Kerugian Negara Rp320 Juta Perkara BOS SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan Akan Dirinci Ahli

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 21 Jul 2024 - 23:11

PERIKSA: Empat saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan sedang diperiksan keterangannya dalam persidangan beberapa waktu lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Untuk merinci timbulkan kerugian negara (KN) pada perkara dugaan korupsi Kendali Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan tahun 2021-2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan akan menghadirkan saksi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.

Pasalnya sidang beragendakan keterangan saksi kembali digelar pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang.

Dengan menghadirkan saksi BPKP, JPU meyakini dapat memperkuat dakwaan terhadap terdakwa mantan Kepala SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan Ahmad Soepriadi.

"Kita akan menghadirkan satu saksi ahli dari BPKP yang nantinya akan memperkuat dakwaan di awal," ungkap Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Selatan, Hendra Catur Putra, SH, MH.

Lanjutnya, saksi ahli nantinya akan merincikan kerugian negara yang sebelumnya berdasarkan hasil audit mencapai Rp320 juta.

"Nantinya mereka akan merincikan hitungan. Sehingga didapati kerugian negara sesuai dengan apa yang didakwaan sebelumnya," terang Hendra.

Diberitakan sebelumnya, Kendali Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan tahun 2021-2022 diatur terdakwa mantan kepala Ahmad Soepriadi.

Pasalnya, terdakwa mengatur sejak pencairan hingga pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BOS tahun tersebut.

Terungkap juga dalam rangkaian sidang pembuktian perkara ini, ada modus siswa fiktif di SMK IT Al-Malik.

Bahkan pengadaan komputer dan laptop dari BOS digelembungkan atau mark up harganya.

kerugian negara rp320 juta perkara bos smk it al-malik bengkulu selatan akan dirinci ahli                            koranrb.id – untuk merinci timbulkan kerugian negara (kn) pada perkara dugaan korupsi kendali bantuan operasional sekolah (bos) smk it al-malik bengkulu selatan tahun 2021-2022, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan akan menghadirkan saksi dari perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu.
pasalnya sidang beragendakan keterangan saksi kembali digelar pada rabu 24 juli 2024 mendatang.
dengan menghadirkan saksi bpkp, jpu meyakini dapat memperkuat dakwaan terhadap terdakwa mantan kepala smk it al-malik bengkulu selatan ahmad soepriadi.
"kita akan menghadirkan satu saksi ahli dari bpkp yang nantinya akan memperkuat dakwaan di awal," ungkap kasi intelijen kejari bengkulu selatan, hendra catur putra, sh, mh.
baca juga:lepas dari tuntutan uang pengganti total rp271 juta, jpu banding putusan 3 terdakwa korupsi setwan seluma
baca juga:pemilik salon rumahan di kota bengkulu diduga dianiaya suami siri hingga luka lebam 
lanjutnya, saksi ahli nantinya akan merincikan kerugian negara yang sebelumnya berdasarkan hasil audit mencapai rp320 juta.
"nantinya mereka akan merincikan hitungan. sehingga didapati kerugian negara sesuai dengan apa yang didakwaan sebelumnya," terang hendra.
diberitakan sebelumnya, kendali bantuan operasional sekolah (bos) smk it al-malik bengkulu selatan tahun 2021-2022 diatur terdakwa mantan kepala ahmad soepriadi.
pasalnya, terdakwa mengatur sejak pencairan hingga pembuatan surat pertanggung jawaban (spj) bos tahun tersebut.
baca juga:frendi tewas diamuk massa, pernah terlibat kasus penggelapan mobil
baca juga:terlelap tidur, rumah warga tanjung jaya terbakar, bagaimana nasib penghuninya?
terungkap juga dalam rangkaian sidang pembuktian perkara ini, ada modus siswa fiktif di smk it al-malik. 
bahkan pengadaan komputer dan laptop dari bos digelembungkan atau mark up harganya.
digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, senin, 15 juli 2024 dengan ketua majelis hakim, solihin sh.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan menghadirkan empat saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dana smk it al-malik.
baca juga:1 mobnas terjaring ops patuh nala sat lantas polres lebong, 85 tilang dikeluarkan 
baca juga:soal kewenangan menilang dan memeriksa kir terdakwa perkara pungli, ph beberkan syarat dan fakta sidang 
“dua saksi dari guru smk it al-malik bengkulu selatan, satu saksi bendahara bos tahun 2021 dan juga pihak toko komputer tempat terdakwa berbelanja,” jelas kasi intelijen kejari bengkulu selatan, hendra catur putra, sh, mh kepada rb, senin, 15 juli 2024.
dua saksi guru yakni jeni rahmayanti dan rizky dwi tama dicecar pertanyaan dalam persidangan. 
terungkap dari dua saksi, sebenarnya jumlah siswa smk it al-malik ada 30 untuk 3 kelas dari kelas 10 hingga kelas 12.
“selaku wali kelas saksi menyampaikan  bahwa jumlah siswa sebenarnya tidak lebih dari 30 siswa total keseluruhan kelas  x-xii,” terang hendra.
dilanjutkan hendra, ada dugaan modus siswa fiktif, hal tersebut terungkap dari absen wali kelas yang dipalsukan.
saat dilihat pada bukti yang diberikan jpu dan saksi menegaskan bahwa tidak pernah menandatangani absen dengan jumlah siswa berlebihan mereka hanya menanda tangani jumlah siswa yang sebenarnya.
“untuk absensi wali kelas atas nama saksi bukan saksi yang membuat dan tanda tangan saksi dalam absensi sebagai wali kelas dipalsukan,” jelas hendra.
berlanjut pada kesaksian bendahara bos smk it al-malik tahun 2021 yakni meri mirnawati. ia menerangkan bahwa benar saksi diajak terdakwa untuk pencairan dan saksi juga tahu akan melakukan pencairan.
namun setelah bos cair, yang mengelola itu adalah terdakwa dan juga segala bentuk spj dibuat oleh terdakwa sendiri.
“saksi ditunjuk tedakwa sebagi bendahara bos dan benar saksi ada menemani terdakwa melakukan pencairan bos, tapi seluruh dana tersbut disimpan dan dikelola oleh terdakwa dan spj penggunaan bos 2021 bukan dibuat oleh saksi,” terang hendra.
belum usai, fakta-fakta kembali menguat dari keterangan saksi pemilik toko finto komputer, finto danur.
ia mengungkapkan bahwa terdakwa pernah membeli 13 unit komputer dan laptop bekas, namun harga terlampir dalam kuitansi sudah di mark up sesuai permintaan terdakwa.
“saksi mengungkapakan bahwa terdakwa memang membeli komputer dan laptop namun untuk harga di kuitansi sudah d ubah oleh terdakwa,” jelas hendra.
sementara penasehat hukum terdakwa, deden abdul hakim, sh mengungkapakan bahwa keterangan saksi memberatkan terdakwa, namun mereka lebih memilih untuk tidak berkomentar yang jelas ph akan mengikuti alur perkara ini.
“kita mengikuti alur ini terlalu dini untuk menggapai yang jelas seperti yang di dengan pada ruang sidang tadi keterang saksi memberatkan terdakwa,” tutup deden.
jpu mendakwa terdakwa secara primair pada pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
kemudian subsidair  pada pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
selanjutnya juga jpu sudah mengantongi barang bukti yang selanjutnya akan menjadi bukti pada perkara korupsi ini sebanyak 59 barang bukti baik secara berkas maupun fisik lainnya.
untuk memulihkan kerugian negara dalam perkara ini, jaksa telah menyita aset milik tersangka berupa tanah seluas 1.200 meter persegi yang berada di desa ketaping kecamatan manna.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 22 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan