tengah. 
baca juga:dana desa 142 desa di bengkulu tengah belum dicairkan, ternyata penyebabnya ini
baca juga:minggu depan pns 'banjir' duit, thr dan tpp cair! bagaimana honorer?
pemanggilan pertama dan kedua pada bulan februari dan pemanggilan ketiga pada bulan maret.
dari tiga pemanggilan yang dilakukan polda bengkulu tersebut, yang memenuhi panggilan dan memberikan keterangan adalah pptk pengadaan 142 unit tornas dan kassubag perencanaan dinas pmd. 
“sudah tiga kali dipanggil dan diperiksa. polda bersurat kepada saya agar pptk dan kassubag memenuhi panggilan mereka untuk dimintai keterangan terkait kegiatan ini (pengadaan tornas),” bebernya. 
ditanya apa saja keterangan yang dimita polda bengkulu, hendri donal mengaku tak mengetahui secara subtansi. pasti pertanyaan yang disampaikan polda kepada pptk dan kassubag, dari informasi yang ia dapatkan, terkait proses hibah 142 unit tornas tersebut.
kemudian proses pengadaan dan belanja 142 tornas tersebut. apakah masuk ke dalam belanja hibah atau bagaimana. 
dasar hibah tornas tersebut apa, pengadaan secara lelang atau tidak serta menggunakan e-katalog atau tidak.
“pada intinya semua pertanyaan tersebut sudah dijawab dan semuanya sudah sesuai aturan,” ujarnya lagi.
lanjut hendri donal, mulai dari penganggaran sudah sesuai aturan. begitupun pelaksanaan pengadaannya hingga proses hibah ke kades sudah sesuai aturan yang berlaku. 
sebab hibah ini berdasarkan sk dari pj bupati bengkulu tengah. penerima-penerima hibah juga sudah ada sk yang ditandatangani oleh pj bupati bengkulu tengah.
dari sk yang sudah diterbitkan pj bupati tersebut terbitlah naskah perjanjian hibah daerah (nphd) yang ditandatangani oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan 142 kades kabupaten bengkulu tengah. barulah kemudian dibuat berita acara serah terima (bast) aset.
“semua dokumennya lengkap dan ada di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. pada intinya kita sudah mengikuti prosedur dan aturan yang ada,” demikian hendri.
terpisah, ketua asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) kabupaten bengkulu tengah yang juga kades abu sakim, mulyantoni mengungkapkan hal yang sama.
kades se-kabupaten bengkulu tengah tidak ada dimintai uang terkait pengadaan tornas baru pada tahun 2023. 
“tidak ada pungutan sepeserpun untuk pengambilan tornas. kalaupun ada informasi yang bertebaran di lapangan, saya pastikan itu tidak benar,” tegasnya. 
hingga saat ini informasinya masih ada kades yang dipanggil dan diminta keterangan oleh polda bengkulu. beberapa kades mengeluh adanya pengusutan yang dilakukan ini. 
hal ini lantraran para kades saat ini juga disibukkan menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa. 
baca juga:kerugian negara rp60 juta, dugaan korupsi pmd kaur ditangani inspektorat, ini penjelasannya
baca juga:kerugian negara dana desa suban dikembalikan rp 205 juta, begini tanggapan polres seluma
kemudian cukup merepotkan, jarak desa ke polda bengkulu yang cukup jauh, apalagi bagi kades di pedalaman kabupaten bengkulu tengah.
“tentu pengusutan ini jadi pembahasan kami juga dari para kades. pada intinya kami bingung, sebenarnya pokok permasalahan ini dimana dan kami juga tidak tahu,” sampai mulyantoni. 
dalam kesempatan kali ini, ia kembali menegaskan jika para kades belum ada niatan untuk mengembalikan tornas tersebut. sebab ia meyakini jika semua proses pengadaan sampai hibah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 
sementara itu saat rb meminta keterangan dari sekda bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap, yang bersangkutan tidak ingin berkomentar. “tidak ada tanggapan ya,” singkat rachmat.
untuk diketahui, pengadaan 142 unit tornas ini, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bengkulu tengah diketahui mengalokasikan anggaran sebesar rp 2,2 miliar bersumber dari apbd kabupaten bengkulu tengah tahun 2023.
kabid humas: diminta klrafikasi
di tempat berbeda, kabid humas polda bengkulu kombes pol. anuardi membenarkan pemeriksaan sejumlah kades bengkulu tengah. juga dilakukan pemeriksaan terhadap pptk dinas pmd kabupaten bengkulu tengah (benteng).
baca juga: kadis pmd bengkulu tengah akui pptk diperiksa polda, kasus pengadaan142 unit tornas kades 
dikatakan anuardi, pemanggila klarifikasi terkait pengadaan motor dinas yang dilakukan oleh pemkab benteng pada tahun 2023 lalu.
“diminta klarifikasi. baru itu saja,” singkat anuardi, saat dikonfirmasi rb, sabtu (16/3). 
informasinya, klrafikasi yang dilakukan polda bengkulu untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan dalam pengadaan tornas tersebut. 
mengingat anggaran untuk pengadaan tornas terbilang besar, mencapai rp2,2 miliar. “iya, klarifikasi,” tegas anuardi lagi

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 17 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan