Dinas PMD Pastikan Tak Ada Pilkades, Moratorium Pemekaran Desa, Siapkan 37 ASN Pjs Kades

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 06 Apr 2024 - 23:17

JALAN: Akses mobilisasi warga UPTD Lubuk Talang masih tanah kuning, dilakukan perbaikan seadanya agar bisa dilalui. Foto: Dinas PMD Mukomuko/RB--

Lanjutnya, berkaitan dengan agenda pemilihan 37 kepala desa untuk dana yang dibutuhkan, diprediksi mencapai Rp555 juta. Dengan asumsi perdesa Rp15 juta.

Nantinya, penganggaran akan dibuat secara rinci sesuai dengan kebutuhan selama pelaksanaan pilkades.

Sehingga pemilihan dapat berjalan lancar dan pemdes dapat dijabat kades definitif.

“Tentang proses penganggaran nanti akan kami hitung lagi lebih rinci. Tapi gambarannya, kalau satu desa butuh dana Rp15 juta, maka dana Pilkades untuk 37 desa mencapai Rp555 juta,” sampainya.

Sedangkan berkaitan dengan moratorium yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemekaran desa tahun 2024 hingga tahun 2025 mendatang, Dinas PMD memastikan akan menunggu arahan.

Bila moratorium ini belum dicabut pemerintah pusat, otomatis tidak akan ada pemekaran desa di Kabupaten Mukomuko tahun ini dan tahun depan.

“Kami sudah pasti mengikuti arahan pemerintah pusat. Apabila ada usulan pemekaran desa tidak dapat kita proses tahun ini dan tahun depan, hingga ada petunjuk selanjutnya dari pemerintah pusat,” jelas Ujang.

Dengan pemerintah pusat menutup peluang pemekaran desa yang diusulkan oleh pemerintah daerah, sudah pasti usulan UPT Transmigrasi Lapindo Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman tidak bisa diproses menjadi desa definitif.

Meskipun kabar dari pejabat sebelumnya, seluruh persyaratan sudah lama dilengkapi.

“Saya baru menjabat Kadis PMD, namun dengan berat hati kami sampaikan usulan pemekaran tidak bisa dilanjutkan meskipun kata bidang yang menaungi berkas persyaratannya sudah lengkap,” sampainya.

Lanjutnya, pemekaraan desa sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Khusunya wargan Desa Lubuk Talang yang bermukim di UPT Lapindo yang sangat jauh jaraknya dengan desa induk.

Selain itu, akses jalan yang masih tanah kuning. Sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanaan pemerintah desa mengalami kendala karena jaraknya mencapai 8 kilometer, kondisi jalan berlumpur sewaktu hujan.

dinas pmd pastikan tak ada pilkades, moratorium pemekaran desa, siapkan 37 asn pjs kades                            mukomuko, koranrb.id – dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten mukomuko tengah mempersiapkan calon penjabat sementara (pjs) kepala desa (kades) dari kalangan aparatur sipil negara (asn).
setidaknya ada 37 asn yang akan ditugaskan sebagai pjs kades untuk menjalankan roda pemerintahan desa (pemdes) di 37 desa kabupaten mukomuko. 
sebab, 37 kades di sejumlah kecamatan pada tahun  ini masa jabatan berakhir. sementara pemerintah memastikan dalam tahun ini tak ada pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) karena fokus pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). 
baca juga: 20 ekor sapi marga jaya mati mendadak, warga sebut penyakit, dinas tphp beda pendapat 
“tidak akan ada pilkades tahun ini, karena akan ada pilkda di bulan november nanti. maka dari itu saat ini kami mulai mempersiapkan asn yang akan ditugaskan sebagai pjs kades,” terang kepala dinas pmd kabupaten mukomuko, ujang s.pd.
ujang menambahkan, pilkades ini bukan hanya ditunda pelaksanaan karena akan ada pilkada, tetapi juga karena sebelumnya bertabrakan dengan agenda besar negara, yakni pemilu (pilpres dan pemilihan legislatif). 
"ada 2 agenda pesta demokrasi pada tahun 2024, pemilu dan pilkada. sebab itulah, pilkades yang seharusnya dilaksnakan tahun ini akan kita tunda pada tahun 2025,’’ katanya.
jodi menambahkan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pilkades tak digelar tahun 2024, diantaranya faktor keamanan dan kesibukan. 
juga bertujuan menghindari adanya kepentingan golongan dalam tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan apabila dilakukan secara bersama. 
baca juga:pelemahan rupiah bisa sebabkan hal ini 
menyukseskan pemilu sebut ujang sudah dilakukan. saat ini tinggal menyukseskan pilkada yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 
maka dari itu meskipun pelaksanaan pilkades ditunda, dipastikan tidak akan menggangu roda pemerintahan desa. 
desa yang masa jabatan kadesnya habis tahun ini, dilanjutkan oleh asn yang ditunjuk sebagai plt yang menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga dibebani tanggung jawab menyukseskan pelaksanaan pilkades di tahun 2025 hingga terpilihnya kades defenitif.
"pjs kades itu merupakan asn yang ditunjuk oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari kecamatan dan dinas pmd mukomuko,’’ sebut ujang.
lanjutnya, berkaitan dengan agenda pemilihan 37 kepala desa untuk dana yang dibutuhkan, diprediksi mencapai rp555 juta. dengan asumsi perdesa rp15 juta. 
nantinya, penganggaran akan dibuat secara rinci sesuai dengan kebutuhan selama pelaksanaan pilkades. 
baca juga:ramadan, momentum mendidik anak dekat dengan ibadah
sehingga pemilihan dapat berjalan lancar dan pemdes dapat dijabat kades definitif.
“tentang proses penganggaran nanti akan kami hitung lagi lebih rinci. tapi gambarannya, kalau satu desa butuh dana rp15 juta, maka dana pilkades untuk 37 desa mencapai rp555 juta,” sampainya.
sedangkan berkaitan dengan moratorium yang dikeluarkan kementerian dalam negeri (kemendagri) terkait pemekaran desa tahun 2024 hingga tahun 2025 mendatang, dinas pmd memastikan akan menunggu arahan.
bila moratorium ini belum dicabut pemerintah pusat, otomatis tidak akan ada pemekaran desa di kabupaten mukomuko tahun ini dan tahun depan.
“kami sudah pasti mengikuti arahan pemerintah pusat. apabila ada usulan pemekaran desa tidak dapat kita proses tahun ini dan tahun depan, hingga ada petunjuk selanjutnya dari pemerintah pusat,” jelas ujang.
dengan pemerintah pusat menutup peluang pemekaran desa yang diusulkan oleh pemerintah daerah, sudah pasti usulan upt transmigrasi lapindo desa lubuk talang kecamatan malin deman tidak bisa diproses menjadi desa definitif.
baca juga:pilgub, petahana lebih diuntungkan, muncul para penantang potensial
meskipun kabar dari pejabat sebelumnya, seluruh persyaratan sudah lama dilengkapi.
“saya baru menjabat kadis pmd, namun dengan berat hati kami sampaikan  usulan pemekaran tidak bisa dilanjutkan meskipun kata bidang yang menaungi berkas persyaratannya sudah lengkap,” sampainya.
lanjutnya, pemekaraan desa sangat dibutuhkan bagi masyarakat. khusunya wargan desa lubuk talang yang bermukim di upt lapindo yang sangat jauh jaraknya dengan desa induk. 
selain itu, akses jalan yang masih tanah kuning. sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanaan pemerintah desa mengalami kendala karena jaraknya mencapai 8 kilometer, kondisi jalan berlumpur sewaktu hujan.
baca juga:ibu si pembuang bayi di kepahiang segera terungkap! diduga ada yang bantu saat melahirkan 
“kami akan mendukung upt lapindo ini bisa menjadi desa definitif, sehingga pembangunan akan sangat mudah dilaksanakan. karena memiliki dana desa (dd) sendiri, tanpa harus meminta dari desa induk lagi,” ucapnya.
kendati moratorium pemekaran desa, namun komunikasi masih dibangun oleh bidang terkait kepada pemerintah pusat. jika nantinya ada perubahan dapat segera ditindaklanjuti oleh daerah. 
“sehingga jika ada desa-desa yang ingin mengusulkan mekar bisa cepat kita rekomendasikan, untuk disampaikan ke pusat,” pungkasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 7 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan