MPP Kepahiang Beri 321 Izin Usaha Sepanjang 2024

mpp kepahiang beri 321 izin usaha sepanjang 2024 kepahiang, koranrb.id - sepanjang 2024 ini, mal pelayanan publik (mpp) dinas pmptsp kabupaten kepahiang telah berikan 321 perizinan dan non perizinan usaha.  kabid penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dpmptsp kabupaten kepahiang dedi mulyadi, s.hut, senin 25 maret 2024 menerangkan data tersebut belum seluruh masuk.  "untuk data februari masih dalam proses," kata dedi. adapun rincian perizinan dan non perizinan yang dilakukan sepanjang 2024 adalah, via oss rba 252, via aplikasi sicantik 48 dan via simbg 21.  baca juga:ngeri! 170 warga kepahiang terdata odgj, juga potensi ngamuk adapun sektor izin usaha yang diberikan mulai dari, sektor kesehatan obat dan makanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, transportasi/perhubungan, pendidikan dan kebudayaan.  lalu, sektor perindustrian, ketenagakerjaan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan serta pertanian.  sebagai gambaran, sepanjang 2023 total perizinan dan non perizinan yang dilakukan sepanjang 2023, sebanyak 4.353. dengan rincian, via oss rba 3.682, via aplikasi sicantik 687 dan via simbg 13.  "dengan adanya mpp, semua pelayanan perizinan bisa dilakukan dalam 1 pintu," kata mulyadi.  baca juga:75 pejabat baru diminta segera sertijab selama bulan suci ramadan ini, pihaknya tetap maksimal memberikan layanan kepada publik.   selama ramadan 1445 h, jam layanan di mpp kepahiang adalah senin - kamis mulai pukul 08.00 wib hingga pukul 15.00 wib dengan waktu istirahat pukul 12.00 wib - 12.30 wib.  lalu,  hari jumat pukul 08.00 wib - 15.30 wib dengan waktu istirahat pukul 11.30 wib - 12.30 wib. pihaknya mengajak kepada semua masyarakat kabupaten kepahiang tetap melakukan pengurusan izin, di mpp. baca juga:safari ramadan pemkab kaur usai, ini pesan bupati!   sejak beroperasi awal tahun ini, gedung mpp telah menerima sejumlah layanan publik.  mulai dari adminduk atau pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan publik dari kejari kepahiang, posbakum dari pengadilan negeri kepahiang dan pelayanan bpjs kesehatan. berdirinya mpp dalam rangka mewujudkan undang-undang nomor 25 tahun 2009.  di mana masyarakat menuntut pemerintah untuk memberi pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel tersebut.  baca juga:kabar gembira, hari ini thr cair, asn, anggota dewan hingga bupati dan wakil bupati kebagian dengan itupula diterbitkan peraturan menpanrb nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mpp sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. pada permenpan-rb nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik (mpp), disebutkan sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. mpp merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik, baik barang maupun jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel. idealnya,  mpp memberi setidaknya 24 layanan publik.  baca juga:dinas tphp provinsi bengkulu: alsintan dorong kesejahteraan petani mengacu pada  permen panrb nomor 23 tahun 2017, mpp merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah. serta pelayanan badan usaha milik negara /badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.  mpp diharapkan memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. selain itu, untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di indonesia.  baca juga:hore! gubernur rohidin perbolehkan kendaraan dinas dipakai mudik, tapi ada ketentuannya adapun prinsip yang dianut dalam mpp yakni, yaitu keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan kenyamanan.   

Tag

• # penerbitan izin usaha
• # izin usaha
• # mpp kepahiang
• # mall pelayanan publik

Share

• 
• 
• 
• 
•