Ini Daftar Penerima Penghargaan Paritrana Award 2023

BARIS: Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA saat berfoto bersama penyabet penghargaan Paritrana Award 2024--Media Center Pemprov Bengkulu/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Sejumlah daerah dan perusahaan berhasil meraih penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2023.

Daerah yang berhasil menerima penghargaan Paritrana Award 2023 itu yakni Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, kedua Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan ketiga Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kemudian Kategori Sektor Keuangan berhasil diraih oleh Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Perkreditan Rakyat Maroba ITE dan  BPR Dian Binarta.

Di kategori sektor Perdagangan dan Jasa beberapa perusahaan tercatat menerima penghargaan Paritrana Award 2024 ini, yakni  Indomarco Prismatama, Maree Lintas Global dan Agung Automall.

BACA JUGA:Final! Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dimulai 4 Juli

Sektor Manufaktur, Pertambangan, Manufaktur dan Konstruksi peraih penghargaan ini yakni Gorby Putra Utama Inti Bara Perdana Bengkulu dan  Roda Teknindo.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat, di Bengkulu, pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru sebanyak 236 ribu pekerja. 

Angka ini masih rendah jika dibandingkan jumlah pekerja di Provinsi Bengkulu yang mencapai 700 ribu pekerja. Baik itu sektor formal maupun non formal. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbangsel, Muhyidin mengatakan, dibutuhkan berbagai upaya dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bengkulu. 

BACA JUGA:Izin Produksi Rokok Murah, Rawan Naikkan Kemiskinan

"Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, asosiasi, serikat pekerja hingga pengusaha," kata Muhyidin, seusai penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award), Selasa 14 Mei 2024.

Muhdin mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan BPJS ketenagakerjaan adalah dengan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan juga pelaku - pelaku usaha dalam bentuk Paritrana Award. 

Penghargaan ini sudah dimulai sejak tahun 2017. Kategori penilaian terdiri dari pemerintahan yang dinilai tingkat coverage serta inovasi dalam perlindungan jaminanan sosial ketenagakerjaan. 

Sedangkan untuk kategori badan usaha dilihat dari kepatuhan, suplychain, dan inovasi. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan