Banyak Pelanggaran di Pemilu 2024, Bawaslu Bengkulu Awasi Ketat Pilkada

Reporter: Abdilatul fatwa |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 10 Apr 2024 - 11:52

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fahamsyah. (Foto : Abdi/koranrb.id)--

Di Mukomuko PSU dilakukan di TPS 9 Desa Penarik. Bawaslu menemukan 58 surat suara sudah digunakan tetapi belum ditandatangi Ketua KPPS.

Selanjutnya di Seluma yakni TPS 05 Kelurahan Napal. Kabupaten Seluma terdapat pemilih tidak terdaftar DPT dan DPTb menggunakan hak pilih dengan KTP-el tidak sesuai alamat.

Bawaslu juga telah melakukan sidang pelanggaran andmistratif 2 KPU, yakni Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur serat 3 sidang adminitratif 3 Panitian Pemungutan suara Kecamatan (PPK) Kabupaten Bengkulu Utara.

Keseluruhan sidang pelanggaran administratif tersebut, dijatuhi sanksi teguran oleh Bawaslu Provinsi selaku pimpinan sidang.

Adapun penjatuhan sanksi teguran tersebut, lantaran tahapan Pemilu telah usai.

Banyaknya catatan dugaan pelanggaran selama gelaran Pemilu 2024 lalu.

Menjadi tolak ukur Bawaslu Provinsi Bengkulu, untuk mempeketat pengawasan pada setiap tahapan Pilkada mendatang.

“Kita mencatat setiap pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan baik kampanye, tahapan pungut hitung suara, ini menjadi catatan penting untuk kami memperketat pengawasan pada Pilkada mendatang,” sampai Fahamsyah.

Tentunya temuan dan laporan pelanggaran tersebut, diharapkan juga menjadi evaluasi lembaga pengawas dan masyarakat Bengkulu.

Sehingga dapat menjadi anak tangga menciptakan pesta demokrasi yang lebih baik lagi dari masa ke masa nantinya.

“Itu harus dievaluasi, pada tiap Pemilu nantinya,” jelas Fahamsyah.

Fahamsyah menegaskan, pengawasan pada setiap lini Pilkada tentunya akan melibatkan kerjasama yang baik dari unsur stakeholder lainnya.

banyak pelanggaran di pemilu 2024, bawaslu bengkulu awasi ketat pilkada                            bengkulu, koranrb.id – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu akan awasi ketat pilkada pada 9 kabupaten dan 1 kota termasuk pada pemilihan gubernur bengkulu (pilgub) 2024.
sebelumnya, banyak dugaan pelanggaran yang berhasil dicatat oleh bawaslu kabupaten/kota yang juga masuk daftar bawaslu provinsi bengkulu.
adapun jenis pelanggaran, sangat variatif dari serangkaian pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung pada tahapan kampanye dan pada tahapan pencoblosan, 14 februari 2024 lalu. 
pelanggaran meliputi aspek pidana, administrasi, hingga molornya penghitungan suara di tempat pemungutan suara (tps) di seluruh provinsi bengkulu.
baca juga:rebut hati pemilih milenial dan gen z, dempo dan rohidin diuntungkan
tercatat sebanyak 42 dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye yang dilakukan peserta pemilu dalam wilayah provinsi bengkulu.
pada 42 dugaan pelanggaran tersebut, kabupaten yang paling banyak melakukan pelanggaran pemilu, yakni kabupaten lebong dengan 15 dugaan pelanggaran.
kemudian, kedua terbanyak jatuh pada kabupaten bengkulu utara dengan 13 dugaan pelanggaran.
ketiga, pada kota bengkulu bawaslu mencatat 7 dugaan pelanggaran.
baca juga:bupati rejang lebong salat id di lapangan setia negara, wabup salat di masjid agung
kemudian, pada kabupaten lebong sebanyak 3 dugaan pelanggaran.
terakhir pada kabupaten mukomuko, kabupaten kaur dan seluma masing-masing 1 dugaan pelanggaran.
sedangkan pada pelanggaran pada tahapan pemungutan suara di tps.
terjadi pemungutan suara ulang (psu) di 3 tps pada kota bengkulu, yakni tps 06 kelurahan pekan sabtu, tps 16 kelurahan jalan gedang dan tps 4 cempaka permai. 
baca juga:es kuwut melon segar disajikan saat lebaran, berikut resepnya
di mukomuko psu dilakukan di tps 9 desa penarik. bawaslu menemukan 58 surat suara sudah digunakan tetapi belum ditandatangi ketua kpps.
selanjutnya di seluma yakni tps 05 kelurahan napal. kabupaten seluma terdapat pemilih tidak terdaftar dpt dan dptb menggunakan hak pilih dengan ktp-el tidak sesuai alamat.
bawaslu juga telah melakukan sidang pelanggaran andmistratif 2 kpu, yakni kabupaten mukomuko dan kabupaten kaur serat 3 sidang adminitratif 3 panitian pemungutan suara kecamatan (ppk) kabupaten bengkulu utara.
keseluruhan sidang pelanggaran administratif tersebut, dijatuhi sanksi teguran oleh bawaslu provinsi selaku pimpinan sidang.
baca juga:salat id di masjid raya, gubernur ajak masyarakat teruskan nilai ibadah berkualitas
adapun penjatuhan sanksi teguran tersebut, lantaran tahapan pemilu telah usai.
banyaknya catatan dugaan pelanggaran selama gelaran pemilu 2024 lalu.
menjadi tolak ukur bawaslu provinsi bengkulu, untuk mempeketat pengawasan pada setiap tahapan pilkada mendatang.
“kita mencatat setiap pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan baik kampanye, tahapan pungut hitung suara, ini menjadi catatan penting untuk kami memperketat pengawasan pada pilkada mendatang,” sampai fahamsyah.
baca juga:tips tidur cepat untuk mengatasi insomnia, salah satunya menonaktifkan alat elektronik 
tentunya temuan dan laporan pelanggaran tersebut, diharapkan juga menjadi evaluasi lembaga pengawas dan masyarakat bengkulu.
sehingga dapat menjadi anak tangga menciptakan pesta demokrasi yang lebih baik lagi dari masa ke masa nantinya.
“itu harus dievaluasi, pada tiap pemilu nantinya,” jelas fahamsyah.
fahamsyah menegaskan, pengawasan pada setiap lini pilkada tentunya akan melibatkan kerjasama yang baik dari unsur stakeholder lainnya.
baca juga:gubernur bengkulu dan kapolda pantau pos terpadu di malam takbiran 
seperti tni, polri, kejaksaan, pemerintah provinsi bengkulu, pemrintah kabupaten/kota dan masyarakat itu sendiri.
dengan kerjasama yang baik, antar lembaga tersebut pastilah akan menciptakan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil).
“tentunya kerjasama itu akan mampu menciptakan kerjasama yang baik, dan tercip pilkada yang luber dan jurdil,” ucap fahamsyah.
sementara itu, koordinator divisi penanganan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto, telah mengumumkan langkah-langkah untuk memperketat pengawasan selama proses pemilihan.
baca juga:tips tidur cepat untuk mengatasi insomnia, salah satunya menonaktifkan alat elektronik 
eko menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa pilkada berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran. 
"kami bertekad untuk menjaga integritas demokrasi dalam pilkada 2024. setiap langkah akan diambil untuk memastikan proses pemilihan berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku."
beberapa langkah konkret yang akan diambil oleh bawaslu provinsi bengkulu termasuk peningkatan pengawasan terhadap dana kampanye, penerapan protokol kesehatan yang ketat selama masa kampanye dan pemungutan suara.
serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalannya pilkada.
baca juga:h -1 lebaran, harga daging sapi tembus rp 150 ribu/kg
eko juga menyerukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi proses pilkada. 
"peran serta masyarakat sangat penting dalam memastikan integritas pilkada. kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan melaporkan setiap potensi pelanggaran yang terjadi," tambahnya.
eko pernyataannya tersebut tersampaikan keseluruh pihak, termasuk calon kepala daerah dan tim kampanye, yang menegaskan komitmennya untuk mematuhi aturan yang berlaku dan bekerja sama dengan bawaslu untuk menjamin kelancaran pilkada.
dengan langkah-langkah yang diambil oleh bawaslu provinsi bengkulu, diharapkan pilkada 2024 di provinsi bengkulu akan berlangsung dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di indonesia.
“kita ingin pengertian ini dapat sampai kepada seluruh calon dan pihak yang berkepentingan pada pilkada ini, tentunya untuk menwujudkan pilkada yang luber dan jurdil,” harap eko. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan