Bapenda: Tidak Ada Penghapusan Denda PBB-P2

Reporter: Westjer Tourindo |

Editor: Ade HR |

Senin , 01 Apr 2024 - 22:46

Dr. Novitasari, SE, MM menjelaskan tidak ada penghapusan denda PBB-P2--Laman Instagram pribadi Dr. Novitasari, SE, MM

Apalagi dia merasa pemerintah kurang melakukan sosialisasi terkait PBB-P2 ini.

Namun tiba-tiba, datang struk tagihan PBB-P2 ke rumahnya.

Tagihan itu harus dibayarkan supaya tidak terkena denda.

“Sosialisasi kurang, tiba-tiba sudah naik besarannya,” jelas Zainal saat ditemui di Kantor Camatan Selebar saat hendak membayar PBB-P2.

bapenda: tidak ada penghapusan denda pbb-p2                            bengkulu, koranrb.id – kepala bidang perencanaan dan pengembangan badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu, dr. novitasari, se, mm mengatakan tidak ada penghapusan denda pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2).
jika seseorang menunggak pembayaran pbb-p2 hingga bertahun-tahun, hanya ada kelonggaran untuk membayar sebagian dahulu.
namun dendanya tidak terhapus dan masyarakat masih berkewajiban untuk membayarnya.
“bisa diberikan kelonggaran tapi masih wajib bayar,” jelas novitasari.
baca juga:kpu tetapkan jadwal pemungutan suara pilkada, bupati dilarang mutasi pejabat
jika masyarakat tak mampu membayar tagihan pbb-p2, bisa mengajukan pengurangan tagihan.
dengan cara mengisi berkas keringanan pbb-p2.
lalu pihak bapenda akan melakukan pengecekan secara berkala apa layak atau tidak pengaju, diberikan keringanan.
dijelaskan lagi untuk menghapus denda pbb-p2, harus mendapatkan persetujuan darai walikota dengan diterbitkannya sk penghapusan denda pbb-p2.
baca juga:jalur mudik rawan longsor, pupr siagakan 4 titik posko
“kalau merasa tidak bisa bayar karena tak mampu bisa ajauakan penurunan.
namun utuk menghilangkan denda, perlu regulasi aturan dari pemerintah kota” jelasnya.
sistem denda pada pbb-p2, penghitungannya menggunakan sistem.
namun secara manual, rumusnya, adalah kalkulasi keseluruhan dari nilai jual objek pajak (njop).
baca juga:pengelola wisata di mukomuko wajib utamakan kenyamanan pengunjung, ini penjelasannya
kemudian diambil dari berapa persen denda yang diberikan.
denda keterlambatan membayar pbb-p2 menurut perda kota bengkulu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah  adalah 2% dari nilai keseluruhan yang akan dibayarkan.
“untuk penghitungan denda pajak menggunakan sistem yang dipakai oleh tim pajak,” katanya.
besaran pajak yang dibayarkan juga memiliki rumus tersendiri.
baca juga:peringati hkg, tpp pkk gelar bazar ramadan
jadi sebenarnya masyarakat bisa menghitung sendiri pbb-p2 nya.
rumus penghitungan besaran pajak, yakni luas bangunan dikalikan dengan njop.
kemudian ditambahkan dengan hasil perkalian antara njop dengan luas tanah.
setelah dapat hasil pertambahan dua item itu, kemudian dikalikan 0,2 persen. nah itu lah besaran pbb-p2 yang harus dibayar.
baca juga:tgr dprd dan sekretariat dewan bengkulu selatan sudah dicicil rp 3,2 miliar
 “untuk jumlah besaran pajak yang dibayar bisa dihitung langsung dengan rumus manual,” jelasnya.
sebelumnya, warga kelurahan sumur dewa kecamatan selebar zainal (57) mengatakan dia tidak tahu kenapa tagihan pbb-p2 nya mengalami kenaikan setiap tahun.
padahal rumahnya jauh dari jalan utama.
dia juga berkeyakinan nilai jual rumahnya itu tidak semahal yang dituliskan di  struk tagihan pbb-p2 miliknya.
baca juga:harga tiket angkutan mudik rata-rata naik 25 persen, berlaku 3 april, ini rinciannya
apalagi dia merasa pemerintah kurang melakukan sosialisasi terkait pbb-p2 ini.
namun tiba-tiba, datang struk tagihan pbb-p2 ke rumahnya.
tagihan itu harus dibayarkan supaya tidak terkena denda.
 “sosialisasi kurang, tiba-tiba sudah naik besarannya,” jelas zainal saat ditemui di kantor camatan selebar saat hendak membayar pbb-p2.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan