Mediasi Sengketa Batas Wilayah Bengkulu Utara dan Lebong Diagendakan Ulang

Reporter: Bela Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 04 Apr 2024 - 23:26

SENGKETA:Rapat mediasi pembahasan sengketa batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) dan Lebong, terpaksa diagendakan ulang. FOTO: GUBERNUR/RB--

Tetapi Bupati Lebong masih menunggu pengacara pihaknya Yusril sedang bersidang di MK soal Sengketa Pilres untuk didatangkan," ungkap Kopli.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara, Mian menyampaikan, Pemkab BU menyambut baik proakfitnya

Pak Gubernur Bengkulu dalam menyikapi keputusan sela MK terkait permasalahan batas Lebong dan BU dengan memfasilitasi mediasi.

"Terkait persoalan ini, kita dari Pemkab BU memastikan taat aturan yakni mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) No 20 Tahun 2015 tentang batas daerah Kabupaten BU dengan Lebong Provinsi Bengkulu," tegas Mian.

Lebih lanjut Mian menyampaikan, pihaknya pastikan tetap konsisten dengan Permendagri itu.

Kemudian juga merujuk pada Undang-Undang (UU) pembentukan Kabupaten BU, yang pasti sudah jelas batas teritorialnya.

"Selama berpuluh-puluh tahun Kabupaten BU tidak ada permasalahan batas dengan Kabupaten Rejang Lebong (RL). Ini penting saya sampaikan, karena Kabupaten Lebong merupakan hasil pemekeran dari RL. Jadi tidak ada kaitannya dengan BU," demikian Mian.

mediasi sengketa batas wilayah bengkulu utara dan lebong diagendakan ulang                            koranrb.id - rapat mediasi pembahasan sengketa batas wilayah kabupaten bengkulu utara (bu) dan lebong, terpaksa diagendakan ulang.
rapat yang digelar di gedung daerah balai raya semarak, kamis, 4 april 2024, merupakan tindaklanjut dari putusan sela mahkamah konstitusi (mk).
dan menghadirkan pemerintah kabupaten (pemkab) bu dan lebong tidak menemukan kesepakatan. 
rapat bersama forkopimda provinsi bengkulu serta dihadiri langsung bupati bengkulu utara mian dan bupati lebong kopli anshori bersama jajarannya.
baca juga:jembatan rawa makmur rusak, ini langkah pemprov bengkulu
baca juga:kinerja 2024 diproyeksikan terus tumbuh, btn perkuat digitalisasi lewat btn mobile
dikatakan gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma, atas dasar putusan sela mk, pihaknya
mengundang bupati bu dan lebong dalam melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah kedua kabupaten tersebut.
"posisi saya selaku gubernur, sesuai amar putusan sela mk harus melakukan mediasi sengketa batas wilayah kedua kabupaten itu," ungkap rohidin, kamis, 4 april 2024.
melalui mediasi tersebut, ia menekankan agar kedua kabupaten dapat menyikapi secara mandiri langkah penyelesaian sengketa. 
baca juga:sering diabaikan, ternyata sifat ini bisa bikin panjang umur
baca juga:kinerja 2024 diproyeksikan terus tumbuh, btn perkuat digitalisasi lewat btn mobile
hanya saja, mediasa tidak bisa dilanjutkan karena pemkab lebong meminta dalam mediasi dapat mendatangkan kuasa hukumnya. 
"pihak pemkab lebong meminta dapat mendatangkan kuasa hukumnya. sementara untuk hari ini,
kuasa hukum tidak bisa karena sedang mengikuti sengketa pemilihan presiden (pilpres) di mk," kata rohidin. 
dengan begitu, mediasi yang harusnya dilakukan tersebut tidak bisa dilanjutkan dan akan diagendakan ulang. 
baca juga:terjadi pada 743 sm, ini gerhana matahari total dengan durasi terlama sepanjang sejarah di dunia 
baca juga:transaksi gadai di bengkulu meningkat rp9,7 miliar, noveldi: emas paling banyak 
kedua belah pihak yang bersengketa tersebut akan dipertemukan kembali dalam melanjutkan mediasi terkait tata batas wilayah.
"dalam pertemuan itu, kita berharap solusi datang dari kedua kabupaten," harap rohidin. 
mediasi masih akan dilanjutkan untuk menemukan solusi dari kedua belah pihak baru disampaikan ke mahkamah konsitusi. 
"kita masih mediasikan kedua pihak untuk mencari solusi baru setelahnya disampaikan ke mk,"  ujarnya.
bupati lebong kopli anshori menyampaikan, kehadiran dalam rapat mediasi atas keputusan sela sengketa wilayah. 
namun pihaknya akan mendatangkan tim kuasa hukum yusril ihza mahendra tetapi saat ini masih sidang sengketa pilres.
"kami sudah menyerahkan semua kuasa  ke tim hukum yusri ihza mahendra terkait sengketa wilayah dengan kabupaten bengkulu utara.
namun ia saat ini masih sidang sengketa pilres di mk dan kami sudah mengatarkan surat dari tim kuasa hukum," terangnya.
dalam rapat tersebut masing-masing pihak menyampaikan argumentasi wilayah yang dianggap masuk wilayah mereka. 
namun hasil tersebut belum menemukan kesepakatan karena bupati lebong masih menunggu pengacara pihaknya yusril ihza mahendra tengah bersidang soal sengketa pilres 2024.
"tadi kita pastikan seperti apa mereka menyikapi keputusan sela tersebut.
tetapi bupati lebong masih menunggu pengacara pihaknya yusril sedang bersidang di mk soal sengketa pilres untuk didatangkan," ungkap kopli.
sementara itu, bupati bengkulu utara, mian menyampaikan, pemkab bu menyambut baik proakfitnya
pak gubernur bengkulu dalam menyikapi keputusan sela mk terkait permasalahan batas lebong dan bu dengan memfasilitasi mediasi.
"terkait persoalan ini, kita dari pemkab bu memastikan taat aturan yakni mengacu pada peraturan menteri dalam negeri (permendagri) republik indonesia (ri) no 20 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten bu dengan lebong provinsi bengkulu," tegas mian.
lebih lanjut mian menyampaikan, pihaknya pastikan tetap konsisten dengan permendagri itu. 
kemudian juga merujuk pada undang-undang (uu) pembentukan kabupaten bu, yang pasti sudah jelas batas teritorialnya. 
"selama berpuluh-puluh tahun kabupaten bu tidak ada permasalahan batas dengan kabupaten rejang lebong (rl). ini penting saya sampaikan, karena kabupaten lebong merupakan hasil pemekeran dari rl. jadi tidak ada kaitannya dengan bu," demikian mian.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 5 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan