TPP ASN Kepahiang Rp13,9 Miliar Belum Cair, THR dan Rapel Kenaikan Gaji Oke

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 02 Apr 2024 - 23:08

LEBARAN: ASN di lingkungan Pemkab Kepaiang telah menerima THR dan rapelan gaji. Sedangkan TPP 2024 belum cair. Foto: HERU/RB--

tpp asn kepahiang rp13,9 miliar belum cair, thr dan rapel kenaikan gaji oke                             kepahiang, koranrb.id - tambahan penghasilan pegawai (tpp) tahun 2024 yang menjadi salah satu hak asn pemkab kepahiang, tak kunjung cair. 
meski demikian, kekecewaan asn kepahiang sedikit terobati dengan sudah cairnya tunjangan hari raya (thr) dan rapelan kenaikan gaji tahun 2024. 
baik thr dan rapelan kenaikan gaji, sudah masuk langsung ke rekening para asn di lingkungan pemkab kepahiang sejak senin 1 april 2024.
baca juga:waspadai kejahatan digital jelang idul fitri, jaga keamanan dan privasi data konsumen
baca juga:jelang lebaran, bazar pasar murah diserbu warga
"untuk tpp, belum cair juga," ujar salah asn di lingkungan pemkab kepahiang dengan ekspresi datar. 
untuk pembayaran thr asn termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) ini, disiapkan dana mencapai rp13,9 miliar.
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang jono antoni menerangkan, besaran thr dihitung berdasarkan lima komponen. 
yakni, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. 
ditambah item tambahan penghasilan pegawai dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. "total, untuk thr sudah dialokasikan rp13,9 miliar," kata jono.
untuk diketahui, ketentuan pencairan thr bagi pns dan aparatur negara lainnya melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 14 tahun 2024.  
dalam pp tersebut juga mengatur tentang pemberian thr dan gaji 13 tahun 2024 untuk aparatur negara lainnya seperti, calon pns (casn), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tni, polri, dan pejabat negara. 
termasuk, para pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan pns juga mendapatkan thr sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
berdasarkan pp 14 tahun 2024, pencairan thr untuk pns akan dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya idul fitri.
sedangkan bagi karyawan swasta, pencairan thr mengikuti surat edaran (se) nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberian thr keagamaan 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.
baca juga:thr asn rp336,5 miliar di provinsi bengkulu sudah tersalur, segini rinciannya 
baca juga:soal mutasi awal januari, dewan kirim surat ke bupati rejang lebong
surat edaran ini memberikan arahan kepada kepala dinas ketenagakerjaan di setiap provinsi sebagai panduan pelaksanaan pemberian thr bagi pekerja di sektor swasta. 
menurut se tersebut, thr 2024 untuk karyawan swasta wajib diberikan paling lambat h-7 lebaran dan harus dibayar penuh, tanpa dicicil.
secara umum, ketentuan mengenai thr diatur dalam hukum ketenagakerjaan di indonesia, yaitu dalam pasal 6 ayat (6) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
berdasarkan uu ini, pengusaha atau perusahaan wajib membayarkan thr kepada seluruh pekerja.
bagi perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban tunjangan ini, maka akan dikenakan sanksi. 
bagi karyawan swasta, thr keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus.
baik itu berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt), perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk pekerja atau buruh harian lepas.
bagi pekerja/buruh swasta yang memiliki masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, mereka berhak menerima thr sebesar satu bulan upah.
bagi pekerja/buruh swasta yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, mereka akan menerima thr secara proporsional sesuai dengan masa kerja mereka, dengan menggunakan rumus; masa kerja x 1 bulan upah : 12.
baca juga:oknum pns wanita nikah siri terancam dipecat, sudah ditetapkan jadi tersangka
baca juga:jangan manfaatkan momen lebaran buat korupsi
setiap perusahaan dapat memiliki kebijakan yang berbeda terkait pencairan thr.
beberapa perusahaan mungkin cenderung untuk membayarkan thr lebih awal, sedangkan yang lain mungkin memilih untuk menunggu mendekati hari raya.
namun, bagi pengusaha yang terlambat dalam membayarkan thr, mereka bisa terkena sanksi administratif berupa denda 5% dari total thr baik individu atau berapa pekerja yang tidak dibayar. 
baca juga:sepeda motor asn kepahiang raib digondol maling, gembok pagar terbelah
selain itu, keterlambatan ini juga bisa berdampak pada hubungan antara pengusaha dan karyawan, serta reputasi perusahaan di mata publik.
 meskipun tanggal pencairan bisa bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan faktor-faktor lainnya. namun pencairan ini umumnya dilakukan menjelang perayaan hari raya yang bersangkutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan