Dinas PUPR Kabupaten Kaur Belum Bayar TGR Rp700 Juta, Disdikbud Capai Rp200 Juta

dinas pupr kabupaten kaur belum bayar tgr rp700 juta, disdikbud capai rp200 juta bintuhan, koranrb.id – hingga saat ini dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten kaur belum juga mengembalikan tuntutan ganti rugi (tgr) mencapai rp700 juta ke kas daerah. bukan hanya dinas pupr kaur saja, begitu juga dengan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten kaur yang belum juga menyelesaikan tgr yang mencapai rp200 juta. kejaksaan negeri (kejari) kaur masih menunggu itikad baik 2 organisasi perangkat daerah (opd) pemerintah kabupaten (pemkab) kaur ini menyelesaikan temuan penggunaan anggaran tersebut. "masih cukup besar, upaya penagihan juga terus kita lakukan dengan yang bersangkutan," terang kajari kaur muhammad yunus, sh, mh melalui kasi datun, dwi pranoto, sh kepada rb saat ditemui di ruangannya beberapa waktu yang lalu. baca juga:keluarga penerima manfaat di bengkulu utara dapat dana bansos rp12,7 miliar, ini rincian per bulannya dia mengungkapkan, tgr 2 opd ini bersumber dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) serta anggaran revitalisasi sekolah-sekolah yang tidak selesai. ini semua merupakan temuan dari hasil pemeriksaan badan pemeriksaaan keuangan (bpk) di kabupaten kaur beberapa waktu yang lalu. "tgr ini sumbernya dari apbd dan revitalisasi sekolah-sekolah yang tidak selesai. untuk dinas pupr itu anggaran di tahun 2020/2021," terang dwi. proses penagihan oleh pihak terkait pun terus dilakukan kejari kaur selaku leading sektornya.  baca juga: jangan takut, stok sembako masih aman sampai lebaran tahun ini, semua tgr tersebut ditargetkan dilunasi oleh dinas pupr dan dinas dikbud kaur. sehingga dapat membantu keuangan daerah. karena nantinya uang tgr tersebut juga akan dikembalikan ke kas daerah lagi. "upaya penagihan terus kita lakukan, harapannya di tahun ini semuanya dapat dilunasi oleh yang bersangkutan," terangnya. jika memang tgr tersebut tak kunjung dilunasi, maka kejari kaur kembali akan melakukan pemanggilan terhadap oknum yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya tgr tersebut. baca juga:usai dapat dana rp17,6 miliar, pembangunan sekolah di bengkulu uatar diajukan lagi jika tidak juga diselsaikan, tidak menutup kemungkinan perkara ini akan naik ke bidang pidsus. dan yang bersangkutan akan dituntut hukum. "kalau memang tidak ada itikad baik, tidak menutup kemungkinan akan kita naikan ke pidsus perkara ini," tegasnya. selain 2 opd ini, sekarang yang juga masih dalam upaya penagihan adalah tgr temuan bpk dari perjalanan dinas para anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur tahun 2021-2022.  baca juga:pemkab lebong pastikan thr asn dibayar sebelum lebaran dimana total temuan bpk dari perjalanan dinas tersebut mencapai rp6,6 miliar lebih. hingga saat ini kejari kaur baru berhasil mengumpulkan atau memulihkan uang tersebut sebanyak rp2,8 miliar, yang artinya masih tersisa sebanyak rp 4 miliar lebih lagi yang belum dikembalikan.  jumlah yang sudah dikembalikan ini masih sangat sedikit. pasalnya baru 4 orang anggota dewan yang melakukan pelunasan tgr. baca juga:sulit padam, ada suara letupan, bupati mian turun ke lokasi kebakaran, opd diperintahkan hal ini sementara untuk sisahnya baru ada yang mengangsur bahkan ada yang belum melakukan pembayaran sama sekali. "sekarang baru 4 orang yang melakukan pelunasan, yakni diana tulaini, liasmawati, burman, dan juga merza,'' terang dwi. baik tgr dari opd maupun dari para anggota dewan, dwi mengaku hingga sekarang masih menunggu itikad baik yang bersangkutan.  untuk para anggota dewan, sebelumnya telah diberikan tenggat waktu sampai dengan 10 april mendatang jika belum melakukan pelunasan makan akan dilakukan pemanggilan lagi terhadap anggota dewan tersebut. "kita masih tunggu itikad baiknya, untuk dewan tenggat waktunya 10 april mendatang," tukasnya.  

Tag

• # dinas pupr kaur belum bayar tgr
• # tgr dinas pupr kaur
• # tgr
• # dinas pendidikan dan kebudayaan

Share

• 
• 
• 
• 
•