TPN Klaim, PSU Tak Hambat Pelantikan Presiden

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Jumat , 29 Mar 2024 - 21:44

Todung Mulya Lubis, ketua tim kuasa hukum Ganjar-Mahfud, menyatakan, jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan PSU, itu sama halnya dengan penetapan dua putaran pemilihan umum presiden (Pilpres).--market bisnis

Tetapi lebih pada penegakan hukum dan demokrasi atas pelanggaran pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Saat ini penegakan hukum dan demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi terancam terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang sarat pelanggaran TSM,” ujarnya.

Di sisi lain, saat menggugat ke MK, pasangan Anies-Muhaimin tidak mengikutsertakan mantan Ketua MK Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum.

Padahal, Hamdan merupakan ketua Dewan Pakar Timnas Amin.

Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Pasangan Amin Ari Yusuf Amir memaparkan alasan Hamdan memilih untuk tidak ikut beracara di MK.

Meski demikian, Hamdan tetap memberikan masukan dan saran serta memercayakan seluruh proses kepada THN.

Menurut Ari, hal tersebut menunjukkan integritas Hamdan Zoelva dan sikap menjunjung etik dalam beperkara di MK.

“Beliau sebenarnya memiliki izin praktik beracara sebagai lawyer, tetapi memilih tidak mendampingi Amin di sidang MK karena menghormati etik,” kata Ari.

Ari menambahkan, keputusan Hamdan yang juga ketua Dewan Penasihat THN menunjukkan betapa solidnya kekuatan THN Amin.

Pihaknya optimistis dengan bukti-bukti dan saksi yang diajukan di sidang nanti.

Ari berharap sidang berjalan lancar dan mampu membuka berbagai tabir kecurangan Pilpres 2024 ke publik.

“Semoga hakimnya adil dan bukti-bukti yang disajikan valid sehingga akan mampu membuka mata masyarakat terkait dengan kondisi sebenarnya pelaksanaan Pilpres 2024,” tuturnya.

tpn klaim, psu tak hambat pelantikan presiden                            jakarta, koranrb.id – jika terjadi pemungutan suara ulang (psu) tim pemenangan nasional ganjar-mahfud mengklaim tidak akan menghambat pelantikan presiden dan wakil presiden.
diketahui saat ini tim kuasa hukum (tkh) ganjar-mahfud secara resmi mengajukan tuntutan agar dilakukan psu di seluruh indonesia. 
mereka membantah tudingan, jika dikabulkan, psu akan menghambat pelantikan presiden dan (wapres) terpilih.
todung mulya lubis, ketua tim kuasa hukum ganjar-mahfud, menyatakan, jika mahkamah konstitusi (mk) memutuskan psu, itu sama halnya dengan penetapan dua putaran pemilihan umum presiden (pilpres).
baca juga:puncak arus mudik, siagakan peralatan di daerah rawan longsor
tentunya, agenda ketatanegaraan pelantikan presiden dan wapres baru tetap bisa berlangsung pada 20 oktober.
’’waktu merencanakan pemilu dan pilpres, kan kita merencanakan dua putaran.
jadi, tidak ada yang terganggu,’’ papar todung.
todung juga menyatakan bahwa alasan yang disampaikan sebelumnya oleh pihak lawan dianggap sebagai pencarian alasan yang tidak relevan. 
baca juga:10 paket jalan di benteng mulai dikerjakan, 2 lain tahap lelang, berikut rincian lokasinya
“jadi, menurut saya, ini alasan yang dicari-cari, alasan yang mengada-ngada.
jadi, saya menolak alasan itu, banyak alasan lain yang bisa saya kemukakan,’’ jelasnya pada jawa pos.
menurut dia, masa depan demokrasi indonesia kini bergantung pada kearifan dan kebijaksanaan serta sikap kenegarawanan para hakim konstitusi. 
bagi ganjar-mahfud, gugatan yang diajukan ke mk tidak bertujuan menggugat kemenangan.
baca juga:asn bengkulu tengah dapat tambahan tunjangan 100 persen, bisa dibayar sebelum lebaran idul fitri
tetapi lebih pada penegakan hukum dan demokrasi atas pelanggaran pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (tsm).
“saat ini penegakan hukum dan demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi terancam terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang sarat pelanggaran tsm,” ujarnya.
di sisi lain, saat menggugat ke mk, pasangan anies-muhaimin tidak mengikutsertakan mantan ketua mk hamdan zoelva sebagai kuasa hukum. 
padahal, hamdan merupakan ketua dewan pakar timnas amin.
baca juga:fasilitas rs pratama mukomuko lengkap, segera layani masyarakat dapil iii
ketua tim hukum nasional (thn) pasangan amin ari yusuf amir memaparkan alasan hamdan memilih untuk tidak ikut beracara di mk.
meski demikian, hamdan tetap memberikan masukan dan saran serta memercayakan seluruh proses kepada thn.
menurut ari, hal tersebut menunjukkan integritas hamdan zoelva dan sikap menjunjung etik dalam beperkara di mk. 
“beliau sebenarnya memiliki izin praktik beracara sebagai lawyer, tetapi memilih tidak mendampingi amin di sidang mk karena menghormati etik,” kata ari.
baca juga:jelang lebaran, ini sejumlah penghasilan yang diterima asn mukomuko, honorer gigit jari
ari menambahkan, keputusan hamdan yang juga ketua dewan penasihat thn menunjukkan betapa solidnya kekuatan thn amin.
pihaknya optimistis dengan bukti-bukti dan saksi yang diajukan di sidang nanti.
ari berharap sidang berjalan lancar dan mampu membuka berbagai tabir kecurangan pilpres 2024 ke publik. 
“semoga hakimnya adil dan bukti-bukti yang disajikan valid sehingga akan mampu membuka mata masyarakat terkait dengan kondisi sebenarnya pelaksanaan pilpres 2024,” tuturnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 30 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan