TPS Pasar Tebat Masuk Locus Gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 27 Mar 2024 - 23:51

GUGATAN: Pelaksanaan pemilu di Bengkulu Utara masuk dalam daftar locus atau lokasi pelaksanaan pemilu yang masuk dalam daftar gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). FOTO: Santoso/RB--

tps pasar tebat masuk locus gugatan pilpres di mahkamah konstitusi                            koranrb.id – pelaksanaan pemilu di bengkulu utara masuk dalam daftar locus atau lokasi pelaksanaan pemilu yang masuk dalam daftar gugatan di mahkamah konstitusi (mk). 
gugatan tersebut terkait pelaksanaan pemilihan pilpres di tempat pemungutan suara desa pasar tebat kecamatan air napal bengkulu utara. 
gugatan tersebut disampaikan oleh pasangan ganjar pranowo – mahfud md terkait pemungutan suara pilpres. 
ketua komisi pemilihan umum bengkulu utara santoso, s.pd membenarkan hal tersebut. 
baca juga:operasi pasar jelang idulfitri di bengkulu utara, ini tujuannya
baca juga:perangkat di 10 desa bengkulu utara belum terima gaji, ini penyebabnya
baca juga:upload berkas bermasalah, pemberian nip pppk bengkulu utara tertunda
kpu bengkulu utara juga sudah menerima informasi soal masuknya salah satu tempat pemungutan suara di bengkulu utara sebagai locus gugatan ke mahkamah konstitusi tersebut. 
bahkan kpu sudah menyiapkan barang bukti yang dibutuhkan untuk nantinya di persidangan mahkamah konstitusi.
ini untuk kepentingan menjawab gugatan yang dilayangkan oleh tim kampanye pasangan ganjar – mahfud tersebut. 
ia menerangkan jika yang masuk dalam materi gugatan adalah dugaan adanya kecurangan pemilu.
baca juga:target pendapatan pajak meningkat, perketat pembayaran pajak galian c
baca juga:beras bantuan pangan tuntas disalurkan, kerawanan stok beras bengkulu utara hingga juni - juli 
ini lantaran adanya kesalahan pencatatan data statistik yang dilakukan  oleh kpps. 
sehingga jumlah surat suara yang dicoblos atau surat suara sah dan tidak sah jumlahnya lebih besar dari jumlah pemilih. 
namun ia membantah jika hal tersebut sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan  oleh penyelenggara pemilu. 
termasuk juga membantah adanya upaya mendukung salah satu calon atau adanya surat suara yang sengaja dicoblos meskipun tidak ada pemilihnya. 
baca juga:beras bantuan pangan tuntas disalurkan, kerawanan stok beras bengkulu utara hingga juni - juli 
hal ini terjadi karena ketidak sengajaan atau human error atau kesalahan penulisan dari kpps. 
itupun sudah dilakukan koreksi dalam pleno tingkat kecamatan dan dipastikan kembali di pleno tingkat kabupaten. 
“tidak ada faktor kesengajaan, hanya kesalahan penulisan dan itupun sudah  diperbaiki sesuai aturan dalam pleno,” terangnya. 
sehingga kesalahan tersebut tidak masuk atau dihitung sebagai perolehan suara capres / cawapres. 
karena sudah dilakukan koreksi dan disaksikan oleh para saksi capres. 
“semua tahapan sudah dilakukan termasuk tahapan koreksi dan kesalahan tersebut tidak masuk dalam jumlah perolehan suara,” terangnya. 
ia juga meyakini jika hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan lantaran semua kesalahan tersebut sudah dilakukan koreksi sesuai dengan aslinya. 
sesuai dengan aturan, perubahan atau perbaikan kesalahan bisa dilakukan dalam pleno diatasnya.
pleno memang menjadi tempat untuk dilakukannya koreksi dimana disaksikan oleh para saksi termasuk bawaslu.
“jika memang nanti dibutuhkan, ini akan kita jelaskan dalam persidangan nantinya, namun kita memiliki bukti yang sudah kita siapkan dalam terkait dengan pleno nantinya,” pungkas santoso.
sekadar mengetahui, di bengkulu utara terdapat 215 desa dengan total pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap sebanyak 217.841 tersebar di 896 tempat pemungutan suara.
namun saat pemungutan suara 14 februari lalu, sebanyak 193.592 warga yang menyalurkan hak pilihnya. 
untuk pilpres, pasangan prabowo – gibran rakabuming raka menang telak dari pasangan anies baswedan – muhaimin iskandar dan ganjar pranowo – mahfud md. 
dalam pleno tingkat kabupaten nyaris tidak ada polemik atau gejolak yang muncul terkait rekapitulasi perolehan suara pilpres. 
polemik banyak terjadi pada perolehan suara tingkat dpr dan dprd termasuk soal teknis administrasi dan data statistik yang tidak sinkron. 
bahkan, bawaslu bengkulu utara menindaklanjuti dengan pemeriksaan terkait adanya dugaan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik tingkat tps maupun kecamatan. 
namun pelanggaran tersebut masuk dalam taraf pelanggaran administrasi yang tidak terkait dengan jumlah perolehan suara pasca ditetapkannya hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. 
santoso menerangkan sejauh ini tidak ada gugatan terkait dengan pelaksanaan pemilu di bengkulu utara yang bergulir di mahkamah konstitusi kecuali satu kasus di tps desa pasar tebat terkait dengan pilpres.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 28 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan