DPRD Bengkulu Utara Minta Percepat Pembahasan Raperda

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 20 May 2024 - 21:20

DPRD Bengkulu Utara minta percepat pembahasan Raperda --shandy/rb

KORANRB.ID – DPRD Bengkulu Utara sudah tuntas membahas Peraturan Daerah tenang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2023.

DPRD Bebgnkulu Utara meminta Pemda Bengkulu Utara untuk melakukan percepatan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Tahun ini Pemda dan DPRD Bengkulu Utara sudah merencanakan pembahasan 15 raperda.

Bukan hanya Peraturan daerah yang setiap tahun wajib dibahas antara DPRD dan Pemda Bengkulu Utara.

Namun juga ada Perda yang memang dinilai sangat penting disahkan sebagai dasar hukum.

Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara Juhaili, S.IP menerangkan jika percepatan pembahasan harus dilakukan.

Sehingga perda yang memang sudah disetujui untuk dibahas bisa segera disahkan oleh pemda Brngkulu Utara pada DPRD.

“Jika memang sudah siap maka akan kita tindak lanjuti dengan mengagendakan paripurna,” terangnya.

Ia menerangkan jika 15 Raperda tersebut cukup banyak dan membutuhkan kerja ekstra serta komitmen dari Pemda dan DPRD Bengkulu Utara.

Sementara DPRD Bengkulu Utara tidak bisa membahas jika memang draf raperda tersebut belum diserahkan Pemda ke DPRD.

dprd bengkulu utara minta percepat pembahasan raperda                             koranrb.id – dprd bengkulu utara sudah tuntas membahas peraturan daerah tenang laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) apbd 2023. 
dprd bebgnkulu utara meminta pemda bengkulu utara untuk melakukan percepatan pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda).
tahun ini pemda dan dprd bengkulu utara sudah merencanakan pembahasan 15 raperda. 
bukan hanya peraturan daerah yang setiap tahun wajib dibahas antara dprd dan pemda bengkulu utara. 
baca juga:jelang habis masa jabatan, ini lonjakan harta tiga pimpinan dprd bengkulu utara sejak awal menjabat
baca juga:ketua dprd bengkulu utara sonti: mtq bawa dampak peningkatan keagamaan bagi masyarakat
namun juga ada perda yang memang dinilai sangat penting disahkan sebagai dasar hukum. 
wakil ketua i dprd bengkulu utara juhaili, s.ip menerangkan jika percepatan pembahasan harus dilakukan. 
sehingga perda yang memang sudah disetujui untuk dibahas bisa segera disahkan oleh pemda brngkulu utara pada dprd. 
“jika memang sudah siap maka akan kita tindak lanjuti dengan mengagendakan paripurna,” terangnya. 
baca juga:dprd bengkulu utara dorong penambahan kuota haji 
baca juga:dprd bengkulu utara minta rekomendasi dan catatan jadi prioritas pemda
ia menerangkan jika 15 raperda tersebut cukup banyak dan membutuhkan kerja ekstra serta komitmen dari pemda dan dprd bengkulu utara. 
sementara dprd bengkulu utara tidak bisa membahas jika memang draf raperda tersebut belum  diserahkan pemda ke dprd. 
“namun jika memang tidak ada percepatan pembahasan, maka rencana target 15 raperda tersebut tidak akan tuntas,” terangnya. 
ia yakin pemda bengkulu utara sudah menyusun perda-perda yang memang dinilai penting dan mendesak untuk segera dilakukan pembahasan. 
baca juga:soroti kasus kekerasan anak, dprd bengkulu utara siapkan anggaran tambahan 
baca juga:dprd bengkulu utara minta perluasan program bibit sayuran gratis untuk masyarakat
diantara 15 raperda yang sudah masuk dalam agenda pembahasan, ada perda tentang hak penyandang disabilitas hingga perda tentang fasilitas pengembangan pondok pesantren.
ia meminta dua perda ini juga bisa segera dilakukan pembahasan jika memang draf raperda tersebut sudah selesai. 
“karena kita harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin sehingga waktu yang tersisa ini bisa bermanfaat dan tetap berorientasi pada hasil pembahasan,” terangnya.
dprd bengkulu utara tidak memiliki waktu yang terlalu banyak lagi, setelah pengesahan raperda lkpj.
baca juga:dprd bengkulu utara bahas perda tentang disabilitas dan pengembangan pesantrean 
baca juga:apbd terlambat, dprd bengkulu utara minta percepatan pembangunan infrastruktur 
agustus mendatang diagendakan pembahasan raperda apbd perubahan sudah mulai dilakukan. 
maka juni dan juli ini bukan tidak mungkin sudah mulai ada pembahasan persiapan apbd perubahan antara badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah (tpad). 
“opd terkait yang mengajukan pembahasan raperda bisa memanfaatkan waktu yang ada saat ini untuk pembahasan raperda yang memang sudah diagendakan tersebut,” terangnya.   
dprd bengkulu utara periode ini akan mengakhiri masa bakti kerjanya di september mendatang. 
baca juga:pansus dprd bengkulu utara berikan target ipm 2024 dalam raperda lkpj 
baca juga:masa bakti segera berakhir, dprd bengkulu utara komitmen lakukan ini 
namun meskipun dprd masa bakti 2024 – 2029 akan dilantik september, namun dprd yang baru belum akan membahas tentang raperda. 
dprd akan disibukan dengan urusan internal lebih dulu mulai dari bimbingan teknis dan pembentukan alat kelengkapan dprd. 
“termasuk pembentukan tata tertib, ini diperkirakan akan menghabiskan waktu lebih dari dua bulan,” terangnya. 
ia berharap tidak ada keterlambatan pembahasan yang menyebabkan masyarakat dirugikan. 
apalagi perda-perda tersebut memang dirancang sesuai kebutuhan daerah saat ini.
“maka memang kita harus mengejar waktu yang sangat sedikit ini agar semua program yang sudah disusun dan direncanakan tersebut bisa terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkas juhaili. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan