2 PNS Mukomuko Dipecat, 2 Tahun Tidak Masuk Kerja, BKPSDM: Minggu Ini Surat Terbit

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 24 Jun 2024 - 23:19

KANTOR: Inspektorat salah satu tim khusus yang memutuskan pemecatan terhadap dua PNS tidak masuk kerja dua tahun. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko akan menerima surat pemecatan.

Dua PNS ini berinisial HH, yang bertugas sebagai guru pendidik di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Mukomuko.

Kemudian, berinisial SH, bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Mukomuko.

Hal tersebut lantaran, dua ASN ini tidak pernah masuk kerja dari 2022 lalu.

Setelah memakan waktu yang cukup lama, saat ini Pemkab Mukomuko tengah mempersiapkan surat pemecatan untuk dua PNS tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN Badan Kepegawaiaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko, Niko Hafri SH, MH mengatakan dalam penanganan kasus disiplin 2 PNS ini sedikit menyita waktu.

“Surat pemberhentian 2 oknum PNS yang terbukti melanggar disiplin sedang dalam proses. Konsep suratnya sudah kita limpahkan ke Bagian Hukum Pemkab Mukomuko kemungkinan dalam minggu ini akan terbit,” kata Niko Hafri.

Niko mengatakan terkait permasalahan ini, Bupati Mukomuko selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah melimpahkan tugas kepada BKPSDM untuk membentuk tim pemeriksa pelanggaran disiplin PNS.

Pembentukan tim pemeriksa disiplin PNS berkaitan dengan penegakan aturan disiplin pegawai.

Menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran disiplin 2 oknum PNS di lingkungan Pemkab Mukomuko yang melanggar disiplin PNS.

2 pns mukomuko dipecat,  2 tahun tidak masuk kerja, bkpsdm: minggu ini surat terbit                             koranrb.id – dua pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko akan menerima surat pemecatan.
dua pns ini berinisial hh, yang bertugas sebagai guru pendidik di salah satu smp negeri di kabupaten mukomuko. 
kemudian, berinisial sh, bertugas di dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (dpmd) mukomuko.
hal tersebut lantaran, dua asn ini tidak pernah masuk kerja dari 2022 lalu.
baca juga:pad mukomuko dari pajak penerangan jalan senilai rp5 miliar hangus, ini penyebabnya
baca juga:aph di mukomuko diminta turun pastikan pembangunan jut suka pindah, diduga merugikan negara rp500 juta 
setelah memakan waktu yang cukup lama, saat ini pemkab mukomuko tengah mempersiapkan surat pemecatan untuk dua pns tersebut.
kepala bidang (kabid) pengadaan pengembangan sdm dan pembinaan asn badan kepegawaiaan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten mukomuko, niko hafri sh, mh mengatakan dalam penanganan kasus disiplin 2 pns ini sedikit menyita waktu.
“surat pemberhentian 2 oknum pns yang terbukti melanggar disiplin sedang dalam proses. konsep suratnya sudah kita limpahkan ke bagian hukum pemkab mukomuko kemungkinan dalam minggu ini akan terbit,” kata niko hafri.
baca juga:nib pelaku usaha di mukomuko terancam dicabut jika tak serahkan lkpm, juni: ada ratusan, yang rutin lapor 60 
baca juga:2 tahun dana btt utuh, selangkah lagi kejari mukomuko tetapkan tersangka tipikor
niko mengatakan terkait permasalahan ini, bupati mukomuko selaku pejabat pembina kepegawaian (ppk) telah melimpahkan tugas kepada bkpsdm untuk membentuk tim pemeriksa pelanggaran disiplin pns.
pembentukan tim pemeriksa disiplin pns berkaitan dengan penegakan aturan disiplin pegawai. 
menindaklanjuti  laporan atas dugaan pelanggaran disiplin 2 oknum pns di lingkungan pemkab mukomuko yang melanggar disiplin pns. 
“dari penelusuran tim pemeriksa, bu guru berinisial hh dan sh ini sudah hampir 2 tahun meninggalkan tugas sebagai pns. selain itu ada juga isu beredar di masyarakat ke duanya ini mengikuti suatu aliran kepercayaan, namun kami juga belum bisa memastikan sebab 2 pns ini tidak pernah terlihat lagi di lingkungan rumah maupun lingkungan kerja,” sampai niko hafri.
baca juga:penganiayaan diawali cekcok di pasar bawah, korban alami luka-luka
baca juga:tingkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan fidusia untuk kepastian dan perlindungan hukum
dijelaskan niko, terkait pelanggaran semua diatur di dalam, peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (pns), baik jenis pelanggaran hingga sanksi. 
selain itu pemberlakuan pemberhentian dengan tidak hormat atas diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 
“sebelumnya tim sudah berupaya memanggil dan meminta yang bersangkutan untuk kembali masuk kerja. tapi apa boleh buat, yang bersangkutan sendiri tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihubungi,” ujarnya.
diketahui sebelumnya dua pns ini kurang lebih sudah tidak menjalankan tugasnya hampir 2 tahun terhitung dari akhir desember 2022 lalu, tanpa alasan dan keterangan. 
namun tetap saja terkait pelanggaran itu dilakukan pemeriksaan terlebih dulu oleh tim khusus terlebih dahulu. 
yang anggota tim pemeriksa ini terdiri dari bkpsdm, opd terkait dan inspektorat mukomuko. 
disiplin ringan, baik berupa teguran lisan dan tertulisan, pemotongan tunjangan kinerja sudah pernah dilakukan. 
maka dari itu hukuman disiplin berat, penurunan setingkat jabatan lebih rendah, pembebasan dari jabatan karena semua tidak juga diindahkan  pemberhentian dengan tidak hormatlah yang dirasa lebih efisien. 
“semua regulasi dan aturan sangat jelas begitu juga dengan hasil pemeriksaan maka dari itu kedua nya memang pantas diberhentikan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tandasnya. 
sementara itu sekretaris daerah (sekda) mukomuko abdiyanto sh, m.si cla membenarkan 2 pns mangkir bekerja dalam proses pemecatan secara tidak hormat. 
terkait disiplin kerja para aparatur sipil negara (asn) terus menjadi perhatian yang ditekankan melalui organisasi perangkat daerah (opd) satuan kerja masing-masing pegawai. 
agar memantau disiplin pegawai dan mengevaluasi segala bentuk tidakan yang merusak citra asn.
‘’pembinaan terkait disiplin pegawai berlaku secara berjenjang. mulai dari kepala dinasnya, sampai kepala bidang dan kepala seksi, semuanya bertanggungjawab dalam penegakan disiplin pegawai,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 25 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan