22 Temuan Pemilu 2024, Jadi Koreksi Perhelatan Pilwakot

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 23:10

Kordiv P3S Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri--ABDI/RB

22 temuan pemilu 2024, jadi koreksi perhelatan pilwakot                            bengkulu, koranrb.id – koordinator divisi penaganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv p3s) badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu, ahmad maskuri menyebut, sebanyak 22 temuan dalam tahapan kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024 lalu.
ahmad menegaskan, setiap tindak pelanggaran atau temuan selama tahapan kampanye telah melalui fase pengusutan dan telah ditindaklanjuti dengan semestinya.
puluhan pelanggaran selama kampanye pemilu 2024, cukup menjadi bahan koreksi bawaslu serta masyarakat untuk menjadikan bekal dalam peneyelenggaraan pemilihan walikota (pilwakot) bengkulu kedepan.
 “itu pembelajaran untuk kita pilwakot nanti agar peserta pilkwakot nanti tertib dalam mengikuti tahapan yang telah ditetapkan.
baca juga:luas areal sawah di kepahiang kian menyusut, tersisa segini
termasuk soal kampanye dan pemasangan apk.
jangan lagi ada yang melibatkan anak-anak, kemudian netralitas perangkat pemerintah bahkan sampai ke rt,” sampai ahmad.
ahmad mengungkapkan, 22 temuan dalam tahapan kampanye tersebut akan dijadikan sebuah bekal dalam menciptakan pilwakot bengkulu yang lebih baik luber dan jurdil.
“ini akan dijadikan tolok ukur kedepan dalam pilwakot kita,” ungkap ahmad.
baca juga:lobi-lobi parpol mendekati pilgub bengkulu
ahmad menerangkan, pihaknya akan menindak setiap temuan selama pilwakot bengkulu.
menurut ahmad, apabila terdapat temuan atau dugaan pelanggaran, maka bawaslu kota bengkulu akan menindak sesuai prosedural. 
yakni 14 masa hari kerja untuk penyelidikan serta penindakan.
pada masa tersebut, pihaknya akan mengeluarkan putusan setiap temuan masuk dalam golongan melanggar ataukah bukan tindak pelanggaran.
baca juga:dorong ekosistem kendaraan listrik, kolaborasi program konversi gratis
“kita akan proses setiap temuan yang ada, apabila terjadi pada pilkada nanti, dari temuan tersebut akan diklasifikasi, itu melanggar dan terbukti ataupun sebaliknya,” ucap ahmad.
adapun penanganan pelanggaran tersebut terjadi pada 9 kecamatan di kota bengkulu, yakni sebagai berikut.
kecamatan muara bangkahulu, temuan selama kampanye didapati pada saat tahapan kampanye pemasangan apk di luar zona dan tidak sesuai dengan ketentuan.
kecamatan teluk segara, pada tahapan kampanye, yakni kampanye calon presiden nomor urut 01 anies rasyid baswedan di universitas hazairin, sh bukan di hari sabtu dan minggu.
baca juga:hadirkan 4 fitur baru, btn mobile makin agresif
kemudian pemasangan apk calon legeslatif tidak sesuai mekanisme, prosedur, dan tata cara.
kemudian, temuan apk calon presiden nomor urut 01 anies rasyid baswedan – muhaimin iskandar, yang dipasang di tiang listrik.
sedangkan, kecamatan sungai serut, pada tahap kampanye, yakni pelanggaran pemasangan apk partai politik di lokasi yang dilarang.
kemudian pelanggaran pemasangan apk paslon capres dan cawapres di lokasi yang dilarang.
baca juga:peta pilgub bengkulu mulai menghangat, mantan aktivis dempo xler maju jalur independen
pada kecamatan ratu agung, pada tahapan kampanye, yakni dugaan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan oleh salah satu calon dpd ri.
kemudian, dugaan pelanggaran pemasangan apk caleg dan dpd ri di wilayah kecamatan ratu agung.
dugaan pelanggaran pemasangan apk oleh tim pemenangan daerah calon presiden dan wakil presiden 1,2, dan 3 di wilayah kecamatan ratu agung.
pada kecamatan gading cempaka saat tahapan kampanye, yakni dugaan pelanggaran administrasi pemasangan apk luar zona (pl) dan dugaan pelanggaran administrasi pemasangan apk luar zona (pp).
baca juga:terpuruk 3 tahun, industri minuman ringan tumbuh 5 persen, targetkan kinerja rebound 
kemudian, dugaan pelanggaran administrasi terkait adanya pemilih menggunakan ktp-el dari luar kota bengkulu dan sebagai pemilih dpk di tps 16 kelurahan jalan gedang.
pada kecamatan singgaran pati, tahapan kampanye yakni dugaan pelanggaran administrasi pemasangan apk luar zona (pl) dan dugaan pelanggaran administrasi pemasangan apk luar zona (pp).
kemudian, netralitas perangkat pemerintahan (ketua rt) alat peraga kampanye di luar zona (pemilihan presiden) dan apk di luar zona (pemilihan legislatif)
terakhir, netralitas salah satu camat di kota bengkulu.
baca juga:relaksasi pembatasan angkutan logistik saat hari raya, kemendag dorong ini
pada kecamatan selebar, yang pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye, yakni pelanggaran administratif pemilu pl terkait apk dan pelanggaran administratif pemilu pp terkait apk.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 17 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan