Vonis Dua Terdakwa Korupsi Asrama Haji, JPU: Kita Juga Banding

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 25 Mar 2024 - 23:04

BANDING: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu juga menyatakan upaya banding atas putusan Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu kepada dua terdakwa. FOTO: JPU Kejati Bengkulu, Ahlal Hudarahman/RB--

Sementara, terdakwa Panca Saudara Silalahi divonis hukum 4 tahun pidana penjara, serta denda Rp200 juta subsidair 6 bulan penjara. Terdakwa Panca juga sama, dibebankan pidana tambahan UP sebesar Rp25 juta.

Kedua terdakwa terbukti secarah sah melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Terdakwa Suharyanto dan terdakwa Panca Sudara Silalahi terbukti dan meyakinkan bersalah dalam pasal primair Jaksa Penuntut Umum," tegas Ketua Majelis saat membacakan amar putusan.

Peran inisial RO. Pada fakta persidangan dugaan Korupsi proyek revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021, terungkap nama lain.

Nama lain ini, diduga aktor utama atau orang yang berperan penting dalam pekerjaan revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021.

Nama itu disebut-sebut para terdakwa dalam perkara ini, berinisial RO.

Menanggapi fakta persidangan ini, Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Rozano Yudistira, SH, MH mengatakan, pihaknya akan menganalisis keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.

“Apapun fakta dipersidangan akan menjadi analisa kita untuk ke depannya,” kata Rozano.

Diterangkan Rozano, setiap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tentu akan menjadi perhatian pihaknya.

Fakta-fakta yang terungkap itu pasti akan dikoordinasikan dengan Penyidik.

“Karena semua fakta yang terungkap menjadi fakta hukum nantinya ke depan. Menjadi penilaian penuntut umum dalam menentukan status terdakwa yang lain,” tuturnya.

Analisis yang dilakukan, untuk mencari alat bukti, keterlibatan pihak lain dalam sebuah perkara.

“Untuk memastikan fakta hukum itu, tentunya harus dianalisa dulu. Apa iya keterangnya itu cuma keterangan dari terdakwa saja atau memang ada dukungan alat bukti lainnya,” tutupnya.

Sementara itu, Kasi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetiyo, SH., MH menjelaskan, untuk menyeret pihak lain kedalam perkara dugaan Korupsi revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021, cukup dengan dua alat bukti.

vonis dua terdakwa korupsi asrama haji, jpu: kita juga banding                             koranrb.id – menanggapi upaya perlawanan banding dua terdakwa mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn), suharyanto dan panca saudara silalahi.
yang divonis bersalah oleh majelis hakim di tingkat pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu
dalam perkara korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021 yang menimbulkan kerugian negara rp1,28 miliar.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu juga menyatakan upaya banding atas putusan majelis hakim pn tipikor bengkulu kepada dua terdakwa.
baca juga:dua terdakwa asrama haji banding, ph: klien bukan aktor utama, begini penjelasannya
baca juga:jpu pikir-pikir vonis berbeda dua terdakwa korupsi asrama haji, denda dan uang pengganti ratusan juta
“sudah prosedur kita, kalau terdakwa banding kita juga banding. sop kita seperti itu.
agar nanti kita bisa masuk di kasasinya,” terang jpu kejati bengkulu, ahlal hudarahman, di pn tipikor bengkulu, senin, 25 maret 2024.
namun, dirinya belum mengetahui kapan memori banding dari jpu itu disampaikan ke pengadilan tinggi. 
“kalau itu (jadwal masuk memori banding, red) nanti saya tanya ke kordinator terlebih dahulu,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, pernyataan hingga pengajuan banding ini telah dilayangkan melalui penasihat hukum (ph) masing-masing terdakwa. 
baca juga: bidik aktor utama perkara korupsi asrama haji, jaksa analisa fakta sidang, cari alat bukti 
baca juga:seret aktor utama perkara asrama haji, terdakwa panca: bos kita perlu dipanggil juga 
ph terdakwa panca saudara silalahi, ranggi setiyadi, sh mengatakan, memori banding kliennya sudah disampaikan ke pengadilan tinggi, kamis, 21 maret lalu. 
“alasan kita tentu, yang kita anggap klien kita tidak melakukan. karena banyak fakta-fakta yang kesannya diarahkan,” kata ranggi. 
menurut ranggi, kliennya bukan aktor utama dalam perkara ini. untuk itu, ranggi menilai vonis 4 tahun pidana penjara terlalu berat untuk kliennya yang hanya berperan sebagai penghubung.
“klien kita ini bukan aktor utama dalam perkara ini. klain kami inikan hanya penghubung. maka akan kita tuangkan semuannya di memori banding ini,” pungkas ranggi. 
di sisi lain, ph suharyanto, endah rahayu ningsi, sh meyebutkan, pihaknya juga sudah mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi bengkulu.
baca juga: ph: ada pihak lain lebih bertanggung jawab, 2 terdakwa asrama haji dituntut berbeda 
baca juga:rp453 juta kn perkara asrama haji belum pulih, begini penjelasannya
“atas kesepakatan dan konfirmasi dengan pihak keluarga kita mengajukan banding,” kata enda. 
menurut endah, tidak seharusnya kliennya divonis hukuman pidana penjara 4 tahun 6 bulan. 
apalagi, kerugian negara dalam perkara ini hampir setengahnya sudah dipulihkan oleh kliennya. 
“yang menjadi keberatan kita, klien kita ini sudah mengembalikan kn hampir setengahnya. kemudian klien kami inikan hanya pekerja dari orang yang disebut sebagai pemodal itu, (inisial ro, red),” tutupnya. 
sekadar mengingatkan, pada sidang putusan kedua terdakwa yang dibacakan kamis, 14 maret 2024 lalu diketuai majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
suharyanto dan panca saudara silalahi terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan primair jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
suharyanto divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara, serta denda rp200 juta subsidair 6 bulan.
ia juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti (up), sebesar rp399 juta.
dengan ketentuan apabila tidak diselesaikan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta benda terdakwa akan disita, dan jika tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
sementara, terdakwa panca saudara silalahi divonis hukum 4 tahun pidana penjara, serta denda rp200 juta subsidair 6 bulan penjara. terdakwa panca juga sama, dibebankan pidana tambahan up sebesar rp25 juta. 
kedua terdakwa terbukti secarah sah melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"terdakwa suharyanto dan terdakwa panca sudara silalahi terbukti dan meyakinkan bersalah dalam pasal primair jaksa penuntut umum,"  tegas ketua majelis saat membacakan amar putusan.
peran inisial ro. pada fakta persidangan dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021, terungkap nama lain. 
nama lain ini, diduga aktor utama atau orang yang berperan penting dalam pekerjaan revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021. 
nama itu disebut-sebut para terdakwa dalam perkara ini, berinisial ro. 
menanggapi fakta persidangan ini, kasi penuntutan kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, rozano yudistira, sh, mh mengatakan, pihaknya akan menganalisis keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.
“apapun fakta dipersidangan akan menjadi analisa kita untuk ke depannya,” kata rozano. 
diterangkan rozano, setiap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tentu akan menjadi perhatian pihaknya. 
fakta-fakta yang terungkap itu pasti akan dikoordinasikan dengan penyidik. 
“karena semua fakta yang terungkap menjadi fakta hukum nantinya ke depan. menjadi penilaian penuntut umum dalam menentukan status terdakwa yang lain,” tuturnya. 
analisis yang dilakukan, untuk mencari alat bukti, keterlibatan pihak lain dalam sebuah perkara. 
“untuk memastikan fakta hukum itu, tentunya harus dianalisa dulu. apa iya keterangnya itu cuma keterangan dari terdakwa saja atau memang ada dukungan alat bukti lainnya,” tutupnya.
sementara itu, kasi penyidikan (kasidik) pidsus kejati bengkulu, danang prasetiyo, sh., mh menjelaskan, untuk menyeret pihak lain kedalam perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021, cukup dengan dua alat bukti. 
“nanti akan kita pertimbangkan keterangan-keterangan terdakwa. sebenarnya penyidikan itu cukup dua alat bukti,” singkatnya. 
berdasarkan fakta persidangan, aktor utama atau orang yang paling berperan penting dalam pekerjaan revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021 ini berinisial “ro”. diduga ro adalah bos dari para terdakwa. 
orang yang berinisial ro ini, disebut-sebut terdakwa pada saat persidangan dengan agenda keterangan terdakwa di pn bengkulu, 23 januari 2024. 
“bos kita (orang yang berinisial ro, red) harapan kita perlu dipanggil juga,” ujar terdakwa panca saudara silalahi, usai persidangan dengan agenda pleidoi di pengadilan negri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kamis, 22 februari 2024 lalu.
sekedar mengingatkan, dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidak benaran pada saat putus kontrak.
yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni pt. bkn. 
dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.
sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh jasa asuransi indonesia (jasindo) serta pt. bkn, diduga belum dikembalikan.
sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani jpn bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejati bengkulu. hingga kemudian dilimpahkan ke bidang pidsus kejati bengkulu. 
diketahui sumber dana proyek ini berasal dari surat berharga syariah negara (sbsn).
dimana akibat menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar rp 1,2 miliar lebih. 
namun kerugian negara itu sudah dikembalikan sebesar rp 798 juta yang dititipkan kepada jpu kejati bengkulu. 
ditambah pengembalian kn oleh terdakwa panca saudara silalahi rp45 juta sehingga tertotal rp843 juta.
riwayat pengembalian kn perkara ini, pertama dikembalikan sebesar rp450 juta oleh pt. bkn pada kamis, 13 juli 2023, yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap terdakwa suhartono.
kemudian pada kamis, 3 agustus 2023, penyidik pidsus kejati bengkulu kembali menerima penitipan uang sebesar rp75 juta dari salah satu saksi dari pt. bkn berinisial w.
kembali pada kamis 10 agustus 2023, salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek asrama haji berisial m menyerahkan uang sebesar rp200 juta kepada penyidik.
pasalnya rp200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek asrama haji. 
ada lagi penitipan kn dari saksi berinisial mt, ia mengembalikan uang sebesar rp30 juta pada senin 14 agustus 2023, kemudian rp23 juta pada senin 21 agustus 2023.
terakhir terdakwa panca saudara silalahi, sebelum ditahan senin 16 september 2023 ia menitipkan rp20 juta.
dari penghitungan penyidik, terdakwa panca saudara silalahi merugikan negara rp100 juta, namun hitungan itu tak diakui terdakwa. ia hanya mengakui menikmati sebesar rp 20 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 26 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan