Putusan MK Soal PHPU, KPU Ambil Sikap Ini

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 15 Apr 2024 - 23:27

Putusan MK Soal PHPU, KPU Ambil Sikap Ini --

putusan mk soal phpu, kpu ambil sikap ini                             koranrb.id – putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres ditunggu berbagai pihak.
termasuk juga komisi pemilihan umum (kpu).
pihak penyelenggara pemilu itu memastikan siap melaksanakan apa pun putusan mk pada 22 april nanti.
anggota kpu ri idham holik mengatakan, saat ini mk memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk penyelesaian phpu.
baca juga:2 kandidat cabup lebong ambil formulir jalur independen ke kpu
baca juga:dana pilkada 2024 untuk kpu kepahiang baru masuk 60 persen, ini jumlah anggarannya
pemohon (baik paslon 01 maupun paslon 03), termohon (kpu), pihak terkait (paslon 02), serta pemberi keterangan yaitu bawaslu dipersilakan menyerahkan tambahan alat bukti dan kesimpulan.
”kesimpulan dan tambahan alat bukti sesuai permintaan majelis hakim dalam persidangan phpu pilpres,” ujar idham .
tentu kpu sebagai termohon akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. 
bagi kpu, jelas idham, tambahan alat bukti bertujuan membuktikan bahwa apa yang dimohonkan oleh para pemohon tidak sesuai dengan fakta.
baca juga:ppk dan pps pemilihan bupati direkrut ulang, kpu tunggu petunjuk teknis 
baca juga:mk mulai rph, putusan maksimal 22 april, kpu optimistis gugatan hasil pilpres ditolak
baik saat proses pemungutan, penghitungan, maupun rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pilpres. 
dengan tambahan alat bukti tersebut, kpu memohon agar majelis hakim mk bisa menolak permohonan para pemohon.
”kesimpulan jawaban termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan pilpres telah sesuai peraturan yang tercantum dalam uu pemilu,” ucapnya.
baca juga:pertimbangkan adhoc terkena sanksi daftar kembali di pilkada, sarjan: tunggu juknis kpu ri
baca juga: 40 persen hibah pilkada seluma masuk rekening kpu dan bawaslu, segini jumlahnya
di sisi lain, idham menegaskan, kpu akan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 475 ayat (4) uu 7/2017.
bahwa kpu wajib menindaklanjuti putusan mk. ”putusan mk bersifat erga omnes. kpu wajib laksanakan apa pun putusan mk atas phpu pilpres yang akan dibacakan pada 22 april,” paparnya.
idham optimistis mk akan memutuskan kedua permohonan phpu pilpres tersebut dalam kerangka hukum yang terdapat dalam pasal 473 ayat (3) uu nomor 7 tahun 2017.
di mana perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara kpu dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.
baca juga:tanggapan kpu di sidang phpu menuai sorotan, kpu hanya hadirkan 1 ahli dan 2 saksi 
baca juga:hadapi gugatan caleg dprd provinsi bengkulu, kpu kepahiang: kami siap 
termasuk juga perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd secara nasional.
yang terakhir adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional. phpu yang disengketakan adalah yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu.
terpisah, mantan wakil presiden jusuf kalla (jk) tidak banyak berkomentar menjelang putusan mk terkait phpu pilpres.
jk yang saat pilpres membantu pasangan nomor urut 1 anies-muhaimin enggan berspekulasi lebih jauh. ”iya, tunggu aja (putusan mk, red),” ujarnya saat dikonfirmasi di kediamannya di jakarta. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan