Terindikasi Money Politic dan Tak Netral, Oknum Anggota DPRD dan ASN Kepahiang Dilapor ke Bawaslu

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 04 Oct 2024 - 21:14

LAPOR: Tim kuasa hukum salah satu Paslon melayangkan indikasi pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kepahiang, kemarin. Dengan teradu, oknum Anggota DPRD dan ASN Kepahiang. --HERU/RB

KEPAHIANG, KORANRB.ID - Oknum Anggota DPRD Kepahiang dan ASN kecamatan di lingkungan Pemkab Kepahiang dilaporkan dengan dua perkara berbeda di Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Jumat 4 Oktober 2024 siang.

Menyertakan tim kuasa hukum salah satu Paslon di Pilkada Kepahiang, Dede Frestien, SH, MH menyampaikan 2 laporan telah masuk ke Bawaslu dengan tanda bukti pelaporan Nomor: 01/LP/PP/Kab/07.05/10/2024 dan Nomor: 02/LP/PP/Kab/07.05/10/2024.

Tim juga menyertakan sejumlah barang bukti, mulai dari flashdisk, CDR dan dokumen fisik.

Adapun pihak teradu, oknum anggota DPRD Kepahiang dengan indikasi pelanggaran Pemilu berupa melakukan Money Politic (MP) di lokasi hajatan dan pelanggaran kampanye di luar cuti.

Serta, oknum ASN Kecamatan Kepahiang dengan indikasi pelanggaran netralitas ASN.

"Ada 2 laporan dan 2 peristiwa pelanggaran Pemilu yang kita sampaikan hari ini ke Bawaslu Kepahiang.

Dugaan money politik, kampanye di luar cuti untuk oknum anggota DPRD Kepahiang dan netralitas ASN untuk teradu ASN kecamatan," kata Dede.

Dalam berkas pelaporan yang disampaikan, dijabarkan beberapa indikasi pelanggaran netralitas ASN telah dilakukan teradu, yang menjabat sebagai Kasi di kantor Camat Kepahiang.

Yakni, pada 25 September 2024 di sebuah resepsi pernikahan di Desa Kecamatan Ujan Mas, teradu berada di atas panggung dengan beberapa orang tim pemenangan salah satu Paslon.

Di sana teradu diduga telah mengangkat tangan dan berpose menggunakan simbol jari mengisyaratkan angka salah satu Paslon.

Tak hanya itu, yang bersangkutan juga terindikasi melontarkan kalimat bernada ajakan.

Pada 26 September 2024, di media sosial juga tersebar video bersama tim pemenangan di salah satu desa di Kecamatan Kepahiang.

terindikasi money politic dan tak netral, oknum anggota dprd dan asn kepahiang dilapor ke bawaslu                            kepahiang, koranrb.id - oknum anggota dprd kepahiang dan asn kecamatan di lingkungan pemkab kepahiang dilaporkan dengan dua perkara berbeda di bawaslu kabupaten kepahiang, jumat 4 oktober 2024 siang. 
menyertakan tim kuasa hukum salah satu paslon di pilkada kepahiang, dede frestien, sh, mh menyampaikan 2 laporan telah masuk ke bawaslu dengan tanda bukti pelaporan nomor: 01/lp/pp/kab/07.05/10/2024 dan nomor: 02/lp/pp/kab/07.05/10/2024. 
tim juga menyertakan sejumlah barang bukti, mulai dari flashdisk, cdr dan dokumen fisik. 
adapun pihak teradu, oknum anggota dprd kepahiang dengan indikasi pelanggaran pemilu berupa melakukan money politic (mp) di lokasi hajatan dan pelanggaran kampanye di luar cuti. 
baca juga:103 anggota polresta bengkulu sambangi sekolah, sosialisasikan bahaya geng motor
serta, oknum asn kecamatan kepahiang dengan indikasi pelanggaran netralitas asn. 
"ada 2 laporan dan 2 peristiwa pelanggaran pemilu yang kita sampaikan hari ini ke bawaslu kepahiang.
dugaan money politik, kampanye di luar cuti untuk oknum anggota dprd kepahiang dan netralitas asn untuk teradu asn kecamatan," kata dede. 
dalam berkas pelaporan yang disampaikan, dijabarkan beberapa indikasi pelanggaran netralitas asn telah dilakukan teradu, yang menjabat sebagai kasi di kantor camat kepahiang. 
baca juga:mobil dosen tertimpa pohon tumbang di liku 9 kepahiang
yakni, pada 25 september 2024 di sebuah resepsi pernikahan di desa kecamatan ujan mas, teradu berada di atas panggung dengan beberapa orang tim pemenangan salah satu paslon.
di sana teradu diduga telah mengangkat tangan dan berpose menggunakan simbol jari mengisyaratkan angka salah satu paslon. 
tak hanya itu, yang bersangkutan juga terindikasi melontarkan kalimat bernada ajakan. 
pada 26 september 2024, di media sosial juga tersebar video bersama tim pemenangan di salah satu desa di kecamatan kepahiang.
baca juga:bantuan peralatan warung minim pendaftar, disperindag kota bengkulu imbau pelaku segera manfaatkan kesempatan 
yang bersangkutan kembali terindikasi mengangkat jari menunjukkan nomor urut salah satu paslon dan meneriakkan yel-yel
pada 27 september 2024, juga tersebar di media sosial dengan kejadian yang nyaris sama dengan lokasi berbeda di kecamatan kepahiang.  
serta, pada 28 september, saat kampanye di kecamatan ujan mas dan merigi kembali terlihat teradu bersama kerumunan massa dengan melakukan aksi yang sama. 
adapun indikasi pelanggaran pemilu yang diduga telah dilakukan oknum anggota dprd kepahiang, pada 3 oktober 2024, teradu hadir di resepsi pernikahan di pasar kepahiang.
baca juga:cuaca ekstrem, dua kecamatan di bengkulu utara diminta siaga bencana banjir hingga tanah longsor 
di sini teradu berada di atas panggung bersama tim pemenangan sembari mengangkat jari menunjukkan simbol angka.
tak hanya itu, yang bersangkutan diduga membagikan uang dengan nominal rp50 ribu, sembari menyebutkan nomor salah satu paslon. 
oknum anggota dprd kepahiang, dinilai telah melanggar pasal 66 ayat (2)  peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
pada ayat 2 telah dijelaskan, "selain calon atau pasangan calon dan/atau tim kampanye, anggota partai politik peserta pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: 
baca juga:pola tubuh menyerupai rantai! berikut 5 fakta unik belut moray rantai
1. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; 
2. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
3. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
serta, dianggap telah melanggar uu  nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 01 tahun 2014 tentang pemilhan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, serta peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
baca juga:segera rasakan! kenikmatan mandi air panas di suban rejang lebong, ritual santai bisa bikin pikiran fresh
"kita pegang buktinya dan semua sudah disampaikan ke bawaslu. ada aksi membagikan uang (nyawer,red) dengan lembaran rp50 ribu.
anggota dprd janganlah ikut-ikutan kampanye, di luar cuti. 
ini sangat kita pertanyakan, kan sudah jelas dewan boleh kampanye, tapi harus cuti." ujar dede.  
pihaknya berkeyakinan penuh, dua teradu yang disampaikan telah melakukan indikasi pelanggaran pemilu. 
baca juga:7 filosofi tentang uang yang harus diketahui
"kita harap tentunya bawaslu tindaklanjuti. kalau pelanggaran administrasi, silahkan proses.
kalau pelanggaran pidana pemilu, gakkumdu yang proses.
jangan sampai lewat waktunya kadaluarsa," tutup dede. 
terpisah, anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan.
ia meyakinkan akan memproses semua laporan yang masuk.
"kita belum bisa berbicara banyak mengenai laporannya.
ini kan baru masuk, pastinya kita pelajari dan tindaklanjuti dahulu," demikian asuan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 5 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan