Cakades Terpilih Menang Gugatan di PTUN Bengkulu, Warga Kampung Jeruk Demo

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 18 Mar 2024 - 21:40

AKSI: Puluhan warga Desa Kampung Jeruk saat menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Rejang Lebong.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

cakades terpilih menang gugatan di ptun bengkulu, warga kampung jeruk demo                             koranrb.id - kontroversi seputar pemilihan kepala desa (pilkades) di kampung jeruk, kecamatan binduriang masih berkecamuk.
putusan pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu telah keluar dan mengabulkan gugatan dari calon kepala desa (cakades) terpilih di kampung jeruk, yakni edi yusuf.
sekarang dijadwalkan edi yusuf untuk segera dilantik oleh bupati rejang lebong.
namun atas putusan ptun itu, puluhan warga kampung jeruk belum menerimanya.
ini terlihat dari puluhan warga desa kampung jeruk yang mendatangi kantor bupati rejang lebong pada senin 18 maret 2024 sekitar pukul 09.00 wib.
baca juga:edwar samsi diisukan jadi balon bupati kepahiang, pkb klaim kuda hitam pilgub
mereka mempertanyakan mengapa pemkab rejang lebong yang tidak mengajukan banding setelah kalah di ptun bengkulu.
mereka juga menanyakan alasan mengapa informasi tentang kekalahan di gugatan tersebut baru disampaikan kepada masyarakat desa kampung jeruk setelah masa waktu untuk mengajukan sanggah berakhir, yakni 14 hari setelah putusan.
dengan demikian, kedua cakades yang kalah dalam pilkades yang dilaksanakan pada akhir 2023 lalu, berencana untuk mengajukan uji materi putusan ptun bengkulu ke mahkamah agung (ma).
kedua cakades yang akan mengajukan uji materi yakni alham dan erpan yesi.
dalam orasinya, koordinator aksi yakni ishak burmansyah menyerukan kepada pemkab rejang lebong agar tidak berdiri di dua sisi yang berbeda.
dia menyoroti penundaan dalam menyampaikan putusan ptun bengkulu kepada masyarakat desa kampung jeruk. seharusnya dilakukan lebih awal. 
ishak juga menyoroti masa sanggah selama 14 hari setelah putusan, dan menyatakan bahwa hal ini memberi kesempatan bagi mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
“kami mengungkapkan aspirasi kami dan bertanya-tanya mengapa pemerintah daerah yang kalah di ptun tidak mengajukan banding. kami juga mempertanyakan mengapa informasi tentang kekalahan tersebut baru disampaikan kepada masyarakat kampung jeruk setelah masa sanggah berakhir,” ungkap ishak.
baca juga:riding sambil ngabuburit memang asyik, supaya tetap aman sebaiknya lakukan ini 
dalam pernyataan sikap tersebut, massa meminta agar pemkab rejang lebong bertanggungjawab atas dampak negatif yang mungkin timbul akibat pelaksanaan pilkades yang berpotensi memicu konflik.
selain itu, massa juga menyerukan kepada bupati rejang lebong untuk mengambil langkah konkret dalam meredam konflik yang muncul sebagai dampak gesekan antar pendukung calon kepala desa.
mereka juga menuntut agar para penyelenggara pilkades yang diduga melakukan tindakan curang dapat diproses secara hukum.
“kami berharap bahwa permintaan kami ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. jangan terkesan bermain aman sehingga tidak memikirkan dampak yang mungkin terjadi dari hal ini,” bebernya.
di sisi lain, asisten i sekretariat daerah (setda) kabupaten rejang lebong, pranoto majid, sh, mh yang turun langsung berdiskusi dengan masyarakat yang menggelar aksi damai, mengatakan bahwa pemkab rejang lebong akan mengintegrasikan pernyataan sikap tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pilkades di kampung jeruk.
ia juga mengatakan pemkab rejang lebong telah memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan sebelumnya.
tindakan konkret telah diambil dengan pembatalan hasil pilkades sebelumnya oleh bupati rejang lebong, yang kemudian melanjutkan proses hukum ke pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu.
baca juga:3 festival provinsi bengkulu masuk ken 2024, siapkan film fatmawati soekarno
hasilnya, ptun bengkulu memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari calon kepala desa yang terpilih.
“oleh karena itu, dalam waktu sesegera mungkin, m. yusuf akan dilantik sebagai kepala desa definitif. hal ini dikarenakan kursi kepala desa telah lama kosong dan perlu segera diisi untuk menjaga kelancaran pemerintahan di kampung jeruk,” jelas pranoto.
pranoto juga mengapresiasi partisipasi massa dalam aksi damai yang akan menguji putusan ptun di mahkamah agung.
namun, dia menekankan bahwa apapun hasilnya nanti, masyarakat harus bersedia menerimanya dengan ikhlas dan patuh terhadap keputusan tersebut.
menurutnya, langkah uji materi yang akan dilakukan oleh dua cakades yang tidak terpilih tersebut merupakan hak sebagai warga negara.
“silakan menempuh jalur hukum yang tersedia. jika nanti mahkamah agung menguatkan putusan ptun, maka masyarakat harus siap menerima putusan tersebut dengan lapang dada. karena apapun itu nantinya putusan dari ptun maupun ma, sudah melalui pertimbangan hukum yang adil, dan seperti apa nantinya putusan yang ditetapkan oleh ma, maka mau tak mau harus dijalani,” tegas pranoto.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan