2 Tambang Batu Nunggak Pajak Dikirim ke Jaksa, Realisasi Pajak Masih Rp1,1 Miliar

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 14 Aug 2024 - 23:37

PERTAMBANGAN: Kawasan Pertambangan galian C yang menjadi salah satu potensi pendapatan pajak terbesar di Bengkulu Utara. SHANDY/RB --

KORANRB.ID – Bapenda Bengkulu Utara mengirimkan dua nama perusahaan tambang galian batu dan pasir atau Tambang Mineral Batuan Bukan Logam (MBLB) ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

Dua perusahaan tambang tersebut tercatat menunggak pajak MBLB tahun 2023 lalu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Markisman, S.Pi menerangkan jika Bapenda memang menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

Kerjasama ini terkait dengan penagihan pajak daerah yang masuk ke kas pendapatan asli daerah.

“Maka untuk dua perusahaan tambang galian C tersebut kita sudah sampaikan surat ke Jaksa Pengacara Negera dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus meminta bantuan JPN dalam penagihan pajak tersebut,” terangnya.

Ia mengasumsilan jika dua tambang galian C tersebut diuperkirakan menunggak pajak masing-masing Rp40 juta atau total Rp80 juta yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum tertagih.

Bapenda sendiri sudah melakukan penagihan secara persuasif dengan menyurati perusahaan tambang tersbeut dan mendatangi lokasi tambang.

“Namun sampai saat ini perusahaan tidak melaporkan hasil produksinya dan membayarkan pajak yang menjadi kewajibannya,” terangnya.

Tahun ini Bapenda mendapatklan target PAD untuk Pajak MBLB sebesar Rp4,7 miliar.

Sedangkan sampai saat ini dana pajak MBLB yang masuk ke kas daerah baru sebesar Rp1,1 miliar atau sekitar 23 Persen.

2 tambang batu nunggak pajak dikirim ke jaksa, realisasi pajak masih rp1,1 miliar                            koranrb.id – bapenda bengkulu utara mengirimkan dua nama perusahaan tambang galian batu dan pasir atau tambang mineral batuan bukan logam (mblb) ke jaksa pengacara negara (jpn) kejaksaan negeri bengkulu utara. 
dua perusahaan tambang tersebut tercatat menunggak pajak mblb tahun 2023 lalu.
kepala badan pendapatan daerah markisman, s.pi menerangkan jika bapenda memang menjalin kerjasama dengan kejaksaan negeri bengkulu utara.
kerjasama ini terkait dengan penagihan pajak daerah yang masuk ke kas pendapatan asli daerah. 
baca juga:usai saling bacok, mantan pasangan suami istri saling lapor 
baca juga:dirjen kemendes pdtt warning lanjutan pembangunan kawasan transmigrasi 
“maka untuk dua perusahaan tambang galian c tersebut kita sudah sampaikan surat ke jaksa pengacara negera dengan menerbitkan surat kuasa khusus meminta bantuan jpn dalam penagihan pajak tersebut,” terangnya. 
ia mengasumsilan jika dua tambang galian c tersebut diuperkirakan menunggak pajak masing-masing rp40 juta atau total rp80 juta yang menjadi potensi pendapatan asli daerah yang belum tertagih. 
bapenda sendiri sudah melakukan penagihan secara persuasif dengan menyurati perusahaan tambang tersbeut dan mendatangi lokasi tambang. 
baca juga:harimau masuk pemukiman, warga tunggu bksda
baca juga:mantan pasangan suami istri di bengkulu utara saling bacok, ternyata ini pemicunya
“namun sampai saat ini perusahaan tidak melaporkan hasil produksinya dan membayarkan pajak yang menjadi kewajibannya,” terangnya. 
tahun ini bapenda mendapatklan target pad untuk pajak mblb sebesar rp4,7 miliar. 
sedangkan sampai saat ini dana pajak mblb yang masuk ke kas daerah baru sebesar rp1,1 miliar atau sekitar 23 persen. 
“namun kita optimis bisa mencapai atau setidaknya mendekati target pajak tersebut,” terangnya. 
belum besarnya jumlah pembayaran pajak mblb dinilainya memang hal yang lazim terjadi dimana peningkatan pembayaran pajak mblb dilakukan diakhir tahun. 
ini karena penghitungan beban pajak dihitung selama setahun, sehingga pemilik tambang bisanya membayar sekaligus diakhir tahun. 
baca juga:siltap kades di bengkulu utara rutin terlambat, ini kendalanya
baca juga: terkumpul rp46 juta, pbb masih jauh dari target pad bengkulu utara
“saat ini dana yang masuk adalah dari pekerjaan pemerintah skala kecil yang sudah selesai dan langsung dilakukan pembayaran pajak,” terangnya. 
selain itu, pekerjaan pemerintah skala besar yang menggunakan banyak bahan galian c juga baru akan berakhir diakhir tahun. 
untuk pekerjaan yang berasal dari pemda bengkulu utara, ia tak khawatir lantaran bukti setor pajak menjadi persyaratan serah terima pekerjaan. 
“namun memang kita terus mengawasi dan berkomunikasi pada pekerjaan yang menggunakan galian c dari bengkulu utara namun pekerjaan pemda provinsi maupun pemerintah pusat,” terangnya.
ia menerangkan untuk menghitung jumlah beban pajak dari pelaksanaan pembangunan atau proyek pemerintah cukup mudah. 
hal ini bisa dilihat dari jumlah dana yang dikeluarkan dari penggunaan galian c baik batu maupun pasir yang tercantum dalam rab dan dikalikan 10 persen dari nilai belanja galian c tersebut yang merupakan pajak daerah. 
“maka kita optimis jiak seluruh pekerjaan pemerintah taat pajak, maka target tersebut akan tercapai,” terangnya. 
ditambahkannya, selain pendapatan pajak dari pekerjaan pemerintah baik daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. 
wajib pajak yang merupakan pengusaha tambang juga cukup besar di bengkulu utara. 
“untuk tambang terdapat 37 perusahaan tambang yang menjadi target pajak kita dan akan terus kita lakukan penagihan saat nantinya menjelang akhir tahun anggaran,” pungkas markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 15 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan