Dokumen Kontigensi Bencana Panduan BPBD Jalankan Tugas Kebencanaan

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko masih terus melakukan penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana gempa dan tsunami. 

Kegiatan ini langsung menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Kabupaten Mukomuko.

Penyusunan dokumen kontingensi bencana gempa dan tsunami ini juga melibatkan lintas sektoral, yakni TNI, Polri, OPD jajaran Pemkab Mukomuko, BMKG dan organisasi lainnya yang memiliki peran dalam kebencanaan.

“Kemarin (16 Juli, red) memasuki hari ke 2 dimana pembahasaan sudah memasuki struktur dan peran tim untuk penyusunan dokumen ini sampai dengan 19 Juli 2024 mendatang,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT.

BACA JUGA:Serapan DAK Fisik Sudah 70 Persen, Dinkes Mukomuko Optimis Tuntas Tahun Ini

BACA JUGA:Kembangkan Kompetensi Robotik, Terapkan Teknologi Berbasis Robotika dan Kecerdasan Buatan

Ruri mengatakan, dokumen ini penting dimiliki suatu daerah sebagai acuan atau panduan melaksanakan tugas penanggulangan bencana. 

Sebab dalam mitigasi bencana sangat di perlukan sinergisitas dan kolaburasi, seluruh pemangku stakholder terkait dalam mitigasi bencana. 

Maka dari itu adanya penyusunan dokumen secara bersama ini bertujuan semua pihak akan semakin cepat menjalankan tugasnya masing-masing ketika terjadi bencana tsunami dan gempa.

“Jika ada kesepakatan bersama dalam penyusunan dokumen ini, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami bisa lebih terstruktur, efektif dan efisien serta sesuai peraturan yang berlaku,” terang Ruri. 

Ruri menjelaskan, sangat penting diketahui Kabupaten Mukomuko menjadi salah satu daerah yang rawan terdampak bencana gempa dan tsunami. 

Pemkab Mukomuko memang sangat perlu menyiapkan penduduk yang tangguh akan bencana. Dimana sumberdaya manusianya siap melakukan penanggulangan. Dan infrastruktur yang memadai untuk penanggulangan bencana.

Tentunya menyiapkan kesiapsiagaan daerah dari berbagai sektor itu, juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, dengan dihadirkannya perwakilan pemerintah pusat di kegiatan ini diharapkan dapat mendukung dari sisi keuangan. 

BACA JUGA:Serapan DAK Fisik Sudah 70 Persen, Dinkes Mukomuko Optimis Tuntas Tahun Ini