JPU Kejari Kaur Tuntut 4 Terdakwa Perkara Korupsi BOK Kaur 16 Bulan, Kerugian Negara Rp406 Juta Pulih

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 20 Mar 2024 - 23:19

TUNTUT: Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU Kejari Kaur terhadap empat terdakwa dugaan Korupsi BOK Kaur. FIKI/RB--

KORANRB.ID – Kerugian Negara (KN) sebesar Rp406 juta yang timbul dalam perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Kaur sudah pulih seluruhnya.

Pada sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur

di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu, 20 Maret 2024, dengan Ketua Majelis Hakim, Fauzi Isra, SH, MH.

JPU menuntut empat terdakwa, mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaur, Darmawansya, Sekdis Dinkes Gusdiarjo,

Kepala Puskesmas (Kapus) Padang Guci Ricke James Yunsen, dan Kapus Tanjung Iman Indah Fuji Astuti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan atau setara dengan 14 bulan pidana penjara.

Selain itu, JPU menjatuhi denda Rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara kepada semua terdakwa.

Dikatakan JPU Kejari Kaur, Bobby Muhamad Ali Akbar, S., MH, para terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Semua terdakwa kami tuntut sama. Untuk Uang Pengganti (UP) tidak dibebankan karena KN sudah dipulihkan,” ujar Bobi, usai persidangan.

Dijelaskan Bobby, adapun hal yang memberatkan para terdakwa salah satunya. Karena keempat terdakwa sempat ingin menghalang-halangi perkara ini.

jpu kejari kaur tuntut 4 terdakwa perkara korupsi bok kaur 16 bulan, kerugian negara rp406 juta pulih                            koranrb.id – kerugian negara (kn) sebesar rp406 juta yang timbul dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan (bok) kabupaten kaur sudah pulih seluruhnya.
pada sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur
di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor), rabu, 20 maret 2024, dengan ketua majelis hakim, fauzi isra, sh, mh. 
jpu menuntut empat terdakwa, mantan kepala dinas kesehatan (dinkes) kaur, darmawansya, sekdis dinkes gusdiarjo, 
baca juga:pendapat ahli, terdakwa ooj bisa lepas dari jeratan tipikor
baca juga:2 sejoli pelajar madrasah digerebek warga sebentar lagi lulus sekolah, begini penjelasan kepsek
kepala puskesmas (kapus) padang guci ricke james yunsen, dan kapus tanjung iman indah fuji astuti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan atau setara dengan 14 bulan pidana penjara. 
selain itu, jpu menjatuhi denda rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara kepada semua terdakwa. 
dikatakan jpu kejari kaur, bobby muhamad ali akbar, s., mh, para terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan subsidair, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:waduh, janda anak satu ditangkap edar sabu 
baca juga:peredaran ganja sasar pelajar di kota bengkulu
“semua terdakwa kami tuntut sama. untuk uang pengganti (up) tidak dibebankan karena kn sudah dipulihkan,” ujar bobi, usai persidangan. 
dijelaskan bobby, adapun hal yang memberatkan para terdakwa salah satunya. karena keempat terdakwa sempat ingin menghalang-halangi perkara ini. 
“untuk perannya, berbeda. dua kapus itu memenuhi permintaan terdakwa kadis dan sekdis terkait pemotongan 2 persen,” singkatnya. 
sementara itu, penasehat hukum (ph) terdakwa darmawansya,  ricke james yunsen dan indah fuji astuti, sopian siregar, sh, mkn akan mengajukan pembelaan atau pleidoi atas tuntutan jpu kejari kaur.
baca juga:sopir truk muatan kayu meranti diduga ilegal dijerat pasal ini
baca juga:terungkap nama baru diduga pemodal, terima aliran fee proyek btt seluma 
“kami akan siapkan nota pembelaannya dan akan kami buka semua di nota pembelaan,” ucap sopian. 
di sisi lain, ph terdakwa gusdiarjo, jecky haryanto, sh menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan peran dari terdakwa berbeda-beda dan juga pertangungjawaban yang harusnya dilakukan juga berbeda. 
“namun kita lihat tadi, para terdakwa ini dituntut sama. kami merasa seharusnya klien kami ini dituntut lebih ringan dari terdakwa lain,” kata jecky. 
untuk itu, pada persidangan selanjutnya pihaknya akan menyampaikan nota pembelaan atau peleidoi atas tuntutan tersebut. 
“tentu kita mengajukan pleidoi atas tuntutan ini,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, pada persidangan rabu, 13 maret 2024, ketua majelis menanyakan terkait fakta persidangan sebelumnya, mengenai pemotongan dana bok kaur tahun 2022 yang sebesar 2 persen.
dalam persidangan, para terdakwa ditanyai satu persatu, atas perintah siapa dana bok itu dipotong 2 persen.
terdakwa gusdiarjo memberikan kesaksian, perintah pemotongan dana bok 2 persen berasal dari darmawansya selaku kepala dinas kesehatan saat itu. 
ia menerangkan, perintah itu disampaikan saat rapat di dinas kesehatan kaur.  selain itu, terdakwa gusdiarjo juga mengaku pernah menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada terdakwa darmawansyah. 
 
uang itu berasal dari pencairan dana bok triwulan i dan ii taun anggran 2022, masing triwulan diserahkan rp76 juta. 
namun, kesaksian gusdiarjo dibantah terdakwa ricke james yunsen dan indah fuji astuti. 
ricke james yunsen dan indah fuji astuti, bersaksi bahwa perintah pemotongan 2 persen ini datang dari terdakwa gusdiarjo selaku sekretaris dinas pada saat itu. 
menangapi perbedaan kesaksian itu, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur, bobby muhamad ali akbar, sh, mh mengatakan, berdasarkan beberapa bukti yang pihaknya miliki dan beberapa keterangan saksi yang dihadirkan sebelumnya, perintah pemotongan dua persen tersebut berdasarkan arahan kepala dinas dalam hal ini terdakwa darmawansyah. 
“alat bukti yang kami sajikan terdahulu, bahwa memang terdapat arahan dari kepala dinas (pemotongan 2 persen, red). memang menjurusnya ke kepala dinas, melalui sekretaris dinas,” ujar bobby. 
berdasarkan fakta-fakta persidangan, sudah cukup kuat mengarah kepada terdakwa darmawansyah terkait perintah pemotongan 2 persen dana bok kaur. 
“walaupun tadi kita lihat, kepala dinas itu sendiri saat memberi keterangan sebagai terdakwa menyangkal hal itu (memberi perintah pemotongan 2 persen, red),” kata bobby. 
sementara itu, penasehat hukum (ph) terdakwa darmawansya,  ricke james yunsen dan indah fuji astuti, sopian siregar, sh, mkn mengatakan berdasarkan fakta persidangan, kemarin hampir semua kesaksian terdakwa (kliennya, red) menjurus kepada terdakwa gusdiarjo untuk perintah pemotongan 2 persen tersebut. 
namun, apapun hasilnya nanti, pihaknya tetap menghormati majelis hakim yang akan memutuskan, sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada. 
“tapi pada prinsipnya kami selaku kuasa hukum  meyakini bahwa perintah itu bukan dari beliau (kepala dinas, red) apalagi didukung oleh dua saksi yang lain yang mengatakan perintah itu memang bukan dari kepal dinas, melainkan perintah itu dari sekdis itu sendiri,” tutup sopian.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 21 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan