Bengkulu Selatan Mulai Tahapan Pilkada, Kurangi Jumlah KPPS Karena Ini

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 20 Mar 2024 - 22:40

KERJA: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bengkulu Selatan saat melaksanakan tugas Pemilu 2024. Foto: Dok. Rakyat Bengkulu.--

"Jumlah itu tersebar di 158 desa dan kelurahan di 11 Kecamatan Bengkulu Selatan," demikian Gusman.

Disisi lain, berdasarkan PKPU Nomor 2 tahun 2024, saat ini sudah memasuki tahapan persiapan dan perencanaan anggaran Pilkada 2024.

Merujuk pada tahapan yang ada, maka perekrutan PPK dan PPS akan dilaksanakan 17 April 2024.

Kendati demikian, KPU Bengkulu Selatan belum bisa memastikan apakah akan melakukan perekrutan ulang PPK dan KPPS, atau tetap menggunakan metode evaluasi terhadap kelompok tersebut.

Karena hingga saat ini KPU Bengkulu Selatan belum menerima instruksi ataupun surat edaran terkait nasib PPK dan KPPS Pemilu tahun 2024.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan Sahran, SE mengatakan, terkait TPS dan kelompok PPS dalam Pilkada tahun 2024 dipastikan berubah.

Sebab pihaknya sudah memastikan ada penambahan daftar pemilih tetap saat Pilkada yang diperkirakan bulan November 2024 mendatang.

Maka dari itu terkait penyelenggara kelompok panitia pemungutan suara 4.088 orang ini, akan berakhir bulan April 2024 mendatang.

Mengenai perekrutan ulang dan sebagiannya pihak Bawaslu sebut Sahran menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

"Kita sifatnya menunggu, nanti ada instruksi kita laksanakan termasuk PPK nantinya," ujarnya.

Dilain tempat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sukarni Dunip mengatakan, dengan dimulainya tahapan Pilkada tahun 2024 maka para aparatur sipil negara di Bengkulu Selatan kembali diingatkan soal netralitas.

Terhadap aparatur sipil negara PNS ataupun PPPK disampaikan Sekda untuk tetap melaksanakan tugas sesuai tupoksi.

Diminta tidak melakukan hal-hal diluar tanggung jawab sebagai ASN apalagi melaksanakan kampanye.

bengkulu selatan mulai tahapan pilkada, kurangi jumlah kpps karena ini                             kota manna, koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) bengkulu selatan siap menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. meskipun proses pemilihan umum (pemilu) 2024 belum selesai.
pada pilkada 2024 yang tahapannya segera dimulai, kpu bengkulu selatan memastikan ada pengurangan jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), dibandingkan pemilu 14 februari 2024 lalu. 
hal dikarenakan adanya pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (tps) di kabupaten bengkulu selatan.
baca juga: nasib ppk dan pps, perpanjang atau rekrut ulang, peruntukan pilkada bengkulu selatan 
baca juga:prioritas pembangunan bengkulu selatan, berikut rincian, sesuai rencana kerja 2025
komisioner kpu bengkulu selatan, gusman heriyadi mengatakan tahapan pilkada 2024 perlahan mulai berjalan, meskipun belum mengerahkan seluruh personel penyelenggara.
"edaran dan pkpu sudah turun jadi tahapan pilkada sudah dimulai," kata gusman.
dalam aturan baru pkpu tersebut ada pengurangan jumlah tempat pemungutan suara karena jumlah daftar pemilih tetap setiap tempat pemungutan suara bertambah dua kali lipat dibandingkan pemilu lalu.
jumlah daftar pemilih tetap di setiap tempat pemungutan suara disebutkan gusman minimal 250 orang. sedangkan pilkada, jumlah daftar pemilih tetap atau dpt setiap tempat pemungutan suara minimal 500 orang dan maksimal 800 orang.
"artinya dari angka tersebut bisa setengah tps hilang di pilkada 2024," tambah gusman.
dengan pengurangan tempat pemungutan suara, beberapa dampaknya diungkapkan gusman, berkurangnya jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara.
saat ini jumlah tempat pemungutan suara di kabupaten bengkulu selatan 584. 
dari jumlah tersebut terdapat 4.088 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilu 14 februari 2024 lalu.
baca juga:kaur dapat kuota 260 pppk dan cpns, ini rincian formasinya 
baca juga:penerimaan casn di mukomuko berpeluang lebih besar, segini jumlahnya 
"jumlah itu tersebar di 158 desa dan kelurahan di 11 kecamatan bengkulu selatan," demikian gusman.
disisi lain, berdasarkan pkpu nomor 2 tahun 2024, saat ini sudah memasuki tahapan persiapan dan perencanaan anggaran pilkada 2024. 
merujuk pada tahapan yang ada, maka perekrutan ppk dan pps akan dilaksanakan 17 april 2024.
kendati demikian, kpu bengkulu selatan belum bisa memastikan apakah akan melakukan perekrutan ulang ppk dan kpps, atau tetap menggunakan metode evaluasi terhadap kelompok tersebut.
karena hingga saat ini kpu bengkulu selatan belum menerima instruksi ataupun surat edaran terkait nasib ppk dan kpps pemilu tahun 2024.
ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bengkulu selatan sahran, se mengatakan, terkait tps dan kelompok pps dalam pilkada tahun 2024 dipastikan berubah. 
sebab pihaknya sudah memastikan ada penambahan daftar pemilih tetap saat pilkada yang diperkirakan bulan november 2024 mendatang.
maka dari itu terkait penyelenggara kelompok panitia pemungutan suara 4.088 orang ini, akan berakhir bulan april 2024 mendatang.
mengenai perekrutan ulang dan sebagiannya pihak bawaslu sebut sahran menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
baca juga:usul bansos distop jelang pilkada serentak 2024, kpk punya tujuan ini 
"kita sifatnya menunggu, nanti ada instruksi kita laksanakan termasuk ppk nantinya," ujarnya.
dilain tempat, sekretaris daerah kabupaten bengkulu selatan sukarni dunip mengatakan, dengan dimulainya tahapan pilkada tahun 2024 maka para aparatur sipil negara di bengkulu selatan kembali diingatkan soal netralitas.
terhadap aparatur sipil negara pns ataupun pppk disampaikan sekda untuk tetap melaksanakan tugas sesuai tupoksi. 
diminta tidak melakukan hal-hal diluar tanggung jawab sebagai asn apalagi melaksanakan kampanye.
"sejak jauh hari kita sudah ingatkan soal pilkada, netralitas itu harga mati,’’ ujar sekda.
baca juga:jaksa panggil kelompok tani penerima dana replanting di bengkulu selatan
selain mengingatkan soal netralitas, beberapa hal lainnya yang dilakukan pemkab bengkulu selatan sebut sekda, tidak melakukan pergantian pejabat per 22 maret 2024.
karena mengacu pada pasal 71 ayat 2 uud nomer 10 tahun 2016. dilarang mengganti pejabat 6 bulan sebelum penetapan paslon.
kemudian berdasarkan tahapan dan jadwal pemilihan berdasarkan pkpu nomer 2 tahun 2024 tahapan penetapan paslon 22 september 2024. 
maka berdasarkan ketentuan tersebut, pada 22 maret 2024 tidak dapat melakukan pergantian pejabat. 
kecuali, mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri. "ini juga kita ingatkan, dan kita patuh," demikian sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 21 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan